Ilusi Demokrasi Menjamin Kebebasan Berpendapat

oleh -18 views

Oleh: Dewi Sartika (Pemerhati Umat Konda)

Demokrasi adalah sistem yang menganut kebebasan, salah satunya adalah kebebasan berpendapat atau mengkritik. Namun, kebebasan itu tidak berlaku jika digunakan untuk mengkritik institusi pemerintah, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. 

Dikutip dari KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Tiga personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendapat saksi hukum dan dicopot dari jabatannya. Para anggota ini mendapatkan hukuman disiplin karena ulah istrinya yang mengunggah konten di media sosial terkait kasus penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Tidak tanggung-tanggung, suami-suami mereka dicopot dari jabatannya masing-masing ditambah penahanan selama 14 hari. Bukan hanya itu, TNI juga melaporkan istri tiga anggotanya ke polisi terkait konten negatif penusukan Wiranto yang diunggah di media sosial. Tiga anggota personel TNI yang mendapatkan sanksi adalah Kolonel HS yang menjabat sebagai Kodim Kendari, Sersan Dua Z, dan Peltu YNS, anggota POMAU Lanud Muljono Surabaya. Sementara ketiga istri mereka, yakni IPDL, LZ, dan FS telah dilaporkan ke polisi karena dianggap melanggar UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Beras Merah Tani Butuni

Rezim Anti kritik

Melihat berbagai fakta yang terjadi di negeri ini sangatlah miris, berbagai fakta ketidakadilan disuguhkan oleh pemerintah terhadap seseorang yang kritik terhadap kebijakan penguasa. Kritikan semestinya menjadi hal yang wajar terjadi, karena manusia makhluk sosial. Bahkan, di era modern kritik juga dimungkinkan terjadi pada semua aspek kehidupan karena tersedianya perangkat, sarana, dan media yang mengakses aktivitas manusia lain tanpa batas ruang dan waktu. Namun sayang, rezim penguasa saat ini justru membungkam kritik dan nasihat dari rakyaknya sendiri.

Pemerintah menjadikan kritik sebagai penyakit yang harus dihilangkan. Terlihat jelas ambiguitas rezim demokrasi yang seolah menjamin kebebasan, faktanya anti kritik. Disisi lain, demokrasi yang notabene menjamin kebebasan berpendapat bagi individu, justru dalam penerapannya ‘membungkam’ kaum muslimin menyampaikan dan menyebarkan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa rezim saat ini adalah rezim anti kritik. Kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi adalah omong kosong. Hal ini adalah suatu kewajaran dalam sistem hari ini karena sistem demokrasi akan melahirkan tirani minoritas atas mayoritas.

Islam Sistem yang Tidak Anti Kritik

Berbeda dengan sistem hari ini, Islam adalah sistem yang tidak anti kritik. Karena, Islam menganggap setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya termasuk mengkritik penguasa sebagai mana yang dicontohkan oleh para khalifah saat  berkuasa. Mereka menerima dan mendengarkan kritikan dari rakyatnya.

Sebagai mana yang dilakukan khalifah kedua, Umar bin Khattab. Ia menerima kritikan seorang wanita yang disampaikan di depan umum ketika beliau menetapkan batasan mahar bagi kaum wanita. Beliau berkata, “Wanita ini benar dan Umar salah,” setelah mendengarkan argumentasi kuat si Muslimah tadi yang membacakan surat An-nisa’ ayat 20 untuk mengkritik kebijakan Umar.

Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, beliau menggagalkan hukuman rajam bagi seorang wanita yang melahirkan dengan usia kehamilan enam bulan dan menolak tuduhan zina. Hal itu beliau lakukan pasca mendapat nasehat dari Ali bin Abi Thalib yang berdalil dengan Alquran Surat al-Ahqaf ayat 15 dan al-Baqarah ayat 233. Pada ayat pertama disebutkan bahwa masa perempuan mengandung dan menyusui bayinya adalah 30 bulan. Sementara ayat kedua hanya menjelaskan tentang waktu menyusui saja, yakni dua tahun atau 24 bulan. Enam bulan. Khalifah ketiga yang terkenal dermawan itupun tak segan untuk mengambil pendapat rakyatnya dan mengubah pendapat pribadinya.

Dalil dalil yang menujukkan tentang mengkritik Muhasabah terhadap penguasa.

Rasulullah Saw menyatakan kewajiban serta keutamaan melakukan muhasabah (koreksi) kepada penguasa. Al-Thariq menuturkan sebuah riwayat: “Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah saw, seraya bertanya, “Jihad apa yang paling utama.” Rasulullah saw menjawab,’ Kalimat haq (kebenaran) yang disampaikan kepada penguasa yang lalim.“ [HR. Imam Ahmad]

Dalam sabdanya yang lain yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ummu Salamah, Rasulullah Saw bersabda “Akan datang para penguasa, lalu kalian akan mengetahui kemakrufan dan kemungkarannya, maka siapa saja yang membencinya akan bebas (dari dosa), dan siapa saja yang mengingkarinya dia akan selamat, tapi siapa saja yang rela dan mengikutinya (dia akan celaka)”. Para shahabat bertanya, “Tidaklah kita perangi mereka?” Beliau bersabda, “Tidak, selama mereka masih menegakkan shalat” Jawab Rasul.” [HR. Imam Muslim]

Dengan demikian sangat aneh jika ada seorang pemimpin yang tidak menerima, bahkan tidak mau dikritik oleh rakyatnya. Saatnya kembali kepada aturan Islam yang menjamin semua hak-hak dan kewajiban umat.

Wallahua’lam bissawab.