Pertarungan 2 capres-cawapres dalam pesta demokrasi telah usai. Pasangan pemenangnya pun telah didapatkan. Rapat pleno KPU pada Minggu, 30 juni 2019 telah menetapkan bahwa Jokowi-Ma’ruf Amin adalah presiden dan calon presiden untuk periode 5 tahun ke depan. Menarik apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada sambutannya saat pengukuhan kemenangannya, seperti yang diberitakan oleh viva.co.id(30/6/2019): “Saya dan Pak Kiai, ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan rakyat pada kami berdua untuk melanjutkan tugas, mengemban amanat kepercayaan rakyat, membawa seluruh rakyat Indonesia menuju Indonesia yang maju, bermartabat sejajar dengan negara lain di dunia,” ujar Jokowi dalam sambutannya usai penetapan di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat”.
Negara Terjajah Karena Sistem Kapitalisme Sekuler
Apa yang disampaikan oleh pak Jokowi bahwa akan membawa Indonesia menuju Indonesia yang maju dan bermartabat, nampaknya akan sulit terealisasi. Pasalnya, Indonesia masih saja dengan sadar mengadopsi sistem sekuler kapitalisme neolib, yang membuat posisi Indonesia masih saja menjadi negara pengekor dan menempatkannya sebagai objek penjajahan bagi negara-negara besar kapitalisme sekuler.
Bukti nyata penjajahan tersebut adalah seperti yang terjadi pada bulab April lalu, disaksikan oleh Menko Maritim Luhut Pandjaitan dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, telah dilakukan penandatanganan 23 kesepakatan kerja sama untuk sejumlah proyek di bawah panji kebijakan luar negeri pemerintah Cina yang dikenal sebagai One Belt One Road (OBOR) atau Belt Road Initiative (BRI). Banyak kalangan yang mengkhawatirkan perjanjian kesepakatan kerja tersebut akan semakin menggerogoti kedaulatan bangsa. Padahal sebelum ada kesepakatan tersebut saja Indonesia telah kebanjiran TKA dari China.
Persoalan bangsa berikutnya adalah maraknya korupsi dari para pejabat negeri ini. Sepanjang 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengungkap sembilan kasus dugaan korupsi. Empat di antaranya berasal dari operasi tangkap tangan (OTT), sementara sisanya berdasarkan hasil pengembangan penyelidikan. Kementrian agama pun tidak luput dari kejahatan korupsi, yang menetapkan Ketua Umum PPP Romahurmuziy sebagai tersangka kasus dugaan suap seleksi jabatan di Kementerian Agama RI tahun anggaran 2018-2019. Sebelumnya juga sepanjang tahun 2018, marak para kepala daerah yang terjaring OTT.
Penegakan hukum pun juga bobrok. Kasus penyiraman air keras pada penyidik KPK bapak Novel Baswedan sampai saat ini menjadi misteri. Begitu juga dengan kematian sekitar 700 anggota KPPS pasca pelaksanaan pemilu 2019, juga tidak terungkap jelas. Kekisruhan yang terjadi pada 21-22 mei lalu yang mengakibatkan beberapa orang menjadi korban juga tidak teradili, hingga pak Jokowi mendapatkan surat terbuka dari lembaga amnesti internasional. Penangkapan sejumlah tokoh yang bersebrangan dengan pemerintah marak terjadi, sebaliknya tokoh yang mesra dengan pemerintah meskipun melakukan sejuumlah pelanggaan, aman-aman saja. Kenyataan ini yang mengakibatkan penegakan hukum pada pemerintahan jokowi dinilai tajam ke lawan dan tumpul ke kawan.
Reposisi Indonesia
Sesungguhnya jika Indonesia benar-benar ingin melepaskan diri dari cengkraman kapitalisme sekuler global, maka Indonesia harus melakukan hal-hal berikut:
Pertama, menghentikan penerapan sistem sekular. Setiap penerapan sistem sekular, yakni sistem yang tidak bersumber dari Allah SWT, Sang Pencipta manusia, kehidupan dan alam semesta yang Mahatahu, diberbagai bidang kehidupan, pasti akan menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi umat manusia. Penjajahan atas negeri ini, maraknya korupsi di seluruh sendi di seantero negeri, hukum yang bobrok adalah bukti nyata dari kerusakan dan kerugian itu
Kedua, membuang sistem demokrasi. Demokrasi dalam teorinya adalah sistem yang memberikan ruang kepada kehendak rakyat. Namun dalam kenyataannya, negara-negara Barat tidak pernah membiarkan rakyat di negeri-negeri Muslim membawa negaranya ke arah Islam. Mereka selalu berusaha agar sistem yang diterapkan tetaplah sistem sekular, meski dibolehkan dengan selubung Islam, serta penguasanya tetap mau berkompromi dengan kepentingan Barat.
Ketiga, menerapkan sistem Islam. Bila kaum muslim ingin sungguh-sungguh lepas dari berbagai persoalan yang tengah membelit negeri ini, maka harus memilih sistem yang baik dan pemimpin yang amanah. Sistem yang baik hanya mungkin datang dari Zat Yang Mahabaik. Itulah syariah Islam dan pemimpin yang amanah adalah yang mau tunduk pada sistem yang baik itu.
Walhasil hanya ideologi Islam yang akan mereposisi Indonesia menjadi negara maju, kuat dan bermartabat, serta mampu melawan hegemoni kapitalisme global.
Wallahu ‘alam bi showab
Komentar