Indonesia dalam Cengkraman Para Korporasi

oleh -33 views

Oleh: Siti Komariah ( Komunitas Peduli Umat)

Munirwan, Kepala Desa Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, Aceh, telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena diduga memproduksi dan mengedarkan benih padi unggulan, yaitu bibit padi jenis IF8 yang disebut belum disertifikasi atau berlabel, (desapedia.id). 

Penangkapan Munirwan dianggap ganjil oleh Muksalmina Asgara, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Aceh. Pasalnya, sepengetahuan Muksal, benih IF8 ini sudah menjadi icon Kabupaten Aceh Utara dalam Bursa Inovasi Desa tingkat nasional tahun 2018 lalu. Bahkan, telah dilaunching pada tahun 2017 lalu oleh Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh saat itu. Lalu mengapa saat ini baru dipermasalahkan?

Kaongke-Ongkea Kopi Robusta

Kesalahan Pikir Rezim

Jika ditilik kembali, apa yang dilakukan oleh Munirwan seharusnya mendapatkan apresiasi, bukan dikriminalisasi. Apa yang dilakukan oleh Munirwan hanyalah sebuah kesalahan teknis, dimana bibit tersebut tidak bersertifikat. Harusnya penguasa dapat memfasilitasinya. Mengingat temuan Munirwan pun mampu membuat kemaslahatan bagi warga sekitar, bukan kemudharatan. Benih padi dengan kapasitas hasil capaian yang cukup fantastis dibanding dengan benih lainnya. Seyogianya, penguasa menjadikan benih tersebut benih unggul dan dapat didistribusikan ke seluruh penjuru negeri ini agar dapat dikelola oleh para petani dan hasilnya cukup untuk memenuhi kehidupan mereka. 

Namun apalah daya, Munirwan pun kini telah menjadi tersangka akibat keinovatifan pemikirannya mengembangkan benih padi. Hal ini kembali membuktikan, bahwa penguasa tak pro rakyat, dan lebih pro pada para korporasi. Bahkan cara berpikir mereka dalam meriayah rakyat tidak begitu serius. Negara seakan gagal memandirikan bangsa dengan menutup segala celah kekreatifan SDM di negeri ini. 

Inilah kesesatan pemikiran rezim yang bertumpu pada sistem kapitalis neolib. Menjadikan para korporasi lebih berkuasa di negeri ini. Penguasa lebih senang membuka kran impor sebesar-besarnya dalam segala aspek yang mendominasi produksi dan pasar, dibandingkan mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam di negeri ini. Hal ini kembali membuktikan bahwa negara Indonesia dalam cengkraman korporasi.

Hal tersebut merupakan suatu hal yang wajar, karena dalam sistem kapitalis neolib seorang pemimpin tidak akan serius mengurusi urusan rakyatnya. Mereka akan mengurusi urusan rakyat, jikalau urusan tersebut mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri. Hal ini diakibatkan sistem kapitalis neolib yang telah mendarah daging dalam kehidupan para penguasa. Yang mana semua disandarkan atas manfaat (materi) semata. Alhasil, rakyat akan kembali terintimidasi. 

Islam Memimpin

Islam berdiri diatas paradigma yang lurus, lagi benar. Telah terbukti saat sistem Islam diterapkan di dalam seluruh aspek kehidupan selama kurang lebih 14 abad ia telah melahirkan para pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. Alquran dan As-Sunnah menjadi pedoman dalam pengambilan hukumnya. Kesejahteraan rakyat menjadi asas dalam kepemimpinannya. 

Khalifah sebagai pemimpin tunggal kaum muslim di seluruh dunia memiliki tanggungjawab yang begitu besar dalam mengurusi urusan umat. Dia sebagai raa’in dan junnah. Rasulullah Saw. bersabda. “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).

Seorang khalifah akan senantiasa memperhatikan SDM dan SDA di negerinya. Hal tersebut dilakukan guna memberdayakan dan memandirikan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Sehingga negara tidak memerlukan impor dari negara manapun karena pengelolaan SDA memiliki tujuan yang pasti dan sesuai syariat Allah, kecuali dalam keadaan amat darurat.

Begitu juga dengan SDM, Islam senantiasa memperhatikan SDM dengan seksama. Jika ada SDM yang memiliki kemampuan lebih, maka jelas para penguasa akan mengapresiasinya dan membiayainya untuk menciptakan karya-karya yang luar biasa bagi kemajuan bangsa. 

Oleh sebab itu, sudah saatnya umat membutuhkan sebuah sistem yang menjadikan kepemimpinan merupakan wasilah pengaturan segala urusan umat, bukan pemimpin yang mengurusi dirinya sendiri. Semua itu hanya terwujud dengan sistem Islam Kaffah.

Wallahu A’alam Bisshawab