Indonesia Dalam Cengkraman “KORPORATOKRASI”

oleh -0 views
Muh. Husriadi, S.A.B

Wilayah Republik Indonesia mulai terkikis oleh banyaknya kepentingan yang hinggap. Mulai dari kepentingan kepemilikan, kepentingan keamanan, bahkan kepentingan keselamatan. Indonesia yang subur, kini akan terkubur hidup-hidup dalam waktu. Tentunya, membagi suatu kepentingan bukanlah hal yang mudah, banyak pihak yang akan terlibat dan berpartisipasi secara “aktif” untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ekonomi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kepentingan elit-elit kekuasaan. Bagaimanapun, harta akan selalu menjadi sebuah kue brownies yang menggiurkan para penggemarnya. Hidup tanpa uang akan menjadi sayur tanpa bumbu atau bahkan membuat hidup layaknya mati.

Dalam konteks ini, hampir tidak ada wilayah di negeri ini, baik yang berupa daratan, lautan atau udara yang tidak terawasi, atau baik yang bermakna sepetak tanah, luasnya lautan, dan lapangnya udara Republik Indonesia, telah ada yang mengawasi atau bertanggung jawab untuk mengawasi. Kini, tampaknya bangsa Indonesia sendiri sudah enggan dan justru, bangsa lain yang mulai menikmati pengembaraannya di taman surga yang luas ini. Satu tahun berlalu, terlalu banyak hikmah yang Allah Swt berikan pada kita. Rentetan kasus dan peristiwa yang terjadi selama kurun waktu 1 tahun terakhir semakin menunjukkan kepada masyarakat dan dunia luar bagaimana sebenarnya pengelolaan negara ini dilakukan dan bagaimana para birokrat negeri ini bekerja.

Bisa jadi, semua kejadian yang menimpa bangsa ini merupakan skenario global dari pihak-pihak tertentu yang memang menginginkan hal ini terjadi. Sebuah skenario untuk menciptakan ketergantungan Ekonomi negara dunia ketiga dan terbelakang melalui politik Utang kepada negara adikuasa. John Perkins mengatakan bahwa rekayasa ekonomi tengah dilakukan para negara adikuasa untuk melanggengkan tatanan global yang pro-akumulasi modal. Hal ini dilakukan dengan cara mengecoh pemerintahan dengan utang yang banyak. Mereka menyalurkan dana dari Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan organisasi bantuan lainnya menjadi dana korporasi raksasa. Dana-dana pinjaman yang begitu besar jumlahnya itu dikucurkan oleh negara kreditor dengan tujuan untuk mencengkeram negara bersangkutan. Akhirnya, negara penerima utang itu menjadi target yang lunak ketika negara kreditor membutuhkan apa yang dikehendakinya, seperti pangkalan militer, suara di PBB, serta akses yang mudah untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang dimiliki negara penerima utang.

Jadi, skenario ini berbicara mengenai kebijakan yang mempromosikan kepentingan korporatokrasi. Konsep korporatokrasi ini yang membuat pemerintah dalam banyak hal bekerja di bawah tekanan, tunduk kepada, dan sekaligus melayani kepentingan “lain” yang besar. Banyaknya kasus yang terjadi pada bangsa Indonesia hari ini menyiratkan ketidakpedulian dan kegagalan pemerintah dan sistem birokrasi. Kalkulasi bisnis dan statistik menjadi berhala bagi para elit kekuasaan dan korporat. Keputusan-keputusan yang dibuat pemerintah terlalu banyak mempertimbangkan kepentingan korporat sehingga banyak aspek kehidupan yang mulai terlepas dari proses penyelesaian masalah bangsa ini. Secara umum Rakyat Indonesia tengah digiring pada suatu era Korporatokrasi, dimana kesejahteraan Tenaga Kerja dan masyarakat lebih mungkin dikerjakan korporasi dibandingkan negara. Sangat terlihat jelas, pemerintah memang bekerja di dalam tekanan pihak-pihak luar yang memainkan berbagai peran kepentingan.

Terkait dengan Korporatisme atau juga disebut korporativisme, merupakan sistem organisasi ekonomi, politik, atau sosial yang melibatkan asosiasi masyarakat ke dalam beberapa kelompok korporat seperti afiliasibisnis, etika, buruh, militer, patronase, atau ilmiah berlandaskan kepentingan bersama.

Menurut Prof. DR. H. Amien Rais Korporatokrasi adalah sebuah sistem kekuasaan yang di kontrol oleh Korporasi besar, bank internasional dan pemerintahan. Korporatokrasi menggambarkan bagaimana sebuah pemerintah dikendalikan oleh kekuasaan korporasi (perusahaan) besar dengan bantuan lembaga donor internasional. Korporasi besar tersebut dengan mudah mendikte dan mengarahkan suatu bangsa demi meraup keuntungan yang berlimpah.

Di Indonesia praktek Korporatokrasi hadir dalam bentuk sebuah sistem yang tersusun secara sistematis yang menguasai berbagai unsur politik (kekayaan, militer, media massa dsb) untuk mengumpulkan dan mengakumulasi sumber daya alam secara terus-menerus. Pada prinsipnya korporatokrasi bekerja hampir sama dengan sistem kapitalisme bekerja. Tetapi korporatokrasi tidak hanya menggunakan modal yang dimilikinya untuk terus melakukan pengakumulasian modalnya menjadi lebih banyak, lebih lanjut korporatokrasi juga menggunakan elemen-elemen lain selain elemen kapitalisme itu sendiri. Dengan kata lain korporatokrasi merupakan metamorphosis kapitalisme yang berkembang terus dalam proses dialektika dan seleksi alam yang menyertainya.

Oleh sebab itu, Lahirnya sebuah pemerintahan yang korup di Indonesia pada saat ini, tidak lepas dari praktik korporatokrasi. Kita bisa lihat sekarang ini, berapa banyak perusahaan-perusahaan asing atau multi nasional yang ada di Indonesia, mengeruk keuntungan dari kekayaan alam di Indonesia, dan mulai mengendalikan pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan, demi kelangsungan hidup dari perusahaan-perusahaan asing tersebut.

Pemerintah Indonesia seperti menjadi kuda yang kemudian dikendalikan oleh kusir-kusir, yang berbentuk Negara Amerika Serikat dan perusahaan-perusahaan asing. Setiap kebijakan yang diambil dan dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia harus murni untuk kepentingan seluruh rakyat dan elemen masyarakat Indonesia serta terlepas dari campur tangan pihak luar, agar tidak hanya menguntungkan kalangan ekonomi keatas saja, namun juga bisa memajukan hajat hidup rakyat miskin, yang sampai saat ini selalu dirugikan dan terabaikan.

Oleh : Muh. Husriadi, S.A.B
Mahasiswa Magister Administrasi Bisnis
Universitas Brawijaya Malang

Sebar Ke >>>