Demokrasi Melenggangkan Kekuasaan

oleh -242 views

Oleh: Mustika Lestari (Mahasiswi UHO)

Wacana demokrasi terus bergulir, seakan menjadi “juru selamat” bagi ketidakberdayaan rakyat yang tereksploitasi oleh rezim yang otoriter, menjadi simbol dari sebuah sistem pemerintahan. 

Wakil Koordinator bidang Penggalangan Khusus DPP Partai Golkar Rizal Mallarangeng menyambut baik pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, pertemuan tersebut menunjukkan kematangan demokrasi Indonesia.

“Bagus (pertemuan Jokowi-Prabowo), itu kan sebuah cara untuk menunjukkan demokrasi Indonesia itu demokrasi yang matang dengan segala kelemahan kita yang karus kita perbaiki,” kata Rizal di Jakarta, Sabtu (13/7).

Ia mengingatkan bahwa, Indonesia adalah negara demokrasi terbesar kedua setelah India. Dengan petemuan tersebut, Rizal yakin bahwa demokrasi di Indonesia akan semakin kuat. Sementara itu, sejumlah pihak menilai pertemuan antara Prabowo dan Jokowi membuka peluang bergabungnya Partai Gerindra ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Menanggapi hal tersebut Rizal Mallarangeng menilai hal tersebut menjadi kewenangan Jokowi.

Kepada  wartawan di Stasium MRT Lebak Bulus, Jokowi menyampaikan bahwa pertemuan antara dirinya dan Prabowo sebetulnya sudah dirancang sejak lama. Namun, rancangan tersebut urung dilakukan lantaran baik dirinya dan Prabowo sama-sama sibuk (m.republika.co.id/13/7/2019).

Demokrasi, Jalan Mulus Bagi Penguasa

Berbicara tentang demokrasi tentu menjadi hal yang menarik, terlebih banyak negara saat ini yang menganut paham politik ini. Menurut asal katanya, demokrasi berarti “rakyat berkuasa” atau goverment rule the people yang merupakan asas dan sistem paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan yang tidak dapat dibantahkan. “Demokratis” seringkali disebut sebagai sistem yang paling adil untuk penyusunan dan penegakan hukum.

Di dalam demokrasi, rakyat merupakan pemegang kendali penuh. Suatu Undang-Undang disusun dan diubah berdasarkan opini atau pandangan masyarakat. Demokrasi digadang-gadang sebagai pilihan terbaik diantara berbagai pilihan lainnya.

Sebuah laporan studi yang disponsori UNESCO pada awal 1950-an menyebutkan bahwa tidak ada satupun tanggapan yang menolak “demokrasi” sebagai landasan dan sistem paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern.

Namun, pada kenyataannya tidak selalu demikian. Dari zaman Yunani kuno sampai sekarang, mayoritas teoritikus bidang politik banyak melontarkan kritik terhadap teori dan praktik dari demokrasi sendiri.

Salah satu kegiatan rutinitas demokrasi tertuang pada Pemilihan Umum (Pemilu), 17 April 2019. Ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan lama mendorong mereka untuk segera mengganti pemimpin negara (Presiden). Lagi dan lagi, harapan tinggi masyarakat diciderai oleh pelaksanaan Pemilu yang curang. Mulai dari kotak suara kardus yang anti air hingga hoax provokatif yang merajalela. Sungguh, ini menunjukkan bentuk kegagalan demokrasi.

Dan setelah Pemilu, bentuk kecurangan di dalamnya mulai terkuak satu per satu. Kedua belah pihak saling tuding akan kecurangan, saling klaim kemenangan dan tuduh-menuduh, tensi politik terus memanas. Maka, sebagai peredamnya harus ada rekonsiliasi (memulihkan hubungan persahabatan antar kedua Paslon). Tujuannya agar, pesta demokrasi ini berjalan lancar. Mereka beranggapan rekonsiliasi adalah bukti kepahlawanan demokrasi. Setelah perang, berdamai lalu bagi-bagi kursi. Jelas ini bukan solusi. Rekonsiliasi bukan transaksi. 

Wacana rekonsiliasi dalam konteks kehidupan kenegaraan seringkali diidentikkan dengan sebuah dinamika politik. 

Kabar terbaru, rekonsiliasi antara kubu Pasangan Calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin dengan kubu Pasangan Calon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pasca-Pilpres 2019 disebut berpeluang besar terjadi.

Namun, rekonsiliasi itu dipandang bisa memicu pemerintahan yang gemuk dan tak efektif karena faktor loyalitas yang kurang. Selain itu, ada resiko berkurangnya pengawasan terhadap pemerintah dari pihak oposisi. 

Polarisasi dalam Pilpres 2019 membuat negara bak terpecah jadi dua kubu.  Untuk mendinginkannya, eks Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyarankan rekonsiliasi yang saling menguntungkan atau win-win solution. Bentuknya, kata dia, berbagi kekuasaan antara kubu yang menang dengan kubu yang kalah dalam pilpres 2019, (m.cnnindonesia.com, 28/6/2019).

Demokrasi yang begitu manis diucap, ternyata semakin lama semakin terkuak hakikatnya. Kerusakan demokrasi mulai terlihat. Demokrasi, yang merupakan sistem buatan manusia dan tidak ada petunjuk ataupun pedoman yang bisa dipertanggungjawabkan hingga hari kiamat. 

Fakta menunjukkan bahwa setiap undang-undang yang dihasilkan manusia selalu bisa diubah dan mudah ditafsirkan dengan seenak nafsu. Aturan hidup sendiri dapat dipastikan hanya akan mendapatkan kesemrawutan. Sesungguhnya, sistem demokrasi hanya menyuburkan politik berlandas kepentingan kapitalisme (uang).

Khilafah, Sistem Terbaik

Beda demokrasi, beda Islam. Dalam sistem Islam seluruh kendali maupun keputusan berpatokan pada hukum syara’ yaitu hukum Allah SWT. Masyarakat tidak diberi kebebasan menetapkan suatu peraturan kecuali sesuai dengan syariat Islam.

Tentu, demokrasi ini dapat diartikan bertentangan dengan aqidah dan Syariat Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-an’am: 57: “Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah SWT.” (Q.S. Al-an’am [6]: 57)

Sistem demokrasi ini tidak berlandaskan hukum yang merujuk kepada hukum Allah SWT, melainkan meletakkan sumber hukumnya kepada rakyat dan para wakilnya. Sistem demokrasi tidak berpatokan pada kesepakatan semuanya, melainkan mengambil suara terbanyak.

Meskipun bertentangan dengan agama, akal dan fitrah manusia, sistem demokrasi telah menjadikan kesepakatan mayoritas sebagai undang-undang yang wajib dipegang oleh masyarakatnya, sedangkan Allah SWT melarang hamba-Nya untuk menyekutukannya.

Firman Allah SWT dalam surah Yusuf: 40: “Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah SWT. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (Q.S Yusuf: 40)

Dalam konteks Islam, rekonsiliasi tidak hanya berlaku dalam konteks politik, tetapi lebih menyeluruh memasuki segala dimensi kehidupan sosial, mulai dari sebuah keluarga sampai pada wilayah muamalah. Rekonsiliasi merupakan upaya yang efektif dalam segala penyelesaian konflik.

Islam menekankan pentingnya ditegakkan amar ma’ruf nahi munkar bagi semua orang, baik sebagai individu, anggota masyarakat maupun pemimpin negara. Hal ini merupakan prinsip Islam yang harus ditegakkan kapan dan dimanapun, agar terwujud masyarakat yang aman dan sejahtera.

Sistem pemerintahan yang digunakan dalam Islam adalah pemerintahan Khilafah yang syar’i, sebuah pemerintahan yang sudah sangat umum bagi muslim di dunia. Pemerintahan ini dibuat untuk menegakkan hukum syara’ islami. 

Umat tidak butuh demokrasi. Demokrasi adalah ide khayalan, memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya dimana hanya dapat memuaskan penguasa yang haus akan kekuasaan. Demokrasi tidak membawa pada peningkatan kesejahteraan, melahirkan kekacauan sosial. Demokrasi sebagai sesuatu yang haram dalam Islam dan patut di tiadakan.

“Allah SWT telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia rodhai (Islam). Dan dia benar-benar akan mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu pun. Tetapi barangsiapa tetap kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (Q.S An-nur: 55)

Muslim tidak akan paripurna dalam sistem sekularisme nation-state. Memahamkan umat tentang bahaya dan sesatnya sistem demokrasi, bahwasanya dalam sistem demokrasi, penguasa hanya memikirkan kepentingannya. Sistem demokrasi datang dengan “wajah nyatanya” menginjak-injak ajaran Islam.

Islam mempunyai sistem sendiri yang mampu mendatangkan kesejahteraan, keteraturan kehidupan manusia, kebahagiaan dan ketenangan bagi umatnya, yaitu sistem Khilafah. Khilafah merupakan kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia yang di dalamnya berhukum atas hukum Allah SWT, Hukum Islam. Dalam Islam, politik bertujuan untuk mengurusi urusan umat agar tetap berjalan sesuai syariat Islam.

Sudah saatnya umat Islam kembali kepada tuntunan dan aturan yang berasal dari Allah SWT yang Maha Bijaksana. Hal itu, tidak lain dengan jalan menerapkan syariah Islam dalam bingkai “Khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah,” yaitu kekuasaan yang menolong.

Menolak sistem demokrasi dan memperjuangakan Khilafah adalah cara terbaik untuk menyelamatkan umat dan mengantarkan manusia pada kesejahteraan. Hukum Allah SWT sebaik-baik hukum untuk umatnya. Wallahu a’lam bi shawab.