Negeri Kaya Sumberdaya, Tapi ‘Pajak’ Sana-sini

oleh -298 views

Oleh: Zulhilda Nurwulan, S.Pd (Aktivis Dakwah)

Indonesia adalah salah satu negara yang dikenal dengan kekayaan alam yang melimpah ruah. Sumberdayanya menjadi sorotan bagi negeri lain di seluruh penjuru dunia. Keindahan alam yang menghiasi wajah Indonesia dari berbagai sektor khususnya pariwisata, kuliner, dan budaya menjadikan Indonesia sebagai pusat destinasi yang paling diminati oleh warga negara asing. 

Sayangnya, kondisi ini disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk ‘menjual’ Indonesia ditangan asing, sehingga kekayaan yang dimiliki Indonesia tidak bisa digunakan secara bebas oleh rakyat sendiri melainkan membebani masyarakat dengan membayar pajak dalam berbagai hal.

Beras Merah Tani Butuni

Tidak hanya jalan tol dan tempat-tempat umum, tetapi juga dalam hal-hal kecil mulai dari penggunaan kantong plastik dipusat perbelanjaan hingga pengiriman makanan tak lepas dari sorotan pemerintah untuk pemberlakuan pajak. 

Dilansir dari CNBC Indonesia pada hari Selasa (2/7/2019), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengusulkan rencanaan pengenaan cukai plastik kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Ia pun optimis penerapan cukai kantong plastik bisa dilakukan tahun ini.

“Kita lihat aja tadi yang disampaikan oleh dewan Komisi XI akan melalukan pendalaman. Tapi, Insya Allah tahun ini, kita optimis,” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, 

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan, payung hukum penerapan cukai plastik ini akan dirilis dalam bentuk Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pemungutannya dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Terlepas dari perkara kantong plastik, pemberlakuan pajak pun merambah hingga keranah kuliner diantarnya empek-empek. Kuliner khas daerah Palembang yang banyak diminati oleh masyarakat di tanah air ini kini harus dikenakan pajak, baik ketika makan di tempat maupun harus dibungkus maka akan dikenakan pajak 10%. 

Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, di Rumah Makan Pindang Simpang Bandara Palembang, Minggu (7/7) Sulaiman Amin mengatakan, pajak sektor pempek sangat besar namun belum digarap dengan maksimal, sehingga untuk memaksimalkan nya mereka mulai menerapkan pajak dirumah-rumah makan dengan memasang e-tax atau alat pendeteksi pajak secara online sehingga sekalipun hari libur alat ini tetap bekerja dan terpantau oleh pegawai BPPD. Parahnya lagi, bagi rumah makan yang menolak dipasangkan e-tax maka akan diberikan SP (surat peringatan) dan akan dicabut izin operasional nya.  

Demi meraih keuntungan yang besar dari masyarakat, pemerintah menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk mematahkan argumen masyarakat, diantaranya dengan ancaman pencabutan izin operasional bagi setiap rumah makan atau warung yang menolak untuk dikenakan pajak. 

Paradigma kepemimpinan kapitalistik menjadikan penguasa negeri yang kaya sumberdaya gagal mengurus sumberdayanya sendiri sehingga kepentingan masyarakat tidak dijadikan sebagai tujuan melainkan arena untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Perkara ini makin menyadarkan kita betapa hancurnya sistem yang diterapkan hari ini dimana pemuasan kebutuhan penguasa menjadi hal yang paling krusial dari kesejahteraan rakyat.  

Pajak dalam Pandangan Islam

Didalam Islam pemberlakuan pajak tidak serta merta terjadi melainkan memperhatikan beberapa syarat yang mengharuskan adanya penetapan pajak, diantaranya: 

1. Bait al-maal mengalami kekosongan dan kebutuhan negara untuk menarik pajak memang sangat dibutuhkan sementara sumber pemasukan negara yang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak ada.

2. Pajak yang ditarik wajib dialokasikan untuk berbagai kepentingan umat dengan cara yang adil.

3. Dengan ahlu ar-ra’yi dan anggota syura dalam menentukan berbagai kebutuhan negara  yang membutuhkan dana tunai dan batas maksimal sumber keuangan negara dalam memenuhi kebutuhan tersebut disertai pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian dana tersebut dengan cara yang sejalan dengan syari’at.

Selain itu, pajak hanya akan dibebankan bagi kaum muslim yang kaya atau dianggap mampu mengeluarkan pajak selain harus membayar zakat, dan juga bagi para kaum kafir sementara bagi kaum muslim yang tidak mampu maka tidak akan dibebankan pembayaran pajak. Hal ini didukung oleh perbuatan ‘Umar in al-Khathab radliallahu ‘anhu di masa kekhalifahannya, dimana beliau mewajibkan pajak sebesar 10% kepada para pedagang ahlu al-harb, sedangkan untuk pedagang ahlu adz-dzimmah sebesar 5%, dan 2,5% bagi pedagang kaum muslimin.

Oleh karena itu, pengambilan pajak secara tidak wajar dilarang keras didalam Islam tanpa kerelaan dari pemiliknya. Hal ini menyelisihi prinsip umum syari’at Islam yang terkait dengan harta, yaitu hukum asal dalam permasalahan harta adalah haram diganggu karena berpedoman pada dalil-dalil yang banyak, diantaranya adalah sabda nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطيب نفس منه

Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari jiwanya [1]

من قتل دون ماله فهو شهيد

Barangsiapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid [2].

ألا إنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام

Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta dan kerhormatan-kehormatan kalian adalah haram atas sesama kalian (untuk dilanggar) [3]

Berdasarkan beberapa dalil di atas, aturan yang diterapkan oleh sistem kapitalis hari ini jelas-jelas keliru, dimana rakyat dipaksa mengeluarkan pajak tanpa kerelaan dari pemiliknya, sehingga sudah jelas jika sistem kapitalis hanya menyejahterakan penguasa dan menyengsarakan rakyat.

Oleh karena itu, hanya sistem Islamlah yang jelas mampu menyejahterakan rakyatnya dan mengutamakan kepentingan rakyat, serta hanya Islam yang mampu menerapkan pajak secara adil. Allahualam Bii sawwab.