Mengokohkan Integrasi Papua

oleh -51 views

Oleh: Safiatuz Zuhriyah, S.Kom (Aktivis Dakwah Muslimah)

Bumi Papua kembali bergolak. Data Tim Sekolah Relawan per tanggal 29/9/2019 menyebutkan, 10.000 orang mengungsi serta 2.589 eksodus. Mereka dievakuasi oleh TNI ke kampung halaman masing-masing karena kondisi di Wamena sedang tidak kondusif pasca-rusuh Senin (23/9/2019). Harta benda terbakar, 224 mobil, 150 motor, 165 rumah, 465 ruko, 5 perkantoran, dan 15 perkantoran rusak berat. Korban jiwa 33 orang dan 77 luka-luka.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (24/9/2019) menyebut, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) diduga menjadi dalang kerusuhan di Wamena, Jayawijaya, Papua. Polisi mendapati fakta anggota KNPB mengenakan seragam SMA dan ikut berdemo di tengah kerumunan pelajar SMA PGRI.

Beras Merah Tani Butuni

Bahkan pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Purom Okiman Wenda memberikan waktu satu bulan kepada orang non Papua untuk segera meninggalkan tanah West Papua. “Apabila himbauan saya ini tidak didengar, maka kami akan tembak mereka, tidak peduli dia pengusaha sipil atau pegawai negeri. Abang ojek juga kami akan tembak”, tegas Purom melalui telepon selulernya kepada media majalahwekonews, Selasa (24/09/2019).

Ia juga menyerukan untuk kembali merebut kedaulatan rakyat West Papua. Seluruh rakyat West Papua, harus perang melawan kolonial Indonesia dan mengusirnya dari tanah West Papua. Wenda pun meminta Gubernur Papua dan Papua Barat segera mendukung aspirasi rakyat dari Sorong sampai Merauke untuk menentukan nasibnya sendiri (merdeka) melalui jalur referendum.

Kerusuhan, yang semula disebut-sebut karena adanya diskriminasi ras, telah dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk mendesakkan keinginan merdeka. Mereka tidak merasa sebagai bagian dari Indonesia, bahkan menganggap Indonesia sebagai penjajah. Sejak bergabung dengan Indonesia pada 1969, integrasi Papua memang masih memendam bara. Dari masalah diskriminasi ras hingga kesenjangan ekonomi. Selama ini, pemerintah dinilai telah gagal mengindonesiakan Papua. Jakarta hanya melihat Papua sebagai hamparan sumber daya alam yang dapat dikuras semata. Tanpa bisa mengintegrasikan Papua sebagai bagian dari wilayah Indonesia secara utuh.

Kucuran dana triliunan rupiah setiap tahun, ternyata belum mampu mengikat hati rakyat Papua. Gubernur Papua, Lukas Enembe, dalam acara talk show di stasiun televisi swasta menegaskan bahwa rakyatnya butuh kehidupan, bukan hanya pembangunan. Gencarnya pembangunan infrastruktur di Papua, dianggap belum menuntaskan masalah. Ia mengatakan, rakyat Papua tak punya apa-apa. Mereka butuh penghidupan.

Tak bisa dipungkiri, persoalan Papua tidak bisa berdiri sendiri. Ada beberapa negara yang memiliki kepentingan disana. Sebut saja Amerika yang menguasai Freeport dan sanggup berbuat apa saja demi salah satu ladang emas terbesar di dunia ini. Demikian pula beberapa negara Eropa yang ingin mencicipi nikmatnya kekayaan alam Papua.

Dapat dipastikan, negara-negara imperialis tersebut tidak akan membiarkan Indonesia menjadi negara yang utuh dan kuat. Mereka akan selalu melakukan konspirasi untuk melindungi kepentingan politik dan ekonominya. Indonesia harus dilemahkan dengan disintegrasi. Atas nama demokrasi dan hak menentukan nasib sendiri. Bisa dibayangkan, jika tiap wilayah di Indonesia merasa berhak menentukan nasib sendiri dan menuntut kemerdekaan, dapat dipastikan Indonesia akan terpecah menjadi beberapa negara kecil yang lemah dan tak berdaya.

Sayangnya, negara tidak terlihat hadir dalam kerusuhan Wamena. Baik untuk menenangkan warga Papua maupun melindungi warga pendatang yang menjadi korban terbesar. Hatta ketika kerusuhan tersebut semakin brutal dan mengarah kepada pembersihan etnis non Papua. Konflik itu telah berkembang menjadi konflik horisontal dan meluas. Namun langkah kongkret dari pemerintah yang ditunggu-tunggu rakyat tak kunjung ada. Kalau sudah demikian, kemana lagi rakyat harus mengadu?

Adanya campur tangan asing telah membuat gamang pemerintah Indonesia. Hati dan akalnya tersandera sehingga tidak berani menindak tegas para perusuh. Hampir seluruh media massa pun diam, tidak memberitakan apa yang sesungguhnya terjadi disana. Belakangan, beredar informasi bahwa ada larangan kepada aparat keamanan untuk menindak para perusuh di Papua. Persoalan HAM menjadi batu sandungan. OPM selalu menjadikan masalah HAM ini sebagai senjata untuk melawan pemerintah.

Solusi Tuntas untuk Papua

Upaya Papua untuk melepaskan diri dari Indonesia bukanlah solusi permasalahan. Kondisi Timor Timur usai referendum, bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Keinginan mereka sebelumnya untuk menjadi negara yang mandiri dan kuat, tak pernah menjadi kenyataan. Timor Timur kini justru menjadi negara miskin dan di bawah kendali asing karena tidak bisa mengelola kekayaan alamnya sendiri dan menggantungkan diri dari utang luar negeri.

Demokrasi telah dijadikan alat oleh para kapitalis untuk memuluskan rencana mereka menguasai SDA Timor Timur. Terbukti, Australia menjadi pihak yang diuntungkan dengan penguasaannya terhadap ladang-ladang minyak disana. Begitu pula dengan Papua. SDA yang melimpah, menjadikannya sebagai primadona tangan-tangan serakah. Eksploitasi dilakukan terus-menerus tanpa memperdulikan keseimbangan alam dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Akibatnya, rakyat Papua termiskinkan dan terbelakang. Demokrasilah yang memungkinkan negara-negara penjajah bisa memaksakan kehendaknya tanpa dibantah.

Karena itu, solusi untuk masalah ini adalah dengan menerapkan ajaran Islam secara keseluruhan. Hanya Islam yang telah terbukti mampu mengintegrasikan masyarakat dengan berbagai macam latar belakang agama dan suku bangsa.Di masa kejayaannya, Islam diterapkan di 2/3 wilayah dunia selama 13 abad dengan damai.

Syariah Islam akan menjaga keamanan dan menjamin kesejahteraan seluruh rakyat tanpa memandang suku, bangsa, warna kulit, ras, maupun agama.

Islam memiliki kebijakan politik ekonomi untuk menjamin pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan setiap individu rakyat. Islam juga menjamin pendidikan dan kesehatan gratis bagi semua. Selain itu, Islam menetapkan kekayaan alam yang besar menjadi milik umum, untuk seluruh rakyat. Haram dikuasai swasta, apalagi asing. Kekayaan alam ini dikelola oleh negara mewakili rakyat, kemudian hasilnya didistribusikan untuk kepentingan rakyat.

Setiap daerah diberi dana sesuai kebutuhannya tanpa memandang besar-kecilnya pemasukan dari daerah tersebut. Islam mewajibkan negara menjamin keseimbangan ekonomi dan pemerataan kekayaan di antara rakyat dan antar daerah. Tidak ada kesenjangan ekonomi yang memunculkan kecemburuan dan bisa memicu konflik.

Selain itu, negara juga selalu hadir ketika diperlukan rakyat dimanapun ia berada. Seperti sosok Khalifah Al Mu’tasim Billah yang membela kehormatan seorang wanita dengan mengerahkan pasukan perang setelah tawanan itu berseru, “Wahai Muhammad, wahai Mu’tashim!” Informasi itu terdengar oleh khalifah, maka ia pun segera menunggang kudanya dan membawa bala tentara untuk menyelamatkan wanita tersebut sekaligus menaklukkan kota tempat wanita itu ditawan. Yaitu kota Amuriyah yang saat itu dikuasai Romawi. Setelah berhasil menyelamatkan wanita tersebut al-Mu’tashim mengatakan, “Kupenuhi seruanmu, wahai wanita!”

Itulah gambaran keindahan penerapan syariat Islam. Dengannya, integrasi Papua akan semakin kokoh serta menjadikan Indonesia sebagai negara kuat dan berdaulat.