Evaluasi Izin Usaha Pertambangan

Opini250 views

Oleh: Siti Maisaroh, S.Pd

Pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara telah mengevaluasi keberadaan 397 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang teah diterbitkan pemerintah daerah. Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan, pemerintah perlu mengevaluasi tindak lanjut izin pertambangan untuk memastikan keseriusan pemodal menjalankan usahanya di daerah ini. Evaluasi menunjukan bahwa dari 397 IUP hanya 287 yang aktif mengurus kesempurnaan izin. Ratusan IUP tersebar di kabupaten Kolaka, Kolaka Utara, Bombana, dan Konawe Utara. (Rakyat Sultra/ Metropolis/ Senin, 22 April 2019.

Nampaknya ada 110 perusahaan yang bermain ‘gelap’ di wilayah Sultra. Inipun bisa dikatakan pemerintah terlambat, karena baru diketahui setelah dilakukan evaluasi. Padahal, perusahaan demikian telah lama beroperasi. Ini tentu sangat merugikan rakyat juga negara. Mengapa dengan mudahnya para pemilik usaha mengeruk kekayaan terpendam di pelosok negeri ini? Kemana pengawasan pemerintah mengarah?

Sejatinya juga, bukan hanya 110 perusahaan yang terkategori bermasalah. Melainkan seluruhnya bermasalah. Karena, tidak selayaknya sumber daya alam dikelola oleh pihak swasta ataupun asing. Karena ini adalah kekayaan Negara yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Ini adalah contoh kecil dari besarnya permasalahan yang sama di negeri ini. Dimana kekayaan negara hanya dinikmati oleh para konglomerat-konglomerat pemilik perusahaan. Ini sangat ironi dengan jumlah penduduk kategori miskin di Sultra yakni mencapai angka 301, 85 ribu jiwa (September 2018) di kabarkan oleh media Antaranews Sultra pada 15 Januari 2019 lalu.

Ini adalah permasalahan serius dan harus segera dicari solusinya. Juga harus diketahui, bahwa ini adalah masalah yang tersistem, massif dan terstruktur oleh Negara berpedoman Kapitalis ini. Sistem yang dimana Negara selalu mengandalkan kerja sama dengan para investor asing dari luar negeri, seperti Cina, Jerman, Inggris dan tentunya Amerika atau perusahaan swasta yang sifatnya lokal. Dengan adanya izin usaha dari pemerintah, sehingga para kapital di negeri ini untuk mengeruk bahan baku dari SDA kian menjadi-jadi. Lalu mereka menjual kembali dengan harga sangat tinggi, sedangkan rakyat negeri ini hanya bisa gigit jari karena nasibnya sebagai pembeli.

Ini bukan hanya terjadi di Sultra, ada PT Freeport di Jaya Pura, PT Chevron Pacific di Jawa Barat, PT Newmont di pulau Sumbawa, PetroChina yang ada di Papua, Laut Jawa dan Jambi, dan masih banyak lagi perusahaan lainnya yang menyebar di seluruh bumi pertiwi ini.

Sejatinya, akar masalah semerawut dan kacaunya pengelolaan SDA di negeri ini adalah karena diadopsinya system Kapitalisme baik politik maupun ekonomi. Alih-alih mengikuti perkembangan globalisasi, negeri yang kategori berkembang ini justru terjebak oleh negeri-negeri Kapitalis. Diterapkannya system Kapitalisme di negeri ini yang sejatinya berasal dari Barat, membuka lebar peluang penjajahan ekonomi oleh Barat sendiri. Misalnya, terjadinya swastanisasi terhadap perusahaan-perusahaan Negara, liberalisasi arus perdagangan dan modal, deregulasi sector-sektor swasta, penghapusan subsidi, peniadaan control harga, pemotongan atas program-program social dan sebagainya.

Imbasnya sangat terasa bagi rakyat bawah. Tidak berlebihan, jika kita katakan bahwa para penguasa negeri ini lebih memihak kepada asing dari pada peduli pada nasib rakyatnya sendiri. Lagi-lagi, ini karena system Kapitalisme telah membuat negeri ini bertekuk lutut pada negera-negera maju pemilik dollar dan modal besar.

Butuh Solusi

Melihat kerusakan penguasa dalam mengatur Negara dan mengurus rakyatnya karena menggunakan system aturan yang salah. Kita tidak boleh bungkam atau malas tahu. Kita harus meluruskan permasalahan dan bergegas mencari solusi tuntas.

Langkah pertama dan mendasar yang harus dilakukan adalah mencabut akar masalahnya, yaitu system Kapitalisme. Lalu menghadirkan system Islam sebagai sebuah system politik dan ekonomi yang mampu menandingi angkuh dan kejamnya sistem Kapitalisme.

Islam mengatur bagaimana cara mengelola SDA dengan baik dan benar, agar bisa bermanfaat bagi seluruh rakyat. Dalam konsep ekonomi Islam terdapat konsep kepemilikan yang terbagi atas 3, yaitu kepemilikan individu (segala sesuatu yang boleh dimiliki dan dikembangkan oleh individu), kepemilikan umum  dan kepemilikan Negara. Air, padang dan api termasuk SDA yang masuk dalam kategori kepemilikan umum, artinya tidak boleh dimiliki oleh individu atau swasta, kecuali dalam jumlah yang sangat sedikit. Tetapi sejatinya harus dikelola oleh Negara dan hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam berbagai bentuk. (Imam Asy Sayukani, Nayl al Authar, hal 1140).

Inilah sedikit gambaran akan konsep ekonomi dalam Islam. Namun, aturan demikian hanya bisa diterapkan dalam sistem yang utuh dalam pemerintahan yakni khilafah. Karena mustahil, jika aturan mulia ini diterapkan dalam bingkai Kapitalisme. Sehingga kesejahteraan rakyat dalam Islam bukan sekedar omong kosong belaka. Karena telah teruji secara historis ketika dahulu diterapkan selama lebih dari 14 abad lamanya. Waallahu a’lam.

Komentar