Benarkah Pilpres Bukan Ibadah?

Opini203 views

Oleh: Siti Maisaroh, S.Pd

Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengimbau agar masyarakat tidak terlalu fanatik terhadap Pilpres. Menurutnya Pilpres bukanlah urusan ibadah sehingga masyarakat tidak perlu mencampur adukkan agama dengan politik. Apalagi mengistilahkan dengan ‘perang’. Mu’ti menerangkan, Pilpres merupakan agenda politik lima tahunan yang sudah berulang kali dilaksanakan di Indonesia. Oleh sebab itu, masyarakat seharusnya menyikapi dan berpartisipasi secara wajar serta tidak berlebihan. “Pemilihan presiden sebagai proses politik merupakan wilayah muamalah duniawiyah, bukan masalah ibadah. Umat memiliki kebebasan untuk memilih sebagaimana mereka melaksanakan muamalah yang lainnya seperti bisnis, bertetangga, dan sebagainya.”  kata Mu’ti, (Rabu, 27/2/2019). Dalam menyukseskan Pilpres, menurut dia hal terpenting adalah menjaga nilai-nilai dan akhlak Islam. (KendariPos/Daerah/Jakarta/28 Februari 2019)

Akibat ‘Racun’ Sekularisme

Sejak Daulah (Negara) Islam runtuh pada 3 Maret 1924 di Turki oleh konspirasi Inggris-Prancis yang bersengkokol dengan Yahudi. Kaum Muslim diseluruh dunia kehilangan ‘perisainya’ yakni kekuatan Negara. Dari sana jugalah para musuh Islam memisahkan ajaran Islam dengan politik, Negara dan pemerintahan. Islam sampai saat ini pun hanya tersisa pada ibadah mahdo seperti solat, zakat, puasa, haji, nikah, dan cerai saja. Sedangkan untuk urusan bermuamalah, kaum Muslim menggunakan aturan buatan sesamanya, yakni manusia.

Inilah ‘racun’ sekularisme yang sejatinya sama sekali bukan dari ajaran Islam melainkan dari Eropa. Hanya saja kaum Muslim dan negeri-negeri Muslim serta merta mengadopsinya. Ini sangat bertentangan dengan Islam, dimana Islam adalah ajaran sempurna, yang biasa kita kenal Islam rahmatan lil alamin. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Baik yang mengatur urusan dirinya sendiri (hukum pakaian, makanan, minuman, dan akhlak). Mengatur hubungannya dengan Penciptanya (sholat, puasa, zakat, haji, jihad). Juga mengatur bagaimana urusan dirinya dengan sesamanya atau orang lain (bisnis, pendidikan, sosial, pemerintahan, politik, sanksi hukum dan lain-lain). Sebagaimana Allah berfirman, “Hari ini telah Aku sempurnakan agama kamu dan telah aku cukupkan nikmat-Ku untukmu, serta Aku ridhoi Islam sebagai agama kamu.” (QS. Al Ma’idah: 03). Hingga seharusnya, kaum Muslim mencukupkan urusannya hanya dengan aturan Islam saja.

Politik Juga Ibadah

Secara etimologis, kata politik (sâsa-yasûsu-siyâsah) mesti dikembalikan pada makna aslinya, yakni: mengurus. Sementara itu, secara terminologis, yang juga disandarkan pada realitas historis kehidupan politik Rasulullah saw. dan para khalifah sesudahnya, bisa diambil pengertian politik Islam (as-siyâsah al-islâmiyyah), yaitu penanganan urusan umat, baik urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri, berdasarkan kaidah-kaidah syariat (Lihat: Abdul Qadim Zallum, Al-Afkâr as-Siyâsah, hlm. 7, Dar al-Ummah, Beirut, Lebanon: 1994).

Sejatinya, seluruh urusan kaum Muslim adalah ibadah. Termasuk urusannya dalam berpolitik, dalam hal ini memilih sang pemimpin. Sebagaimana tujuan Allah menciptakan manusia, “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.” (QS. Az Zariyat: 56). Hingga, sebagaimana para ulama mengajarkan, bahwa ibadah harus dilakukan dengan dua syarat yakni niat ikhlas karena Allah dan caranya sesuai dengan syari’at Islam yang diteladani oleh Rasulullah Saw.

Sekali lagi, politik adalah ibadah. Yang akan mendatangkan pahala jika dilakukan sesuai dua syarat ibadah. Juga akan menimbulkan dosa jika kedua atau salah satu dari syaratnya tidak terpenuhi, yakni niat dan caranya. Karena makna ibadah itu sangatlah luas. Pertanggung jawaban atas pilihannya pun bukan sekedar lima tahun mendatang, tetapi sampai akhirat kelak. Hingga kaum Muslim tetap wajib menjalankan perpolitikan sesuai dengan nilai-nilai agamanya. Tanpa terkecuali. Karena jika kaum Muslim tidak mau mengatur urusan politik dengan ajaran agamanya, berarti telah mengikuti ideology Sekularisme, yakni pemisahan agama dari Negara dan kehidupan. Dimana Sekularisme adalah ideology rancangan barat kafir, agar mereka bisa bebas menjajah kaum Muslim dalam bidang perpolitikan.

Allah telah mengingatkan, “Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (TQS. Al Maidah: 50).

Kini saatnya kaum Muslim kembali pada aturan agamanya yang sempurna. Jangan mau diatur dengan aturan buatan manusia yang lemah dan terbatas. Tidakkah kita merindukan Negara yang aman, sejahtera juga pemimpin yang amanah? Ini hanya ada jika kita mau kembali pada aturan Islam secara kaffah. Wallahu a’lamu bishowab.

Komentar