BI: Usaha Money Changer yang Ilegal Wajib Dihentikan

Deputi Direktur BI Provinsi Sulawesi Tenggara, Minot Purwahono saat menyampaikan Sosialisasi kewajiban menggunakan rupiah dan KUPVABB di Aula BI, Kamis (2/3/2017)/Foto: Rahma Wolio.

KENDARI, PORTALSULTRA.COM – Bank Indonesia (BI) memperingatkan para pelaku usaha money changer atau penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVABB) yang belum memiliki izin resmi (ilegal) untuk segera mangajukan izin. Jika tidak maka akan berujung pada pemberian sanksi dan upaya hukum.

“Sampai tanggal 7 April BI membuka peluang bagi siapapun untuk mengajukan izin KUPVA. Lewat dari itu maka kegiatan usaha wajib dihentikan. Apabila tidak, maka akan dilakukan upaya hukum, dipolisikan”, ungkap Deputi Dirut BI, Minot Purwahono saat menyampaikan sosialisasi Kewajiban Penggunaan Rupiah dan KUPVABB di Aula BI, Kamis (2/3/2017).

Minot Purwahono menilai hal ini dipandang perlu, mengingat Sultra berpotensi menjadi wilayah yang akan banyak dikunjungi oleh orang asing. Seperti di Wakatobi dan daerah pertambangan. Olehnya itu, hadirnya KUPVA akan sangat berperan penting untuk memudahkan mereka dalam bertransaksi.

Mengapa KUPVABB harus punya izin? Selain karena tuntutan undang-undang, manfaat izin atau legalitas usaha ini akan lebih memudahkan pihak BI untuk memantau penyebaran valuta asing dan mengurangi risiko dijadikannya sebagai sarana kejahatan narkotika, pencucian uang dan pendanaan terorisme.

“KUPVABB yang tidak berizin akan menyulitkan kami (BI) memantau valuta asing yang beredar, karena transaksinya tidak dilaporkan. Selain itu, KUPVABB ilegal juga sangat merugikan masyarakat, nasabah atau orang yang ingin melakukan penukaran mata uang asing karena menentukan nilai kurs sesuka hatinya”, tambah Minot kepada wartawan.

[irp posts=”3149″ name=”Sambut HUT ke-49, Bank Sultra Gelar Donor Darah”]

Dalam selebarannya, BI juga menghimbau kepada masyarakat apabila menemukan adanya praktik KUPVABB tidak berizin harap segera menginformasikan ke Bank Indonesia terdekat atau melalui call center BI di 131.

Reporter : Rahma Wolio
Editor : Benny Syaputra Laponangi

Komentar