Full Day School atau Tidak, PGRI Sultra: Sekolah Harus Menjadi Taman

Sultra Raya364 views

KENDARI, PORTALSULTRA.COM – Pemerintah memutuskan untuk mengkaji ulang penerapan sekolah lima hari atau full day school. Dimana Permendikbud No. 23 Tahun 2017 yang telah dikeluarkan oleh Kemendikbud akan diganti dengan keluarnya Perpres.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sultra Abdul Halim Momo mengatakan bahwa, pada prinsipnya, apakah harus full day atau tidak, sekolah harus menjadi taman bagi siswa. Dimana ada rasa rindu ketika mereka tidak datang ke sekolah.

“Kalau kita lihat dengan konsep dari Ki Hajar Dewantara, tidak masalah sebenarnya mau full day atau tidak. Karena kalau konsepnya Ki Hajar Dewantara, bagaimana sekolah itu menjadi taman. Artinya, anak-anak yang tidak datang sekolah itu, dia jadi rindu,” kata Abdul Halim Momo kepada portalsultracom, Kamis (22/6/2017).

“Sekarang ini kan hampir jadi masalah, kalau guru tidak masuk misalnya, jadi senang muridnya. Ini kan menandakan, ada yang salah dengan pendidikan kita selama ini,” imbuhnya.

Mengenai rencana sebelumnya dari Kemendikbud yang menerapkan full day school. Dirinya berpendapat, jika penerapannya harus disertai dengan sarana dan prasarana yang mendukung dari pemerintah.

“Sebenarnya full day ini bisa, kalau sarana dan prasarana yang mendukung siswa itu siap. Misalnya, full day itu tidak boleh siswa full belajar. Tapi ada waktu untuk istrahat, bermain, dan lainnya,” ujarnya.

“Yang terpenting adalah bagaimana sarana dan prasarana dan kesiapan psikologis anak untuk itu (full day, red). Karena tidak bisa juga anak-anak itu dibuat seperti mesin, artinya sehari full hanya belajar. Tapi ada yang namanya saat bermain, istirahat, dan belajar,” sambungnya.

Sedangkan mengenai kesiapan guru, lanjut Dosen UHO ini, ialah menjadi sesuatu yang harus dilakukan sebagai seorang ASN, terlebih jika memang itu sudah menjadi ketetapan pemerintah. Tinggal bagaimana menurutnya, perhatian kepada mereka yang masih berstatus sebagai guru tidak tetap (GTT).

“Mengenai kesiapan guru itu begini. Sejak kita memilih untuk menjadi seorang PNS, maka kita sudah terikat dengan yang namanya kontrak. Seperti misalnya, para PNS yang menjadi guru, tentu ini ada kesiapan untuk mengabdi untuk menjalankan tugas. Tinggal bagaimana, seperti mereka yang guru honorer ini dapat diberikan kompensasi atau honor mereka yang sesuai dengan UMR misalnya,” jelasnya.

Sebagai informasi, saat ini pemerintah melalui Presiden Joko Widodo telah membatalkan Permendikbud yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Hal ini mengingat banyaknya aspirasi yang berkembang di masyarakat terkait dengan penerapan sekolah lima hari atau full day school tersebut.

Penulis: Benny Syaputra Laponangi

Komentar