Kabinet Baru, Akankah Membawa Perubahan?

oleh -17 views

Oleh: Ulfah Sari Sakti, S.Pi (Jurnalis Muslimah Kendari)

Disadari atau tidak, Islam bukan hanya sebagai agama tetapi juga suatu mabda (ideologi) karena tidak hanya mengatur tentang ibadah kepada Allah swt, tetapi juga mengatur semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tengok saja fakta sejarah bagaimana sistem Islam dibawah kepemimpinan Rasulullah Muhammad saw serta para khalifah setelahnya mampu mensejahterakan masyarakat yang berada dibawah naungan pemerintahannya. Selain itu, kaum minoritas pun hidup dalam kondisi yang sama dengan kaum muslimin, sesuai hukum syariah.  

Bagai langit dan bumi gambaran antara masa Rasullah itu dengan potret penguasa saat ini. Lihat saja kabinet 2 periode saat ini masih banyak meninggalkan pekerjaan rumah yang belum tuntas. Lihat saja bagaimana pemerintahan Presiden Jokowi yang masih meninggalkan tujuh masalah membara di pemerintahan jilid dua.

Beras Merah Tani Butuni

Situs berita online, m.cnnindonesia.com (19/10/2019) menuliskan Jokowi-Ma’ruf bertekad menjalankan program-program saat kampanye Pilpres 2019. Akan tetapi, bukan berarti Jokowi bisa sepenuhnya fokus merealisasikan janji kampanyenya lalu mengabaikan permasalahan yang muncul di periode pertama. Sebut saja soal penanganan radikalisme, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), kerusuhan di Papua, korupsi dan KPK, pertumbuhan ekonomi serta beberapa hal lainnya. Tentu publik bakal menyoroti warisan masalah di periode pertama jika muncul kembali diperiode kedua.

Satu-satunya yang selalu dibanggakan Jokowi di periode pertama adalah pembangunan infrastruktur. Jokowi memang gencar membangun infrastruktur dari barat hingga ke timur Indonesia. Mulai dari pembangunan ribuan klometer jalan tol dari Trans Sumatera, Trans Jawa hingga Trans Papua.

Masalah Kenegaraan Tidak Dapat Diselesaikan dengan Kabinet Baru

Selain Karhutla, pekerjaan rumah yang harus ssegera diselesaikan Presiden Jokowi di periode keduanya yaitu defisit BPJS Kesehatan. Bukan hanya pembiayaan besar pada penyakit katastropik, namun ketidakpatuhan peserta membayar iuran menjadi sumber masalahnya.  

Selain itu, BPJS Kesehatan juga masih memiliki tunggakan-tunggakan di RSUD seluruh Indonesia, misalnya di RSUD Ungaran, BPJS Kesehatan masih memiliki tunggkan sebesar Rp 20 miliar. Direktur RSUD Ungaran, Setya Pinardi mengungkapkan, dari jumlah tagihan secara de facto sebesar Rp 20 miliar tersebut, klaim yang diajukan hanya sebesar Rp 14 miliar.  

Begitu miris ketika melihat kenaikan iuran yang selalu digalakkan akan tetapi kualitas pelayanan kesehatan tidaklah sebanding dengan iuran yang dibayar oleh rakyat. 

Cara Islam dalam Memecahkan Masalah Kenegaraan

Islam merupakan agama yang rahmatan lil’alamin, sebagaimana firman Allah swt dalam QS Al Anbiya  : 107,”Kami tidak mengutus engkau, Wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia”.  Dengan kata lain Islam adalah rahmat bagi setiap manusia, namun orang yang beriman menerima rahmat ini dan mendapatkan manfaat di dunia dan di akhirat.

Sebagai seorang muslim taat tentunya hukum Allah (Alquran dan As Sunnah) merupakan pedoman dalam melaksanakan rutinitas sehari-hari maupun kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat. Jika pemimpin dan masyarakat suatu negara menerapkan hal tersebut, Insyaallah negara tersebut akan sejahtera dunia akhirat. Sebagaimana fakta sejarah dari para khalifah pada masa kejayaan Islam.  

Misalnya pada masa Abbasiyah, tepatnya pada abad ke IX-XIII, dunia Islam ditandai dengan era perkembangan ilmiah, religius, filsafat dan kebudayaan dalam skala kedalaman yang tidak tertandigi sejarah, baik sebelum maupun sesudah masa ini. Tiga diantara khalifah yang terkenal pada masa ini yaitu Al Mansur, Harun Al-Rasyid dan Al-Makmun. Nama Al- Mansur dikenal tidak saja karena ekspansi wilayah, melainkan ia juga dikenal sebagai arsitek, pembangunan dan pengembangan Daulah. Proyek besar yang dikerjakan Al-Mansur adalah pembangunan kota Baghdad.  Ia membangun istana di tengah-tengahnya dan masjid Agung di samping istana. Konon dinding temboknya diperkuat dengan kira-kira sebanyak 160 menara.

Masa kejayaan Islam terus berlanjut ketika Abdullah bin Harun Al-Rasyid (Al-Makmun) diangkat sebagai khalifah ketujuh Daulah Abbasiyah.  Dua observatorium dibangun, satu di Damaskus dan satu lagi di dekat Baghdad. Baitul Hikmah dilengkapi dengan perpustakaan yang kaya koleksi buku-buku.

Untuk pertama kalinya pula, rumah sakit Islam menerapkan pencatatan penyakit pasien (rekam media).  Rumah sakit Islam juga berfungsi menempa tenaga-tenaga kesehatan. Mahasiswa kedokteran belajar di rumah sakit Islam dan tinggal di asrama yang disediakan di dalam kompleks rumah sakit.

Dokter dan perawat berasal dari semua agama. Hanya dokter-dokter yang memenuhi kualifikasi yang diperbolehkan bekerja di rumah sakit.  Khalifah Al-Mughtadir pada era Abbasiyah memerintahkan dokter istana, Sina Ibn Thabil, untuk menyeleksi 860 dokter yang ada di Baghdad.  Demikian juga Abu Osman Sa’id Ibn Yaqub menyeleksi dokter-dokter di Damaskus, Makkah dan Madinah.

Ada apotik dan klinik berjalan untuk perawatan medis orang-orang cacat dan mereka yang tinggal di desa-desa. Khalifah Al-Muqtadir Billah, memerintahkan bahwa setiap unit apotik dan klinik berjalan harus mengunjungi setiap desa dan tetap disana selama beberapa hari sebelum pindah ke desa berikutnya.

Tidak kalah pentingnya kesehatan merupakan salah satu bidang yang berada dibawah divisi pelayanan masyarakat (Mashalilh an-Nas).  Pembiayaan rumah sakit seluruhnya ditanggung oleh pemerintah. Dokter dan perawat digaji oleh khalifah. Dananya diambil dari Baitul Maal dari poros harta kepemilikan negara (kaharaj, jizyah, harta waris yang tidak dapat diwariskan kepada siapa pun, dan lain-lain)., serta poros harta kepemilikan umum (hasil pengelolaan sumber daya alam, energi, mineral, tanah dan sebagainya). Pelayanan kesehatan gratis bagi pasien tidak hanya diterapkan saat kekhalifahan mencapai puncak kejayaannya, melainkan telah diterapkan sejak awal kemunculan rumah sakit islam.(mhtimalang.wordpress.com/15/6/2009 dan eramuslim.com/25/3/2010).

Serangkaian fakta sejarah kejayaan pemerintahan Islam melalui para khalifahnya tersebut menunjukkan bahwa tidak ada solusi selain solusi Islam dalam mengelola suatu negara. Karena itu terserah para pemimpin kita saat ini, apakah ingin mengubah kebijakan pemerintahannya dengan sistem Islam, ataukah masih mempertahankan sistem Demokrasi-Kapitalis-Sekuler seperti saat ini.  Wallahu’alam bishowab.