Narasi Sumbang Pembangunan Tol Trans Jawa

Opini219 views

Oleh: Safiatuz Zuhriyah, S.Kom (Aktivis Pergerakan Muslimah)

Rampungnya pembangunan tol trans jawa telah diklaim sebagai keberhasilan terbesar pemerintahan yang ada saat ini. Bahkan Walikota Semarang, Hendrar Prihadi, meminta masyarakat untuk tidak menggunakan jalan tol jika tidak mendukung pasangan Joko Widodo-Ma’aruf Amin di Pilpres 2019. Hal itu disampaikan Hadi saat menghadiri silaturahim Jokowi dengan paguyuban pengusaha di Jawa Tengah di Semarang Town Square, Semarang, Sabtu (2/2/2019).

Sebelumnya, pemerintah membangun narasi bahwa tujuan percepatan pembangunan jalan tol adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Diharapkan sektor pariwisata daerah akan lebih menggeliat sehingga membawa berkah bagi penduduk. Harga barang juga menjadi lebih murah karena waktu pengangkutan lebih cepat.

Dampak Dioperasikannya Tol Trans Jawa

Faktanya, sejak diresmikannya operasional tol trans jawa pada tanggal 20 Desember 2018 lalu, banyak masyarakat mengeluh. Para pengusaha warung makan, hotel, toko cindera mata, batik, telur asin, dan beragam kegiatan ekonomi kecil di sepanjang jalan pantura omsetnya menurun drastis hingga 60%. Pengalokasian tempat di rest area bagi UMKM tidak bisa memberikan solusi karena mahalnya biaya sewa.

Lesunya perekonomian ini dikhawatirkan mengurangi pendapatan daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang Bambang Supriyanto mengatakan turunnya jumlah pengunjung di sejumlah rumah makan atau restoran jalur pantura Batang akan berimbas pada target penyerapan pajak restoran.

Ia mengatakan realisasi pendapatan pajak daerah (PAD) pada 2018 mencapai Rp74,198 miliar atau 104,16 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp71,233 miliar.

“Adapun pada tahun ini, target pajak daerah sebesar Rp74,517 miliar atau naik dibanding tahun sebelumnya Rp71,233 miliar. Kami berharap target PAD 2019 bisa terlampaui karena dibangunnya ‘rest area’ berkonsep ‘transit oriented development’ (TOD) yang berlokasi di tepi jalur Tol Batang-Semarang KM. 369,” katanya. (Tempo.co edisi 11/01/2019)

Bukan hanya itu. Mahalnya tarif tol juga menjadi sorotan berbagai pihak. Banyak perusahaan logistik yang tidak mau menggunakan tol karena mahalnya biaya. Yaitu Jakarta-Surabaya Rp1,5 juta sampai Rp2 juta untuk truk besar. Ketua Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Ilham Masita telah meminta PT Jasa Marga untuk menurunkan tarif tol trans Jawa. (detikFinance, 28/1/2019).

Jadi jelas, belum ada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan rampungnya pembangunan tol trans Jawa ini. Lalu siapa yang diuntungkan? Tidak lain adalah para investor.

Sejak awal, investor tidak akan mau membangun bila tidak ada potensi keuntungan yang didapat. Seperti yang diakui oleh PTPP, perusahaan ini hanya akan memprioritaskan diri sebagai kontraktor di jalan tol dan hanya akan mengincar investasi di jalan tol jika kemampuan pengembalian investasi atau IRR-nya bagus. Menurut Agus, investasi di proyek jalan tol memberikan dua keuntungan yakni menghasilkan recurring income dalam jangka panjang dan sekaligus menjadi sumber kontrak baru. (Kontan.co.id edisi 11/05/2016)

Sistem pemerintahan demokrasi-kapitalis yang diterapkan di negeri ini, meniscayakan kolaborasi penguasa dan pemilik modal (investor) karena besarnya biaya pemilu. Para investor membiayai kampanye birokrat hingga mereka berhasil duduk di singgasana kekuasaannya, dengan imbalan kebijakan penguasa nantinya menguntungkan investor.

Kita bisa melihat bahwa kebijakan yang diambil oleh penguasa saat ini lebih menguntungkan para pemilik modal dan mengabaikan kesejahteraan rakyat.

Tanggung Jawab Pembangunan Infrastruktur

Hakekat dari infrastruktur adalah layanan publik yang dibangun oleh negara supaya masyarakat mudah memenuhi kebutuhan hidupnya. Termasuk di dalamnya adalah jalan-jalan umum untuk memperlancar akses transportasi penumpang maupun barang, yang bisa dinikmati gratis oleh masyarakat. Dengan demikian, taraf perekonomian masyarakat menjadi berkembang dan semakin maju.

Pemerintah di dalam Islam berfungsi sebagai pelayan masyarakat dan memberikan solusi atas semua permasalahan mereka. Bukan pengusaha yang mencari keuntungan dari rakyatnya. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah dan para khalifah penerusnya.

Di masa kejayaannya, pemerintah Islam sangat baik dan bijak dalam menjalankan pemerintahannya. Ini membawa efek luar biasa terhadap kalangan Kristen, bahkan para pendetanya. Seorang penulis Kristen pernah berkata, “Muslim-Muslim Arab itu mengorganisir kerajaan Cordoba dengan baik. Ini sebuah keajaiban di abad pertengahan. Mereka mengenakan obor pengetahuan, peradaban, kecemerlangan dan keistimewaan bagi dunia Barat. Saat itu Eropa dalam kondisi percekcokan, kebodohan dan gelap.”

Pada saat kekuasaan Islam berkembang dan menguasai wilayah-wilayah Spanyol, Romawi, Hindustan, dan lain-lain, Khalifah Walid (705-715 M) berkonsentrasi pada pembangunan fisik. Sarana-sarana fisik dan infrastruktur untuk kemakmuran rakyat dibangun di mana-mana. Ia memerintahkan pembangunan sumur air di Madinah dan renovasi jalan-jalan umum. Dialah yang membangun rumah sakit pertama kali dalam sejarah Islam. Para penyandang cacat dan kaum dhuafa dilarang keluar ke tempat umum. Mereka ditempatkan di panti jompo dan para pengurusnya digaji dan difasilitasi oleh negara. Para tuna netra diberikan pembantu yang juga ditanggung negara. Negara juga memberikan gaji kepada para ahli Al-Qur’an.

Khalifah Walid juga membangun sarana rumah singgah bagi para musafir dan pendatang. Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid Al-Aqsha dibangun kembali oleh Walid. Ia juga memprakarsai pembangunan masjid besar di Damaskus yang dikenal dengan Al-Jami’ Al-Umawi. Pembangunan masjid agung ini menelan biaya 11.200.000 dinar kala itu. Dan semua ditanggung negara.

Itulah keagungan politik Islam. Maka, sudah saatnya kita tinggalkan politik kapitalisme dan menggantinya dengan penerapan Islam kaffah dalam segala segi kehidupan.

Komentar