Aroma Neoliberal di Balik Tagline Bayar Pajak Semudah Isi Pulsa

oleh -74 views

Oleh: Safiatuz Zuhriyah, S.Kom (Aktivis Muslimah)

Demi mendorong kesadaran wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan berbagai cara. Termasuk mengeluarkan tagline bayar pajak semudah isi pulsa. Tagline ini adalah ide dari Menkeu Sri Mulyani ketika menyadari mudahnya orang mengisi pulsa. Bisa dimana saja dan kapan saja. Ia pun ingin menerapkannya dalam pembayaran pajak. Bukan hanya sekedar wacana. Ditjen Pajak segera akan bekerja sama dengan e-commerce seperti Tokopedia untuk merealisasikannya

Pemerintah Indonesia memang terus menggenjot penerimaan pajak. Banyak pos-pos baru ditambahkan. Baik dari segi obyek maupun subyek pajak. Seakan pemerintah tidak pernah rela membiarkan rakyat bahagia menikmati jerih payahnya. Lihat saja, banyak sekali pos penerimaan pajak yang terkesan diada-adakan. Misalnya wacana cukai plastik, perubahan bea materai menjadi satu harga yaitu Rp 10.000 per lembar, pajak penjual e-commerce, pajak pempek, pajak warteg, pajak tempat kos, dan sebagainya.

Kaongke-Ongkea Kopi Robusta

Adalah IMF, disinyalir berada di balik semua itu. Dengan paham neoliberalnya, lembaga moneter internasional tersebut belum lama ini merilis hasil assessment terhadap perekonomian Indonesia dalam laporan bertajuk Article IV Consultation tahun 2019. Meski secara keseluruhan perekonomian Indonesia dinilai positif, IMF menyoroti kinerja penerimaan negara yang masih rendah, terutama pajak.

Untuk mengatasi itu, IMF merekomendasikan Strategi Penerimaan Jangka Menengah atau Medium-Term Revenue Strategy (MTRS) untuk diterapkan pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP). MTRS, menurut IMF, mewakili peta jalan reformasi sistem perpajakan yang komprehensif. “MTRS menyentuh hampir semua aspek perpajakan, termasuk PPN, cukai, PPh Badan, PPh Orang Pribadi, pajak properti dan administrasi pajak,” terang IMF. 

Adapun MTRS itu adalah: Pertama, reformasi administrasi perpajakan. 
Kedua, reformasi perpajakan dengan merampingkan sistem perpajakan.
Ketiga, memperluas basis pajak yang sudah berlaku. Keempat, kebijakan meningkatkan tarif pajak atau mengenakan tarif pajak baru untuk meningkatkan penerimaan secara substansial. (www.klinikpajak.go.id)

Praktik ekonomi neoliberal, memang menjadikan pajak sebagai penopang utama pendapatan negara. Maka tak heran bila pemerintah selalu menempatkan rakyat sebagai obyek pemerasan melalui berbagai aturan pajak yang memberatkan. Pemerintah bukanlah pengayom dan pelayan rakyat, melainkan pengayom dan pelayan para pemodal. Walhasil, kehidupan rakyat pun jauh dari kata sejahtera.

Untuk mengubah keadaan ini, tidak ada salahnya bila kita belajar pada sistem ekonomi Islam. Satu-satunya sistem yang telah terbukti mampu menyejahterakan rakyat dan sempat diterapkan di hampir 2/3 wilayah dunia. Sistem yang menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai amanah yang harus dipikul oleh para penguasa.

Negara Islam mempunyai sumber pendapatan tetap yang menjadi hak kaum muslimin dan masuk ke kas negara (Baitul Mal), meliputi: (1) Fai’ ; (2) Jizyah; (3) Kharaj; (4) ‘Usyur; (5) Harta milik umum yang dilindungi negara; (6) Harta haram pejabat dan pegawai negara; (7) Khumus Rikaz dan tambang; (8) Harta orang yang tidak mempunyai ahli waris; (9) Harta orang murtad. Inilah pendapatan tetap negara, ada atau tidaknya kebutuhan. Karena itu, negara akan memaksimalkan pengelolaan SDA yang merupakan harta milik umum dan membelanjakan hasilnya untuk kepentingan rakyat.

Pajak hanya dipungut bila kas negara dalam keadaan kosong, namun masih ada kewajiban negara yang belum tertunaikan. Dalam rangka menghindari bahaya, maka dipungut pajak secara insidental sampai kas negara mampu menutupinya. Misalnya biaya untuk fakir miskin; gaji tentara, tenaga kesehatan dan ASN; pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang vital; biaya penanggulangan bencana alam dan kecelakaan; biaya pengadaan dan pelatihan tentara beserta seluruh perlengkapannya.

Meski dalam kondisi darurat, namun tidak serta-merta seluruh warga negara harus menanggungnya. Pajak hanya diambil dari kaum muslimin yang mampu. Dihitung dari kelebihan pendapatan setelah dikurangi biaya untuk kebutuhan pokok dan sekunder pribadinya dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Setelah dikurangi semua tadi masih ada kelebihan, maka dia menjadi wajib pajak, dan pajak pun wajib diambil darinya. Tetapi, jika tidak mempunyai kelebihan, maka dia tidak menjadi wajib pajak, dan pajak tidak akan diambil darinya.

Negara tidak akan menetapkan pajak tidak langsung. Termasuk pajak pertambahan nilai, pajak barang mewah, pajak hiburan, pajak jual-beli, dan pajak macam-macam yang lain. Negara juga tidak akan menetapkan biaya apapun dalam pelayanan publik. Seperti biaya kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Semuanya diberikan secara gratis dan terbaik. Begitu juga negara tidak akan memungut biaya-biaya administrasi. Tidak memungut biaya pembuatan SIM, KTP, KK, surat-menyurat dan sebagainya. Termasuk denda layanan publik, seperti PLN, PDAM, Telkom, dan sebagainya. Semua itu merupakan kewajiban negara kepada rakyatnya.

Dengan pengelolaan negara seperti ini, maka rakyat pun sejahtera. Bahkan, dalam kurun waktu 3 tahun masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Azis, tidak ada seorang pun warga negara yang mau menerima zakat.

Semakin rindu dengan penerapan islam yang menyejahterakan.