Berhenti Berharap pada Sistem Sekuler yang Tak Memberi Solusi

oleh -11 views

Oleh: Wa Ode Asham H, S.Pd

Fakta kehidupan masyarakat sekarang, menunjukkan bahwa negara kehilangan fungsinya sebagai pelindung. Berbagai peristiwa yang menimpa masyarakat akhir-akhir ini menguatkan kesimpulan nasib mereka terancam dan tidak ada yang menjaganya. Bagaimana tidak hampir disetiap fenomena kehidupan dijejali dengan berbagai masalah, mulai dari fenomena  politik yang kian merusak nalar, fenomena dunia remaja yang menghawatirkan karena terisi dengan berbagai aktivitas semu, miskin manfaat, merusak diri dan masa depan, bahkan melanggar fitrah insaniahnya, fenomena diskriminasi, pelecehan, prostitusi dan masih banyak persoalan- persoalan lainnya yang hampir terjadi setiap waktu. Disadari ataupun tidak oleh para pelakunya akan membahayakan dirinya ataupun masyarakat disekelilingnya.

Seperti pekan lalu yang marak diberitakan seputar prostitusi online  yang melibatkan para artis. Anehnya sebagian masyarakat malah membumbuinya dengan candaan, seakan kemaksiatan itu merupakan hal yang lucu, malah ada dikalangan artis lainnya merasa tersaingi dan tertantang untuk melakukan perbuatn bejat tersebut. Hal ini terjadi dikalangan mereka para pelaku bukan karena tidak tahu kalau perbuatan itu, merusak moral dan melanggar aturan agama namun melainkan sebagian mereka  terdesak oleh himpitan ekonomi diera kapitalis demokrasi hari ini, yang mana tolak ukurnya adalah materi. Sebagiannya lagi pelakunya terdorong hanya karena sekedar memenuhi naluri yang  lagi-lagi didukung oleh sistem yang mengadopsi kebebasan (Demokrasi).

Inilah sistem sekuler demokrasi

Demikianlah demokrasi pengagung kebebasan, tidak akan serius meyelesaikan kemaksiatan. Apalagi jika hal itu dipandang dapat  memperbaiki perekonomian. Yang ada malah menambah marak terjadinya pelanggaran. Demokrasi adalah alat penjajahan Barat atas dunia Islam, karena pada faktanya demokrasi tidak memberikan kebaikan sedikitpun, sebagaimana pengakuan mantan PM Inggris, Winston Churcil yang menegaskan bahwa demokrasi adalah kemungkinan terburuk dari sebuah bentuk pemerintahan. Keburukan demokrasi itu telah meyakinkan John Adams presiden AS kedua yang menyatakan bahwa demokrasi tidak akan pernah bertahan lama. Ia akan segera dibuang, kehilangan kekuatan, dan akan menghabisi dirinya sendiri. Bila demikian halnya masihkah kaum muslim mengharap demokrasi akan menjadi penyelamat kehidupannya? Cukuplah realitas itu menjadi pelajaran berharga. Ketika praktek demokrasi di negara-negara kampiun demokrasi kian menunjukan kegagalannya, semestinya harus menjadi turning point untuk meninggalkannya, bukan malah menjadi  penyangkalan dan merasa masih bisa berharap pada demokrasi.

Apalagi pada praktek demokrasi menunjukkan bahwa kedaulatan hanya berada ditangan segelintir rakyat, bukan ditangan rakyat. Segelintir itu adalah para pemilik modal. Hanya saja ideologi kapitalis menipu dunia dengan menggembar-gemborkan seolah-olah kedaulatan ada ditangan rakyat, padahal pada faktanya yang berdaulat dan berkuasa dalam demokrasi  adalah para pemilik modal yang mampu mengendalikan pemerintahan. Sehingga seringkali dalam banyak hal pemerintah justru lebih mengutamakan kepentingan  para kapitalis yang bertentangan dengan kepentingan rakyat banyak. Salah satu contohnya poligami yang jelas-jelas mubah (boleh) diserang dengan berbagai opini negatif tentangnya, sehingga banyak orang yang akhirnya menghujat poligami.  Padahal poligami merupakan sebuah kebolehan yang telah ditetapkan oleh syariat, tidak ada satu manusia pun yang berhak mengharamkannya, sebagaimana firman Allah SWT (QS. An-Nisaa/4:3). Sedangkan prostitusi dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan digelar sebagai “pekerja” dan “penyedia jasa”. Bahkan mereka tidak dapat terjerat KUHP. Inilah pemutar balikan kebenaran yang sangat memprihatinkan.

Islam berbeda dengan  Demokrasi

Begitu sangat berbeda politik Islam dengan demokrasi sekuler. Paling kursial adalah soal kedaulatan, pemilik kehendak, atau siapa pemilik kekuasaan tertinggi dan mutlak  yang berhak menetapkan hukum. Dalam pemerintahan Islam, kedaulatan adalah milik Allah, pembuat hukum (syar’i) adalah Allah SWT bukan yang lain. Berdasarkan Q.S Yusuf ayat 40: ”Inil hukmu illah Lillaahi,amaraan laa ta’budu illaa iyyahu”. Sementara dalam sistem sekuler, kedaulatan ditangan rakyat. Perbedaan ini menghasilkan corak masyarakat (pemimpin dan rakyatnya) arah kebijakan negara dan semua sub sistem hukum, peradilan, ekonomi, dan sebagainya menjadi berbeda. Karenanya sistem, hukum dan konstitusi dalam sistem sekuler adalah yang disepakati. Sebagai konsekuensinya, jika mayoriti rakyat menghendaki dan menyepakati sesuatu, sekalipun tidak populis dan menyalahi hukum Islam, itulah yang harus dijalankan dan itulah yang terjadi hari ini.  Sementara dalam Islam, undang-undang disusun berdasarkan pada sumber syari’ah, Al-Qur’an, As-Sunnah, ijmah, dan Qiyas yang pasti sesuai dengan fitrah manusia mana saja, karena hukum ini bersumber dari Allah Subhanahu wa ta’ala yang  Maha Tahu mana baik dan buruk bagi mahluk. Karenanya pelaksanaan syari’ah Islam oleh negara akan mewujudkan Rahmatan Lil ‘alamiin. Yang mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, menjaga martabat manusia.

Solusi yang pantas diharapkan

Sedangkan khilafah adalah sistem pemerintahan terbaik yang tegak diatas pondasi aqidah Islam. “Dan jika kamu menuruti kebanyakan  orang-orang yang dimuka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)” QS. AL-An’Am ayat 116.

Era kapitalisme dan demokrasi akan berakhir dan diganti dengan era khilafah, baik manusia menyukainya ataupun tidak karena kepastian tegaknya telah dijanjikan Allah SWT zat yang maha sempurna. Kesempurnaan Allah sebagai pembuat hukum menjadikan hukum yang akan diterapkan dalam bangunan khilafah adalah hukum terbaik dan tidak bercacat. Terbukti, tidak ada sistem lain yang sanggup menandingi khilafah yang mampu bertahan selama hampir 14 abad. Sistem ini mampu bertahan lama karena sesuai fitrah, mengakui ketidakmampuan manusia mengatur kehidupan, sehingga mengambil aturan hidup dari Al Khaliq. Sistem khilafah juga amat rasional karena dibangun atas dasar akal. Melalui akal, keimanan kepada Allah, Alqur’an, dan kerasulan Muhammad mampu dicapai bagi orang-orang yang berpikir. Berbeda dengan demokrasi yang penuh asumsi dan klaim atas kebenaran yang relatif. Karena itu berhentilah berharap pada demokrasi  yang tidak pasti memberi solusi, melainkan  berharap  pada sesuatu yang pasti memberi solusi pada seluruh manusia baik dia muslim maupun non muslim yaitu kembali pada penerapan syariat Islam secara kaffah yang semua perkara disandarkan pada aturan Allah Subhanahu wa ta’ala semata. Wallahu a’lam Bi Shawab.