Listrik Padam, Tanya PLN!

oleh -53 views

Oleh: Ummu Salman

Tiba-tiba listrik padam di Jakarta, Bali, dan sebagian pulau Jawa. Peristiwa yang hampir jarang terjadi ini membuat panik warga. Lilin diserbu untuk sekedar menerangi ruangan di rumah-rumah mereka. Bahkan ada warga yang tidak bisa lagi membeli lilin karena kehabisan. Warga yang menggantungkan aliran airnya dari pompa air pun jadi khawatir untuk sekadar membuang hajat. Kerugian para pedagang yang biasanya menjajakan dagangannya via sosmed pun tak terelakkan, alat transportasi yang menggunakan listrik tak bisa beroperasi. Di kota metropolitan seperti Jakarta dan Jawa, tentu ketergantungan pada listrik sangat besar.

Presiden Joko Widodo segera menemui pihak PLN untuk meminta penjelasan tentang pemadaman yang terjadi, sayangnya setelah mendengarkan penjelasan dari PLN, pak presiden bukannya memberi solusi tentang langkah apa yang akan dikerjakan untuk perbaikan ke depan, beliau hanya marah dan mengungkapkan kekecawaannya serta segera pergi meninggalkan tempat. Pada kesempatan yang lain, Presiden Joko Widodo enggan berkomentar lagi soal padamnya listrik secara massal di beberapa wilayah di Pulau Jawa dan Bali pada Minggu (4/8/2019). Saat ditanya wartawan apa tindakan lanjutan yang akan ia ambil setelah memarahi direksi PLN kemarin, Jokowi hanya menjawab singkat. Ia meminta wartawan menanyakan hal tersebut langsung kepada jajaran direksi PLN. “Tanya PLN,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019). (nasional.kompas.com, 6/8/2019)

Kaongke-Ongkea Kopi Robusta

Berbagai pihak kemudian menuntut pertanggungjawaban kepada pemerintah terkait pemadaman ini, termasuk meminta untuk ganti rugi atas kerugian yang dialami masyarakat sebagai akibat dari pemadaman tersebut. Namun tanggapan pemerintah melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menolak jika pemerintah diminta ikut bertanggung jawab dalam ganti rugi pemadaman listrik massal di sebagian besar wilayah Jawa dan Bali. Ia menilai, anggaran negara akan terbebani jika pemerintah ikut membayar ganti rugi. “Kalau dikit-dikit nanti publik klaim, dikit-dikit publik klaim, nanti berat negara menanggungnya,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, (nasional.kompas.com, Rabu, 7/8/2019).

Moeldoko menilai, PLN-lah yang bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada jutaan warga yang listriknya padam. Namun, terkait sumber dana, Moeldoko menyerahkan sepenuhnya kepada perusahaan pelat merah itu. Akibatnya, muncullah wacana pemotongan gaji para pegawai dan direksi PLN untuk membayar ganti rugi tersebut.

Di sisi lain, muncul pula berbagai dugaan penyebab pemadaman listrik ini. Mulai dari persoalan teknis, bahkan sampai pohon sengon yang tumbuh terlalu tinggipun dijadikan sebab pemadaman.

Semua itu menunjukkan lepas tangan dari pihak pemerintah untuk menyelesaikan persoalan masyarakatnya. Salah satunya dalam persoalan listrik ini. Lempar tanggung jawab hanya kepada PLN adalah buktinya. Negara enggan membayar ganti rugi kepada masyarakat dengan alasan akan merugikan negara. Padahal keberadaan negara dan pemerintah seharusnya memang untuk mengurusi rakyatnya.

Negara harusnya bisa menyiapkan antisipasi jikalau terjadi pemadaman listrik tanpa merugikan rakyat. Dan penyiapan antisipasi tersebut bukanlah hal yang mustahil, jika negara menjalankan fungsinya dengan baik yaitu mengurusi berbagai urusan umat, bukan seperti saat ini, dimana fungsi negara hanya sebagai regulator dan fasililator yang benar-benar minim melakukan periayahan urusan rakyatnya. Lagi-lagi sistem sekular kapitalisme yang diterapkan oleh negeri ini menjadikan negara tidak bisa menjalankan fungsinya, sehingga rakyat selalu menjadi korban.

Wallahu ‘alam bishowwab