Mengurai Kisruh Sistem Pemilu

Opini331 views

Oleh: Ratni Kartini, S.Si (Komunitas Menulis WCWH)

“Orang-orang yang memberikan vote (suara) tidak menentukan hasil dari pemilu. Namun orang-orang yang menghitung vote itulah yang menentukan hasil pemilu”. Pernyataan Joseph Stalin, pemimpin Uni Soviet ini sangat pas menggambarkan kondisi perhitungan hasil pemilu presiden di Indonesia. Mulai dari hasil quick count yang berbeda dengan perhitungan suara secara real count di TPS-TPS, sampai adanya kesalahan input data C1 di KPU.

Mengenai kesalahan input data C1, ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengakui adanya kesalahan tersebut pada Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). KPU mencatat, hingga Jumat (19/4) siang, kesalahan memasukkan data rekapitulasi hasil penghitungan suara dari C1 ke Situng terjadi pada sembilan tempat pemungutan suara (TPS). Sembilan TPS tersebut tersebar di tujuh provinsi (Cnnindonesia.com, 20/04/2019).

Walaupun pihak KPU akan memperbaiki data C1 yang salah input tersebut, tetap saja tuduhan pihak KPU telah melakukan upaya kecurangan tidak otomatis hilang. Bagaimana tidak, kesalahan input itu ternyata hanya merugikan salah satu paslon. Sebagaimana yang dinyatakan oleh juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade kepada Mediaindonesia.com, 19/04/2019, ketika mempertanyakan perihal kesalahan input data blanko C1 pada Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). “KPU ada salah input, tapi lucunya kalau salah input kenapa Pak Prabowo terus yang salah input? Kalau salah input itu random, ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo,” kata Andre.

Lalu mengapa kecurangan demi kecurangan tampak kasat mata dipertontonkan kepada khalayak publik. Seolah-olah hal itu legal dilakukan. Berulang dan terus berulang setiap kali penyelenggaraan pesta demokrasi tiap 5 tahunan. Adakah solusi untuk menghilangkan kecurangan tersebut.

Curang, Tabiat Bawaan dari Demokrasi

Adanya indikasi kecurangan di hasil pemilu presiden saat ini, menurut penulis adalah bukan sekadar kesalahan yang dilakukan oleh orang per orang, lembaga-lembaga pemerintah atau partai-partai pendukung paslon tertentu. Melainkan kesalahan yang dilakukan secara sistemik yaitu sebagai akibat penerapan sistem demokrasi di negara kita. Mengapa demikian? Karena demokrasi sebagai sistem pemerintahan ternyata terlahir dalam keadaan cacat.

Hal ini sudah lama diakui oleh J. Kristiadi, Peneliti Senior Centre for Strategic of International Studies (CSIS) saat berbicara dalam diskusi “Potensi Kekerasan dan Kecurangan dalam Pemilu 2014” yang digelar Institut Demokrasi di Cafe Grato, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (7/4). Kristiadi menjelaskan, cacatnya sistem demokrasi di Indonesia karena tidak ada jaminan orang-orang yang dipilih dapat mewakili ratusan juta rakyat. Padahal, sistem ini mengharuskan adanya keterwakilan rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan. Selain itu, dia menambahkan, permasalahan demokrasi selanjutnya mengenai sistem pemilu. Sejauh ini, tidak ada sistem pemilu yang sempurna untuk mengakomodir aspirasi rakyat (Beritasatu.com, 8/4/2014).

Walaupun dalam demokrasi setiap ‎keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak, namun kenyataannya tidaklah begitu. ‎Tetap saja keputusan diambil oleh sekelompok orang yang berkuasa atau yang memiliki modal besar. Demokrasi dalam sistem kapitalis sekuler, menjadikan kekuatan pemilik modal sebagai faktor yang sangat penting dalam ‎pengambilan keputusan. Bukan oleh rakyat secara keseluruhan. Merekalah yang banyak mempengaruhi ‎pengambilan keputusan di parlemen atau pemerintahan.‎ Akhirnya slogan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sama sekali tidak akan pernah terwujud.

Kolaborasi antara pengusaha dan penguasa menjadikan suara rakyat dikejar hanya untuk melanggengkan kepentingan mereka. Bermodal uang yang dimiliki pengusaha, dijadikan sebagai mahar untuk membeli suara rakyat (money politic). Makanya tidak heran, pemilu dalam sistem demokrasi berbiaya tinggi. Hal ini meniscayakan adanya kecurangan dan intrik-intrik politik untuk memastikan terpilihnya penguasa yang dikehendaki. Hasilnya, penguasa yang terpilih akan mengeluarkan kebijakan dan undang-undang yang tidak pro kepada rakyat, malah lebih membela kepentingan para pengusaha. Terciptalah simbiosme mutualisme antarapengusaha dan penguasa. Lagi-lagi rakyat kembali gigit jari.

Mewujudkan Pemilu yang Jujur

Selama pemilu dalam konteks sistem demokrasi masih diterapkan, maka pemilu yang jujur tidak akan pernah terwujud. Lalu bagaimana agar pemilu itu jujur dan tidak dipenuhi kecurangan? Penulis menilai jalan satu-satunya adalah ketika sistem Islam kembali diterapkan di negeri tercinta ini. Mengapa bisa demikian? Pertama, pemilu dalam sistem Islam digunakan untuk memilih Majelis Umat sebagai wakil rakyat.  Majelis Umat beranggotakan orang-orang yang mewakili kaum Muslim dalam memberikan pendapat sebagai tempat merujuk bagi khalifah untuk meminta masukan /nasihat mereka dalam berbagai urusan. Mereka mewakili umat dalam melakukan muhasabah (mengontrol dan mengoreksi) para pejabat pemerintahan (al-Hukam). Mereka semata-mata hanya menjalankan hak syura, berdasarkan firman Allah Swt.

“Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah” (TQS Ali Imran: 159).

Dan menjalankan kewajiban mengontrol dan mengoreksi (muhasabah) tugas-tugas dan kebijakan penguasa berdasarkan hadis dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

“Nanti akan ada pemimpin. Lalu kalian mengakui kemakrufan mereka dan mengingkari kemungkaran mereka. Siapa saja yang mengakui kemakrufan akan terbebas dan siapa saja yang mengingkari kemungkaran mereka akan  selamat. Akan tetapi siapa saja yang ridha dan mengikuti kemungkaran mereka akan celaka. Para sahabat bertanya, “Tidakkah kita perangi saja mereka?” Nabi menjawab, “Tidak, selama mereka masih menegakkan shalat.” (HR. Muslim)

Kedua, terkait pemilihan penguasa dalam Islam (Khalifah), pengangkatannya adalah fardhu kifayah. Sehingga tidak mesti dipilih langsung oleh rakyat. Jika kemudian ditetapkan, bahwa Majelis Umat yang akan memilih dan mengangkatnya, maka kifayah ini pun terpenuhi. Jika kifayah ini dianggap terpenuhi, maka Khalifah bisa diangkat dengan bai’at in’iqad. Setelah itu, baru seluruh rakyat wajib menyatakan ketaatannya dengan bai’at tha’at.

Artinya, ketika sistem Islam diterapkan urusan memilih wakil rakyat dan penguasa semata-mata agar wakil rakyat dan penguasa tersebut menjalankan undang-undang  Alllah Swt. semata. Rakyat memahami bahwa ketika mereka memilih, mereka akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Alllah Swt. Begitu juga sebaliknya, wakil rakyat yang akan dipilih tidak akan melakukan aktivitas-aktivitas yang akan melanggar hukum syara, seperti berbuat curang, money politic, berjanji palsu, dan lain-lain. Sedangkan untuk pemilihan penguasa, karena pengangkatannya tidak mesti langsung dipilih oleh rakyat, melainkan oleh ahlu al-hal wa al-aqdi; maka tidak membutuhkan biaya tinggi sebagaimana pemilihan dalam sistem demokrasi.

Oleh karenanya agar terwujud pemilu yang jujur sesuai dengan harapan kita semua, tidak ada jalan lain yaitu dengan mengembalikan sistem Islam di tengah-tengah kita. Sehingga dengan pemilu itu, kita mendapatkan wakil rakyat dan penguasa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûr.

Wallahu‘alamu bisshowab.

Komentar