Busyro Soroti Izin Tambang di Sultra

Buton Raya272 views
M. Busyro Muqoaddas/Foto: republika.co.id

BAUBAU, PORTALSULTRA.COM – Mantan Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas menyoroti izin tambang di Sultra. Hal ini disampaikannya dalam Seminar Nasional bertajuk perlindungan sumberdaya alam dan HAM di daerah, terkait penegakan hukum terhadap penyimpangan penerbitan izin pengelolaan tambang di Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton (UMB).

Berkaca dari beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi, Busyro menyebut bahwa penyebab korupsi di bidang pertambangan disebabkan adanya kepala daerah yang dibiayai cukong-cukong tambang.

“Ketika kepala daerah tersebut terpilih, ia akan dikendalikan melalui titipan kebijakan dan perda yang berpihak kepada para cukong. Lalu masuklah kepala daerah tersebut dalam pusaran korupsi yang menjadi musuh kita semua,” jelas Busyro yang juga Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik ini, Rabu (19/4/2017).

Busyro menekankan bahwa akibat korupsi pertambangan ini, menyebabkan kebijakan pemerintah kurang berpihak kepada masyarakat. Kekayaan alam yang begitu besar tapi dinikmati oleh hanya segelintir orang, sedangkan masyarakat tetap miskin.

“Realita korupsi yang menjalar ke berbagai bidang ini justru terciderai anomali penegakan hukum, terdistorsinya nilai kebangsaan dalam tata kelola negara, demokrasi dinodai politik oligarki dan oligarki ekonomi, negara direfleksikan kepentingan pemodal dan politisi, serta UU dan kebijakan publik melabrak Pancasila dan UUD 1945,” tutur dosen Fakultas Hukum UII Yogyakarta ini.

Menurut Busyro, dampak korupsi antara lain, 48% korupsi di antaranya menyangkut izin, APBD tidak transparan, sejumlah proyek ditentukan pemodal dan politisi, 10 pengusaha kuasai 77% aset negara, dan 1 pengusaha memiliki 6 juta Ha tanah.

Olehnya itu, perlu adanya rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan korupsi izin pertambangan, antara lain mendesak revisi UU Minerba No. 4 Tahun 2009 yang berbasis spirit kedaulatan SDA dan penegakan hukum, rekonstruksi kurikulum perguruan tinggi terkait penyelamatan SDA, pelatihan investigasi sektor perizinan, dan transparansi perizinan di daerah.

Penulis: Antasalam Ajo
Editor: Ajmain Yusdin

Komentar