Demokrasi Suburkan Korupsi?

Opini451 views

Oleh: Qiya Amaliah Syahidah (Muslimah Media Konawe)

Kasus korupsi yang marak saat ini bak tumpukan sampah yang kian mengunung, menyebarkan aroma busuk, menjadi virus yang menjangkiti semua level baik pejabat hingga bawahan. Meskipun upaya pemberantasan sudah dilakukan, namun pada faktanya korupsi di Indonesia semakin menggurita.

Sebut saja, di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra, sepanjang 2018, lembaga yang dinahkodai Mudim Aristo menangani  puluhan kasus tindak pidana korupsi. Ada 30 kasus masih dalam tahap penyelidikan dan 35 kasus sudah masuk proses penyidikan.

Dugaan kasus korupsi diurus Kejati Sultra tahun 2019 antara lain, tahap penyelidikan  30 kasus, tahap penyidikan 35 kasus, (Pra penuntutan) dari kejaksaan 42 kasus, dari kepolisian 24 kasus, (Tahap penuntutan) dari kejaksaan 38 kasus, dari kepolisian 32 kasus. Sudah diputuskan 63 kasus.

Secara Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (23/11/2018) merilis data kasus korupsi. Dari 891 pelaku korupsi yang sudah dijerat sebanyak 61,17 persen di antaranya atau 545 koruptor yang ditangani KPK berasal dari unsur politik.

Dari 545 aktor politik yang dijerat KPK terdiri dari 69 orang anggota DPR-RI, 149 orang anggota DPRD, 104 kepala daerah. Selain itu, terdapat 223 orang pihak lain yang terkait dalam perkara tersebut (Republika.co.id, 24/11/2018).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan akan makin banyak kasus korupsi yang dibongkar KPK pada 2019.

Wakil ketua KPK, Saut Situmorang, mengatakan hal ini didasarkan pada perkiraan masih banyak korupsi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara nilai APBN pada 2019 lebih dari Rp2.165 triliun.

Saut mengatakan kalau proporsi yang dikorupsi 10%, berarti nilai kerugian negara sekitar Rp200 triliun dalam satu tahun.

KPK bahkan menerima sekitar 7.000 surat per tahun dari masyarakat yang melaporkan dugaan praktik korupsi (Bbc.com, 02/01/2019).

Mengurai Masalah

Maraknya kasus korupsi yang terungkap tidak lepas dari kinerja KPK yang melakukan OTT di satu sisi. Sekaligus juga membuktikan buruknya institusi politik demokrasi di sisi lain. Wajar jika ada pernyataan yang mengatakan bahwa KPK dengan personal yang terbatas saja, bisa mengungkap ratusan kasus korupsi, bagaimana jika jumlah mereka banyak, bisa-bisa negara ini ‘berhenti’ karena banyak pejabat ditangkapi akibat terlibat korupsi.

Korupsi yang kian mengganas bukan semata kesalahan induvidu saja namun sudah mengarah kepada bobrokan sistem politik yang diterapkan. Sistem politik demokrasi yang digadang-gadang pengangumnya  sebagai institusi politik yang terbaik dan telah final ini telah menjadi lahan yang subur untuk menyemai korupsi.

Sebab sistem politik demokrasi lahir dari paham sekularisme telah menjadikan ruang politik steril dari agama, maka wajar akan lahir individu-individu yang munafik.

Bagaimana tidak,  secara sistemik seorang akan terdorong untuk korupsi guna mengembalikan ‘Biaya Politik’ yang sangat besar. Sebagai contoh, biaya politik untuk Pilkada seperti pemilihan Bupati, Tempo memberitakan pengeluaran dana kampanye mencapai Rp 5,7 miliar. Dana itu bisa dirinci untuk berbagai keperluan, seperti pertemuan terbatas membutuhkan Rp 813 juta, pertemuan tatap muka Rp 819 juta, produksi iklan di media massa Rp 20 juta, penyebaran bahan kampanye untuk umum Rp 1,9 miliar, rapat umum Rp 766 juta, serta kegiatan lain yang tak melanggar aturan Rp 1,4 miliar (Tempo.co.id, 11/12/ 2015).

Hal ini diakui oleh Hakim Komisi Yudisial masa jabatan 2003-2008, Maruarar Siahaan, menilai sistem demokrasi saat ini justru menumbuhkan kesuburan untuk melakukan korupsi. Maruarar mencontohkan banyaknya Kepala Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menjadi tersangka kasus korupsi.

“Sama dengan (sistem) semua pilkada, ada korupsi karena sistemnya menyebabkan harus bisa korupsi dulu baru bisa menduduki itu,” kata Maruarar di Jakarta, Ahad (8/10). “Tidak ada yang gratis kan,” sambung dia.

Hukum ini berlaku entah untuk kepala daerah, maupun dalam pemilihan wakil rakyat. Bisa jadi, lanjut Maruarar, seseorang akan mencari modal pencalonan kembali yang lebih banyak lagi sehingga terjadilah kasus korupsi.

Islam Solusi Komprehensif

Dalam sistem Islam, salah satu solusi penting dalam mencegah korupsi  ditempuh dengan menggunakan tiga pilar. Pertama: ketakwaan individu. Kedua, kontrol masyarakat, dan ketiga, pengawasan oleh negara.

Dengan sistem pengawasan ekstra ketat  ini tentu akan membuat peluang terjadinya korupsi menjadi semakin kecil, karena sangat sedikit ruang untuk melakukan korupsi. Sebab Islam sangat menyadari pentingnya seorang pejabat yang handal dan terpercaya. Hanya dengan itu, upaya pengaturan masyarakat secara islami bisa terwujud.

Sistem Islam menanamkan iman kepada seluruh warga negara, terutama kepada para penjabat negara, baik di level elite maupun di level bawah. Dengan iman masing-masing sadar akan konsekuensi dari ketaatan dan pelanggaran yang dilakukan. 

Sebab tidak ada satu pun perbuatan yang terlepas dari perhitungan (hisab) Allah. Untuk hal ini Allah telah menciptakan anggota tubuh manusia,  akan berkata-kata di akhirat nanti dan menceritakan apa yang dilakukan selama hidup di dunia. Sebagaimama dalam Alquran surah Fushshilat ayat 20, yang artinya:

“Sehingga apabila mereka sampai ke neraka,  pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka apa yang telah mereka kerjakan.”

Dengan iman, akan tercipta mekanisme pengendalian diri yang handal. Dengan iman pula, para penjabat dari pusat, daerah hingga di desa berusaha mencari rejeki yang halal dan memanfaatkan sesuai jalan yang diridai Allah.

Kepada mereka ditekankan bahwa tugas utamanya adalah melayani rakyat. Wajib bagi mereka melaksanakan amanah itu dengan jujur, adil, ikhlas dan taat kepada syariat Islam.

Spirit ruhiah yang sangat kental ketika menjalankan hukum-hukum Islam, berdampak pada menggairahnya budaya amar makruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat. Maka kontrol masyarakat terhadap pelaku korupsi akan terwujud.

Pengawasan oleh negara terwujud dengan penerapan syariat secara kaffah. Penggajian yang layak, larangan menerima suap dan hadiah serta perhitungan kekayaan di awal dan diakhir jabatan adalah upaya preventif syariat Islam untuk mencegah terjadinya korupsi. Adapun sanksi berupa ta’zir hingga hukuman mati, jika tindakan tersebut sangat merugikan ekonomi negara adalah upaya kuratif menghindari terulangnya kejadian yang sama.

Namun, yang tak kalah penting adanya teladan para pemimpin. Untuk perkara ini, sejarah Islam telah melahirkan pemimpin amanah selevel Umar bin Khatab, juga Khalifah Umar Bin abdul aziz telah memberikan teladan yang sangat baik sekali bagi kita ketika beliau menutup hidungnya saat membagi-bagikan minyak wangi karena khawatir akan mencium sesuatu yang bukan haknya. Beliau juga pernah mematikan fasilitas lampu di ruang kerjanya pada saat menerima anaknya. Hal ini dilakukan karena pertemuan itu tidak ada sangkut pautnya dengan urusan negara.

Tampaknya hal ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi di negeri ini, ketika rakyat banyak dilanda kesusahan, mereka (para pejabat) malah enjoy dengan mobil mewah terbarunya, serta fasilitas-fasilitas yang lain.

Akhirnya hanya sistem Islam saja  yang mampu melahirkan pemimpin yang taat dan amanah, serta bervisi antikorupsi.

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki. Siapakah yang lebih baik hukumnya bagi orang-orang yang yakin? (QS. Al-Maidah: 50). Wallahu a’lam bisshawab.

Komentar