Harga Sembako Naik, Rakyat Jadi Panik

oleh -258 views

Oleh: Risnawati, STP (Staf Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kolaka)

Harga bahan makanan pokok terus merangkak naik mendekati idul kurban. Seolah menjadi fenomena yang biasa di negeri ini, ketika ada momentum perayaan hari-hari besar keagamaan ataupun pergantian tahun, harga-harga kebutuhan pokok secara otomatis. 

Seperti dilansir Jakarta, CNN Indonesia – Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok naik pada pekan kedua Juli. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), kenaikan paling jelas terlihat pada harga daging ayam.

Secara nasional, harga rata-rata daging ayam Rp34.800 per kilogram. Padahal, sepanjang pekan lalu harga daging ayam masih bergerak di kisaran Rp32.550 per kilogram. Bahkan, di Kalimantan Selatan harga daging ayam menyentuh Rp40.750 per kilogram Kenaikan juga dialami oleh telur ayam, minyak goreng dan gula pasir. 

Untuk telur ayam, pada awal pekan ini harganya Rp26.900 per kilogram. Harga tersebut naik Rp1.950 per kilogram jika dibandingkan dengan awal pekan lalu.  

Untuk gula pasir, harga merangkak naik dari yang awal pekan lalu masih Rp13.850 per kilogram menjadi Rp14.150 per kilogram. Sementara itu untuk minyak goreng, harga sudah di level Rp13.950 per kilogram pada awal pekan ini. Padahal, awal pekan lalu minyak goreng masih diperdagangkan di level Rp13.200 per kilogram. Meskipun demikian, ada juga harga kebutuhan bahan pokok, seperti beras, bawang merah dan cabai merah yang justru terpantau turun

Untuk beras, harga turun dari Rp11.700 menjadi Rp11.200 per kilogram. Untuk bawang merah, harga turun dari Rp37.400 per kilogram menjadi Rp36.650. Sementara itu untuk cabai merah, harga turun dari Rp55.100 menjadi Rp52.050 per kilogram. (Senin, 08/7/2019)

Dilansir juga dari Zonasultra.Com, Kendari – Harga sayuran di pasar tradisional di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) masih mahal pascabanjir yang melanda Kabupaten Konawe dan Konawe Utara (Konut).

Salah satu pedagang sayur di Pasar Baruga, Sri (44) mengungkapkan, jenis sayuran yang harganya mahal yakni bayam, kangkung, kacang panjang, terong, dan sawi. Pasar Baruga sendiri merupakan pasar induk di Kota Kendari.

Harga normal terong Rp5 ribu per kg, saat ini mencapai Rp15 ribu per kg, kemudian bayam merah normalnya dua ikat Rp5 ribu sekarang naik menjadi Rp15 ribu per ikat. Kemudian, bayam auri normalnya Rp2 ribu per ikat sekarang Rp7 ribu per ikat, kangkung tiga ikat Rp5 ribu sekarang menjadi Rp5 ribu per ikat, kacang panjang normalnya Rp5 ribu per ikat sekarang menjadi Rp10 ribu per ikat, dan sawi normalnya Rp4 ribu per ikat sekarang menjadi Rp8 ribu per ikat.

“Harga sayur semuanya mahal, tidak ada yang murah. Banyak yang protes jadinya (pembeli) dan para penjual sayur keliling,” ungkap Sri saat ditemui, Kamis (4/7/2019).

Sistem Kapitalis, Biang Kerusakan Politik Pangan

Kebijakan pemerintah di sektor pertanian dan perdagangan yang amburadul terbukti telah membuat Indonesia_yang notabene sebagai negara agraris ini_terus menerus dihantui lonjakan harga kebutuhan pangan. Selain itu juga selalu terjadi monopoli, kartel, mafia, penipuan dan riba. Rakyat kecil yang bekerja sebagai petani hanya merasakan pahitnya dari sistem ekonomi kapitalis. Para petani dan pedagang selalu disalahkan karena kenaikan harga bahan pokok. Para konsumen pun juga dirugikan karena adanya kenaikan harga bahan pokok.

Menurut sistem kapitalis kenaikan harga kebutuhan pangan disebabkan kurangnya ketersediaan bahan pangan komoditas tertentu. Kondisi seperti ini dianggap sebagai permasalahan ekonomi karena harga ditentukan berdasarkan supplay (penawaran) dan demand (permintaan) terhadap barang tersebut. Karena itu, jika barang yang ditawarkan jumlahnya melimpah, sedangkan permintaannya sedikit, maka harga akan turun. Jika barang yang ditawarkan jumlahnya sedikit, sedangkan permintaannya besar, maka harga akan naik. 

Salah urus pemerintah dalam sektor pangan ini tampak pada rendahnya pasokan dalam negeri serta ketidakmampuan pemerintah dalam menjaga kestabilan harga. Tentu masih terngiang di benak kita sikap instan pemerintah yang mengatasi kelangkaan bahan pangan melalui kebijakan impor, kasus impor 500 ribu ton beras tahun lalu yang dinilai tidak efektif dan dirasa aneh serta terburu-buru karena justru pada saat itu negeri ini menghadapi masa panen raya, padahal data dari Kementerian Pertanian mengklaim bahwa saat itu kita mengalami surplus beras sebesar 329 ribu ton. 

Sejatinya, kebijakan impor hanya menguntungkan segelintir pihak mafia yang bermain di sektor ini dan tidak pernah berpihak pada rakyat, bahkan berdampak pada semakin terpuruknya kesejahteraan rakyat terutama petani. Namun sayang, kebijakan pemerintah ini beberapa waktu lalu justru berlanjut  pada komoditas lainnya seperti bawang putih, garam untuk kebutuhan industri serta gula. Oleh karena itu, slogan swasembada pangan di negeri ini hanyalah jargon pencitraan belaka. 

Problem kenaikan harga pangan yang selalu berulang, adanya mafia pangan dan ketidaksinkronan antara kebijakan impor dengan data kementerian pertanian_seperti pada kasus impor beras tahun lalu_menunjukkan betapa carut marutnya tata kelola dan data pangan di negeri kita ini. Penyebabnya tidak lain adalah karena diterapkannya sistem kapitalisme dimana pihak penyelenggara pemerintah terfokus pada perhitungan untung dan rugi, bukan pada kesejahteraan rakyat. Hal ini membuktikan bahwa rakyat selalu dizhalimi oleh para penguasa. Maka dapat dilihat bahwa sistem kapitalisme bukanlah peri’ayah sejati bagi rakyat. Artinya pemerintah bukan lagi pihak yang mengurusi setiap urusan rakyatnya tetapi justru berpihak kepada kepentingan para pemodal. Alhasil pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Islam, Solusi Tuntas Masalah Pangan

Dalam pandangan Islam, sektor pertanian merupakan salah satu sumber primer ekonomi di samping perindustrian, perdagangan, dan tenaga manusia (jasa). Dengan demikian pertanian merupakan salah satu pilar ekonomi yang apabila permasalahan pertanian tidak dapat dipecahkan, dapat menyebabkan goncangnya perekonomian negara, bahkan akan membuat suatu negara menjadi lemah dan berada dalam ketergantungan pada negara lain. Oleh karena itu tentunya, kebijakan pangan dalam negara Islam harus dijaga dari unsur dominasi dan dikte negara asing, serta dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan ke depan, bukan semata-mata target produksi sebagaimana dalam sistem kapitalisme.

Karena itu, satu-satunya solusi untuk menyelesaikan permasalahan kenaikan harga bahan pokok yang terus menerus terjadi setiap tahunnya adalah dengan menerapkannya sistem Islam secara menyeluruh (kaffah) sehingga sistem perekonomian pun dapat berjalan dengan lancar. Negara dengan sistem Islam akan me-ri’ayah rakyat dengan akidah Islam. Akidah Islam yang tertanam dalam diri rakyat akan menuntun mereka dalam memahami tujuan hidupnya dengan baik.

Jika negara menerapkan sistem Islam, maka setiap sumber daya alam akan dikelola dengan baik oleh negara. Kemudian, hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk fasilitas atau pelayanan yang menjadi kebutuhan pokok rakyat sehingga tidak ada lagi keresahan akan kenaikan bahan pokok yang terjadi setiap tahunnya. Tidak akan ada lagi monopoli, kartel, mafia, penipuan dan riba yang memang diharamkan dalam Islam, sehingga hasil pertanian akan terjaga.

Sistem Islam juga menjamin ketersediaan bahan pokok tanpa merugikan pedagang dan tidak akan menzhalimi rakyat. Produktivitas pun akan tetap tinggi, pada saat yang sama, harga juga tetap terjangkau, sehingga negara bisa swasembada pangan. Maka, akan terjadi sistem perdagangan yang sehat. 

Selain itu, pertanian juga akan berbasis pada pengelolaan lahan pertanian, di mana tanah-tanah pertanian yang ada harus dikelola dengan baik dan maksimal untuk memenuhi hajat hidup rakyat. Ini yang dikenal dengan kebijakan intensifikasi. Jika kurang, negara bisa mendorong masyarakat menghidupkan tanah-tanah mati, sebagai hak milik mereka, atau dengan memberikan insentif berupa modal, dan sebagainya. Ini yang dikenal dengan kebijakan ekstensifikasi. Dengan dua kebijakan ini, negara akan mampu memenuhi kebutuhan pangan di dalam negerinya. 

Alhasil, perhatian Khilafah pun akan dicurahkan untuk mengoptimalisasikan pengelolaan pertanian ini, agar kebutuhan pangan untuk rakyat terpenuhi. Maka, solusinya sudah jelas, kembali kepada Khilafah Islam yang akan menerapkan Syariah Islam secara menyeluruh. Sudah seharusnya kita berupaya untuk kembali menerapkan Islam secara kaffah agar mampu menjadi solusi bagi setiap permasalahan umat. Wallahu a’lam.