Ketimpangan Ketahanan Pangan

oleh -397 views

Oleh: Dyah Tari Nur’aini, SST (Statistisi Ahli Pertama BPS Kolaka)

Persoalan pangan memang menjadi isu yang terus diperbincangkan oleh kalangan pemerintahan. Baik kaitannya dengan impor, swasembada, hingga persoalan ketahanan pangan. Tak aneh jika pada Pilpres 2019 kemarin isu ketahanan pangan menjadi bahan debat untuk memperoleh masing-masing pernyataan dari dua kubu capres dan cawapres. Bagaimana tidak, Indonesia sebagai negara agraris dengan tanah yang subur dan sumber alam yang melimpah nyatanya masih bergulat dengan masalah pemenuhan pangan.

Ketahanan pangan sendiri adalah kondisi dimana saat semua orang, spanjang waktu punya akses fisik dan ekonomi, terjaga kebutuhan dan nutrisi pangan untuk kehidupan yang lebih sehat dan aktif (Food and Agriculture Organization/FAO). Indonesia sendiri menempati peringkat 5 atas skor ketahanan pangan dari 10 negara di ASEAN. Peringkat yang tidak begitu baik, mengingat potensi Indonesia yang besar dibandingkan negara ASEAN lainnya. 

Pengeluaran terbagi atas dua kelompok, yakni pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Pada kondisi pendapatan yang terbatas, kebutuhan akan makanan mendominasi hampir sebagian besar dari jumlah pendapatan. Tentu saja karena kebutuhan makanan bukanlah suatu hal yang bisa dihentikan dan dikesampingkan pemenuhannya. Meskipun pendapatan seseorang rendah, sudah pasti akan mendahulukan kepentingan makan dibanding sandang dan papan lainnya. Hal ini sejalan dengan teori Maslow, dimana kebutuhan memiliki tingkatan mulai dari yang bersifat fisiologis seperti makan, sampai yang paling tinggi berupa aktualisasi diri.

Lalu terkait dengan ketahanan pangan, semakin besar pangsa pengeluaran pangan menunjukan ketahanan pangan yang lebih rendah. Yakni ketika sebagian besar pendapatan harus dialokasikan untuk pengeluaran makanan, maka dengan adanya sedikit saja gangguan pada pendapatan atau harga makanan akan sangat mempengaruhi kemampuan untuk mengakses makanan. Misalnya saja ketika nilai pendapatan menurun atau ketika  harga bahan makanan pokok yang meningkat akibat inflasi, maka kelompok pendapatan rendah akan sangat merasakan efeknya. 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata pengeluaran per kapita untuk konsumsi makanan adalah sebesar 1.152.261 rupiah. Provinsi dengan pengeluaran tertinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta sekitar 2.104.422 juta rupiah, sedangkan yang terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni sebesar 740.933 ribu rupiah. Sementara itu penduduk di Ibukota memiliki pengeluaran makanan setidaknya 4 kali lebih besar dibandingkan masyarakat di NTT. Hal ini menunjukan adanyaperbedaan pengeluaran makanan yang cukup tinggi di Indonesia.

Dari segi ketahanan pangan, NTT merupakan provinsi dengan pangsa pengeluaran pangan tertinggi yaitu sebesar 59,68 persen, sedangkan yang terendah Provinsi DKI Jakarta yakni 42,95 persen. Angka tersebut menempatkan DKI Jakarta menjadi provinsi dengan ketahanan pangan tertinggi di Indonesia. Dan hanya terdapat 9 provinsi lain yang memiliki pangsa pengeluaran pangan dibawah 50 persen, salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini menjadikan Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi provinsi dengan ketahanan pangan tertinggi diantara provinsi lain di Pulau Sulawesi.

Sementara jika dibandingkan dengan pengeluaran bukan makanan, pangsa pengeluaran pangan masyarakat di Indonesia lebih besar yakni 50,65 persen. Artinya secara rata-rata penduduk di Indonesia menggunakan lebih dari separuh pendapatannya untuk makan. Wilayah pedesaan dengan pangsa pengeluaran pangan sebesar 57,25 persen cenderung memiliki ketahanan pangan lebih rendah dibanding wilayah perkotaan dengan pangsa pengeluaran pangan sebesar 47,31 persen. Sangat disayangkan mengingat perdesaan seharusnya menjadi sumber produksi makanan bagi daerah-daerah perkotaan, namun masyarakatnya justru mengalami kesulitan untuk memperolehnya. 

Untuk melakukan pemerataan ketahanan pangan di Indonesia tentu bukan hal yang mudah. Hanya dengan peningkatan produksi beras tentu saja bukan solusi yang efektif dalam meningkatkan ketahanan pangan. Karena berdasakan UU RI Nomor 18 Tahun 2012 pangan tidak hanya mencakup produk pertanian saja, melainkan sumber hayati lain seperti perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan perairan. Untuk mengatasi kebutuhan makanan yang semakin meningkat seiring dengan cepatnya penambahan jumlah penduduk, tak seharusnya lahan produktif terus dikonversi. Kegiatan pertanian, perkebunan, dll justru seharusnya diberikan penyuluhan penggunaan sumber daya bibit yang unggul serta teknologi yang maju untuk meningkatkankualitas dan hasil produksi.   

Pemerintah terutama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas harga pangan. Hal ini agar gejolak harga pangan yang kerap terjadi tidak menjadi suatu hal yang sulit untuk ditangani. Selain itu peningkatan kesejahteraan para petani menjadi hal yang harus dipenui agar tidak banyak petani yang memutuskan beralih profesi mengingat petani adalah ujung tombak peningkatan pasokan pangan.