Kapitalisme Gagal Mensejahterakan Rakyat

oleh -23 views

Oleh: Masitah (Anggota Smart With Islam Kolaka)

Jakarta – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, suku bunga acuan dan infrastruktur juga menjadi poin yang dikritik oleh majalah ekonomi asal Inggris, The Economist.  Majalah ini menyebutkan prospek 2019 tidak terlalu baik, karena bank sentral juga telah menaikkan suku bunga acuan sebanyak 6 kali dalam 9 bulan terakhir untuk menahan penurunan mata uang. Staf khusus presiden, Ahmad Erani Yustika menjelaskan pada 2018 kondisi ekonomi dunia tidak berada dalam kondisi yang bugar. Hal ini membuat sebagian negara besar menggunakan kebijakan yang cenderung ketat agar stabilitas ekonomi terjaga. Misalnya, yang menjadi faktor pendorong adalah kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Federal Reserve (The Fed), kenaikan harga minyak dan dampak perang dagang AS dan China. “Kondisi tersebut menyebabkan tekanan pada neraca transaksi berjalan dan nilai tukar. Dengan berbagai kondisi yang terjadi, kenaikan suku bunga dilakukan oleh hampir seluruh bank sentral dengan besaran yang berbeda,” kata Erani dalam keterangannya, Sabtu (26/1/2019).

Dikutip dari Finence.detik.com_Menurut data Bank Indonesia (BI), suku bunga acuan di Turki naik dari 8,25% pada Januari 2018 menjadi 24% pada Desember 2018. Korea Selatan naik dari 1,5% menjadi 1,75% Hong Kong naik dari 1,75% menjadi 2,75%. India naik dari 6% menjadi 6,5% Filipina naik dari 3% menjadi 4,75%. Argentina naik dari 26,28% menjadi 60,31% dan Meksiko naik dari 7,25% menjadi 8,25%. “Selain lewat kebijakan moneter, pemerintah juga mengeluarkan beberapa langkah untuk menguragi tekanan pada neraca transaksi berjalan, seperti menaikkan PPh barang impor, penggunaan B20 untuk mengurangi impor BBM,” ujar Erani.

Kemudian infrastruktur juga masuk dalam poin kritik The Economist. Erani menjelaskan Rilis World Economic Forum 2017-2018, infrastruktur bukan lagi menjadi tiga masalah utama daya saing di Indonesia. Dia menyebutkan pada tahun-tahun sebelumnya, infrastruktur bersama dengan korupsi dan inefisiensi birokrasi menjadi masalah utama di Indonesia. Pembangunan infrastruktur telah menempatkan Indonesia menjadi negara yang berdaya saing. “Selain itu, infrastruktur juga mampu menekan inflasi ke level terendah dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Erani. Pada bagian lain, infrastruktur menjadi cara pemerintah untuk menjamin keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. “Selama ini, pembangunan infrastruktur terfokus di Jawa dan kini sudah disebar ke seluruh kawasan,” imbuh dia. Kemudian, pemerintah juga memastikan pembangunan infrastruktur akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (kesinambungan pembangunan).

Kapitalisme Akar Masalahnya

Di penghujung tahun 2018 Indonesia diguncangkan kabar tentang menguatnya nilai tukar dollar terhadap rupiah yang mencapai 14.000 lebih bahkan hampir mencapai 15.000. Membuat harga pangan semakin melonjak tinggi begitupun bahan bakar yang ada. Namun, tak berselang lama nilai tukar kembali normal sebagaimana biasa. Bagi masyarakat nilai tukar dollar yang terjadi baik tinggi ataukah rendah tidak apa-apa, sebab pada dasarnya kondisi ekonomi masyarakat Indonesia tidak masuk dalam kategori baik ataukah sejahtera. Yang paling merasakan dampak dari kondisi tersebut kebanyakan dari kalangan menengah ke atas. Bagi masyarakat biasa hal demikian tak mereka pahami, yang mereka tahu adalah sewaktu-waktu harga pokok pangan akan naik dan turun.

Minimnya pendidikan membuat rakyat hidup ala kadarnya, ditengah era kemajuan teknologi ini justru masyarakat masih banyak yang tak paham. Tuntutan ekonomi membuat rakyat terlilit pada hal-hal yang haram dan membuat rakyat bergantung pada aturan yang ditawarkan oleh sistem yang ada. Seperti pinjaman yang dilakukan di bank, yang membuat rakyat lebih besar membayar Bunga pinjaman dibandingkan uang yang dipinjam.

Sistem kapitalisme terbukti telah menjadikan rakyat sebagai sasaran empuk untuk memenuhi kebutuhan pribadi para kaum kapitalis. Penjajahan gaya baru yang mereka lakukan berhasil mengurus habis tenaga dan biaya yang dikeluarkan rakyat, dan sasaran mereka adalah masyarakat yang masuk dalam kategori kalangan menengah ke bawah. Memberikan berbagai macam pilihan hidup yang menstandarkan semua pada kebahagian dan tolak ukur hidup mereka adalah uang. Membuat para Penjajah NeoLiberal menciptakan bermacam produk baik barang ataukah jasa bagi masyarakat.

Justru semua kebijakan yang dikeluarkan bagi rakyat bukan menuntaskan persoalan kemiskinan yang ada, melainkan semakin membuat rakyat terjebak dalam persoalan yang ada dengan menambah soalan yang baru. Saat ini pemerintah telah gagal membawa rakyat menuju kesejahteraan. Pasalnya meski banyak yang telah pemerintah lakukan salah satunya yaitu perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang mulai merata disetiap pulau tidak membuktikan bahwa rakyat mendapatkan keuntungan darinya, tapi semakin membuat rakyat tersingkirkan. Karena semua kebijakan lebih membantu perusahaan ataukah tenaga kerja asing untuk mendapatkan kehidupan layak dibandingkan rakyatnya sendiri. Indonesia dengan berbagai macam hasil SDA yang ada seharusnya menjadikan Negerinya lebih maju dan sejahtera yang merata bagi rakyat, sebaliknya Indonesia justru menjadi incaran negara lain untuk dijajah dan mengeruk seluruh potensi sumber daya yang tersedia sehingga menjadikannya terbelakang karena terkungkung dalam ikatan perjanjian mengikat yang harus mengikuti segala sesuatunya berdasarkan sistem yang dianutnya.

Indonesia sangat berpotensi menjadi negara yang makmur nan sejahtera karena kekayaan alamnya yang berlimpah. Namun, sistem aturan yang dimilikinya tidak akan berhasil jika terus dipertahankan. Seperti di negara lainnya yang telah menjadi budak sistem kapitalisme-sekulerisme, selamanya akan menjadi budak dan akan terus merusak tatanan negara yang mereka miliki. Sudah saatnya kita meniadakan sistem aturan hari ini (kapitalisme) yang hanya menyengsarakan dan menghancurkan akidah saja. Sudah banyak terbukti kebobrokan sistem ini, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sebagainya, yang justru bukan mensejahterakan rakyat melainkan mensejahterakan individu yang berkepentingan.

Hanya Islam Solusinya

Hanya Islam yang mampu membawa masyarakat pada kesejahteraan, yang menjaga setiap jengkal akidah dan membagi hasil bumi yang dimiliki suatu negeri bukan untuk negara saja melainkan rakyat. Mengedepankan keadilan dan kemakmuran, melindungi umat dari ancaman berbahaya yang dilakukan kaum kafir untuk merusaknya. Setiap persoalan yang ada dapat diselesaikan secara tuntas, dan tidak menghalalkan apa-apa yang jelas dilarang oleh Rabb-Nya, sebab aturan yang ada bukan berasal dari akal manusia melainkan Allah SWT sebagai pembuat aturan dan sanksinya bagi setiap pelanggaran yang ada.

Islam sebagai agam sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalamnya juga telah mengatur sumber pendapatan dan pengelolaan keuangan negara. Dalam Kitab An-Nizhâm al-Iqtishâdi fî al-Islâm, Syaikh Taqiyuddin an-Nahbani (2004: 232) menjelaskan bahwa dalam Islam, negara (Khilafah) bisa memperoleh sumber-sumber penerimaan negara yang bersifat tetap yaitu dari: harta fa’i, ghanîmah, kharaj dan jizyah; harta milik umum; harta milik negara; ‘usyr; khumus rikâz; barang tambang; dan zakat.

Dengan seluruh sumber di atas, pada dasarnya negara akan mampu membiayai dirinya dalam rangka mensejahterakan rakyatnya. Dengan demikian, dalam keadaan normal, pajak (dharîbah) sesungguhnya tidak diperlukan. Dalam negara Khilafah, bahkan pajak hanya dipungut sewaktu-waktu, yaitu saat kas negara benar-benar defisit. Itu pun hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya saja, tidak berlaku secara umum atas seluruh warga negara. Hal ini bisa terjadi mengingat begitu melimpahnya penerimaan negara. Sebab, dari hasil-hasil SDA saja (jika sepenuhnya dimiliki/dikuasai negara), kas negara akan lebih dari cukup untuk mensejahterakan rakyatnya, dengan catatan tidak ada campur tangan pihak asing dalam mengelola sumber pendapatan negara.

Jelas ini semua akan terwujud jika pemerintah mengatur negara ini dengan syariah Islam, termasuk dalam pengaturan ekonomi dan keuangan negara. Sebagai langkah awal, maka Kaum Muslim perlu mewujudkan institusi penegaknya, yakni Khilafah Islam, sebagai satu-satunya institusi yang bisa menegakkan syariah Islam di tengah-tengah manusia. Penerarapan syariat islam sekaligus merupakan wujud ketakwaan kita kepada Allah SWT . Dengan ini kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Pada akhirnya, kaum Muslim akan menuai keberkahan-Nya, dari langit dan bumi. Wallâhu a’lam.