Biaya Transportasi Naik, Rakyat Tercekik

oleh -70 views

Oleh: Ummu Salman

Transportasi adalah alat dan sarana umum yang merupakan hajat hidup orang banyak. Sudah menjadi hal yang lumrah, manusia melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan berbagai tujuan. Di Indonesia, lebaran merupakan waktu bagi keluarga untuk berkumpul dan bersilaturahmi. Maka tidak mengherankan,  mudik adalah tradisi yang marak terjadi pada hari-hari menjelang lebaran. Mudik ini memanfaatkan tranportasi baik itu transportasi darat, laut maupun udara.

Namun di tahun ini beban masyarakat yang memanfaatkan sarana dan jalur  transportasi semakin berat. Hal tersebut terlihat dari biaya transportasi yang melonjak drastis, baik itu kenaikan tarif tol akibat pemindahan gerbang tol untuk mengantisipasi macet saat mudik, kenaikan tarif kereta api dan tiket pesawat. Seperti yang dimuat oleh tempo.co(25/5/2019): “Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, lonjakan tarif berlaku untuk kelas kendaraan golongan I, yakni sedan, jip, truk kecil, dan bus. Peningkatan tarif paling drastis terjadi untuk rute Cikarang Barat arah Cibatu, yakni dari Rp 1.500 menjadi Rp 12 ribu. Kenaikan tarif 50 persen selanjutnya berlaku untuk rute Jakarta tujuan Cibatu. Dari semula Rp 6.000, kini tarif rute itu melonjak menjadi Rp 12 ribu. Sementara itu, kendaraan yang melaju dari Cikarang Barat menuju Cikarang Timur akan dikenakan tarif Rp 12 ribu dari semula Rp 2.500. Adapun untuk rute lainnya, yakni Jakarta menuju Karawang Timur, tarif yang saat ini diberlakukan ialah Rp 12 ribu. Sedangkan wilayah 4 dengan rute Jakarta-Cikampek dikenakan ongkos Rp 15 ribu.

Kementerian Perhubungan tengah mengkaji kemungkinan diberlakukannya tarif batas atas dan batas bawah untuk angkutan kereta api. Direktur Jenderal Perkerataapian Kementerian Perhubungan Zulfikri mengatakan aturan ini dipertimbangkan guna melindungi kepentingan konsumen dan operator. “Kami sedang kaji. Belum tahu kapan selesai, tapi secepatnya,” ujar Zulfikri saat ditemui di kawasan Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Jumat petang, 24 Mei 2019. Kementerian Perhubungan sebelumnya memberlakukan peraturan yang sama untuk tiket pesawat. Tempo.co (25/5/2019).

Sistem Demokrasi Kapitalis Penyebabnya

Kebijakan pemerintah yang menaikan tarif tol dengan sangat fantastis menunjukan kesewenangan penguasa kepada rakyatnya. Bayangkan saja, kenaikan tertinggi yaitu dari Rp1.500 menjadi Rp12.000, yaitu kenaikan 8 kali lipat atau 800%. Bahkan, kenaikan tarif tersebut juga dilakukan secara tertutup dengan dalih pemindahan gerbang tol (GT) dari cikarang utama ke GT cikampek dan GT Kalihurip utama untuk mencegah kemacetan. Kenyataannya, kebijakan tersebut justru memunculkan kemacetan parah di gerbang tol hingga berjam-jam. Jadi sudahlah tarifnya mahal, macetpun tak terelakkan.

Sungguh pemerintah tidak menunjukkan tanggung jawabnya terhadap pengurusan urusan rakyatnya. Setelah menaikkan tarif tol dengan semena-mena, Direktur operasi jasa marga, Subakti Syukur justru menyatakan bahwa kenaikan tarif ini merupakan konsekuensi perubahan sistem transaksi yang akan berlaku. Menurutnya kenaikan tarif tersebut tidak akan memberikan dampak besar terhadap perseroan. Bahkan dia berdalih bila merujuk pada UU No.36 tahun 2004 tentang jalan, badan usaha jalan tol (BUJT) bisa menaikkan tarif setiap 2 tahun sekali berdasarkan evakuasi terhadap standar pelayanan minimum (SPM). Namun faktanya kemacetan di jalan tol tersebut tidak berkurang, bahkan semakin akut.

Mahalnya biaya transportasi dari hari ke hari disebabkan oleh penerapan sistem demokrasi kapitalis oleh negara kita. Paradigma dalam negara kapitalis adalah negara hanya berfungsi sebagai regulator dan fasilitator saja. Dengan begitu, negara berlepas diri dari tugasnya melayani dan meri’ayah rakyatnya. Penyediaan fasilitas dan sarana-sarana tranportasi yang seharusnya dilakukan oleh negara malah diserahkan kepada swasta, baik swasta asing maupun lokal. Ketika swasta yang mengambi alih peran negara, maka sudah jelas kepentingan rakyat terabaikan. Karena bagi swasta, hitungannya adalah bagaimana memperoleh keuntungan. Konsumennya adalah rakyat yang menggunakan sarana transportasi tersebut. Maka mahalnya biaya transportasi adalah konsekuensinya.

Bahkan kenaikan biaya transportasi itu diniscayakan oleh aturan negara. Dengan fungsi negara yang hanya sebagai wasit, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah senantiasa berpihak pada operator dan sebaliknya menghisap rakyat.

Transportasi Dalam Islam

Dalam persoalan infrastruktur transportasi, kita akan mendapati setidaknya tiga prinsip:

Pertama, prinsip bahwa pembangunan infrastruktur adalah tanggungjawab negara, bukan cuma karena sifatnya yang menjadi tempat lalu lalang manusia, tetapi juga terlalu mahal dan rumit untuk diserahkan ke investor swasta.

Kedua, prinsip bahwa perencanaan wilayah yang baik akan mengurangi kebutuhan transportasi. Ketika Baghdad dibangun sebagai ibukota, setiap bagian kota direncanakan hanya untuk jumlah penduduk tertentu, dan di situ dibangunkan masjid, sekolah, perpustakaan, taman, industri gandum, area komersial, tempat singgah bagi musafir, hingga pemandian umum yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Bahkan pemakaman umum dan tempat pengolahan sampah juga tidak ketinggalan. Sebagian besar warga tak perlu menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya serta untuk menuntut ilmu atau bekerja, karena semua dalam jangkauan perjalanan kaki yang wajar, dan semua memiliki kualitas yang standar.

Ketiga, negara membangun infrastruktur publik dengan standar teknologi terakhir yang dimiliki. Teknologi yang ada termasuk teknologi navigasi, telekomunikasi, fisik jalan hingga alat transportasinya itu sendiri.

Pembangunan sarana prasarana tranportasi dalam Islam dibangun atas pandangan bahwa transportasi adalah kebutuhan umum bagi masyarakat. Maka pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakannya  secara gratis. Adapun pembiayaannya adalah berasal dari kepemilikan umum yang dikelola oleh negara.

Wallahu ‘alam bishowaab