HTI, PKS, dan Syariah

oleh -168 views

Kemarin sempat beredar apa yang disebut kontrak antara Anies-Sandi dengan HTI, FPI, dan FUI soal Jakarta Bersyariah yang tertulis seolah-olah dibuat bulan Februari 2017. Kontrak tersebut dibantah oleh Anies Baswedan dan pastinya tidak mungkin Anies mau membuat kontrak semacam itu, sebab jika kontrak tersebut benar-benar ada, itu merupakan ‘paket komplit’ yang bisa digunakan oleh tim lawan untuk menandingi isu reklamasi, isu pengusiran rakyat miskin, al maidah, dan isu korupsi sumber waras.

Dalam setiap diskusi di TV yang menghadirkan tim Ahok dan Anies, tim Ahok selalu mengusung isu radikalisme dan HTI, FPI, dan FUI disebut dalam satu paket yang disasar. Dan tim Ahok memasukkan ketiga ormas tersebut sebagai pendukungnya. Padahal dalam era demokrasi one man one vote semua calon harus mendapatkan dukungan segmen mana pun.

Dengan kasus Al Maidah ruang gerak tim Ahok menjadi jauh lebih sempit sehingga tidak ada jalan lain bagi mereka selain mengambil garis dembarkasi yang jelas antara paket HTI dan FPI dengan mereka. Pada sisi lain karena calon tersisa tinggal Anies maka ‘permusuhan’ tersebut merupakan pintu masuk untuk mendapatkan dukungan dari segmen tersebut. Itu adalah hal yang rasional, bukan berarti Anies-Sandi se-ide dengan mereka 100%. Tim Anies hanyalah memanfaatkan momen yang mana mereka lebih bisa diterima sebagai konsekuensi ‘permusuhan’ kedua kubu.

Menyoal HTI dan PKS juga patut dicermati. HTI dan PKS menyasar segmen kader yang sama di kampus-kampus. Jadi ada persaingan antar keduanya. Perbedaan lain adalah bahwa PKS lebih memilih ikut dalam sistem apa pun yang dianut negara termasuk demokrasi. Sementara dalam doktrin HTI demokrasi adalah bentukan toghut. Mereka juga berangkat dari dalil yang berbeda dalam memilih cara berjuang. Itu bisa ditilik dari perbedaan cara berjuang antara HTI dan Ikhwanul muslimin yang telah berlangsung berpuluh tahun.

Jadi dalam sudut pandang tertentu HTI memang berbeda dengan PKS hingga jika secara politik para pendukung HTI nekat ikut memilih, mereka bisa saja tak mendukung pilihan PKS. Setelah perbedaan cara berjuang berlangsung lama maka ada semacam konsensus bahwa oke masing-masing punya dalil yang jelas maka mari kita lihat kelompok mana yang paling sukses di negara mana pun.  Pada kasus ini maka juga beralasan jika HTI berharap PKS tak terlalu sukses sebab mereka mengikuti sistem non syariah. Jadi isu dan kontrak yang menjadi viral itu bisa dipastikan HOAX dari sudut pandang landasan perjuangan HTI dan PKS yang mendukung Anies-Sandi.

Dalam filosofi PKS, menang, berkuasa, dan membuat perubahan ke arah lebih baik jauh lebih penting dari pada sekedar jargon yang diusung HTI. Bahkan langkah HTI lebih banyak menimbulkan ketakukan padahal syariah harus diperjuangkan dengan cara edukasi dan panutan. Coba kita lihat skema syariah dalam perbankan dan asuransi, bahkan bank-bank asing yang berpusat di Eropa dan Amerika mau berbisnis syariah. Harus diakui bahwa cara-cara HTI dalam mengusung syariah dan khilafah telah menimbulkan ketakutan luar biasa dan bersifat destrukif bagi umat islam khususnya politisi yang dikenal kental dengan nuansa keislaman. Entahlah apakah itu disadari oleh teman-teman HTI atau tidak.

Jadi sekali lagi orang yang membuat kontrak politik bersyariah tersebut sesungguhnya orang yang tak paham situasi internal HTI sebagai segmen pemilih di DKI dan PKS sebagai pendukung Anies-Sandi.

Kesimpulan lain adalah Anies-Sandi tak mungkin mengusung tema JAKARTA BERSYARIAH sebab itu merupakan jualan yang ditawarkan oleh pihak lawan yang jika tak bisa mengalahkan Anies-Sandi pada pilkada sekarang paling tidak mereka punya ‘senjata’ untuk terus mereduksi popularitas dan dukungan pada Anies-Sandi sebagai gubernur/wakil gubernur. Sebab diakui atau tidak pilkada DKI adalah ‘ONE STEP TO THE NEXT PRESIDENTIAL ELECTION’.

Oleh: Dr Eng La Agusu MSi (Dosen FMIPA UHO)