Ombdusman Endus Keterlibatan Kepala BKD Muna di Pilkada Mubar

Politik260 views

KENDARI,PORTALSULTRA.COM-– Pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada bukan barang baru lagi. Hanya saja, sampai saat ini masih sangat sulit untuk dibuktikan secara kasat mata. Namun berbeda halnya di Muna Barat, keterlibatan ASN dalam percaturan politik sudah terang-terangan

“Di Mubar pelibatan PNS dalam Pilkada sangat masif,”terang Aksah Kepala Ombdusman Sultra, kemarin saat ditemui disela-sela kegiatan Bawaslu yang bertajuk sosialisasi netralitas ASN pada Pilkada mendatang.

Menurut temuan Ombdusman, PNS sudah mulai dimobilisasi dari berbagai tempat. Kata Aksah, PNS yang berasal dari Kendari, Muna, sudah dimobilisasi untuk ke Mubar untuk mendukung calon tertentu.

“Saat ini baru ada satu calon yang teridentifikasi melibatkan PNS dalam Pilkada Mubar,”ucapnya.

Bahkan, bukan hanya melibatkan PNS tapi mereka juga sudah memiliki rancangan untuk melibatkan mahasiswa. Caranya kata Aksah, mahasiswa di pulangkan diberikan uang saku, setelah itu disuruh untuk pulang mempengaruhi para pemilih.

Aksah mengatakan, yang paling masif melakukan politik praktis yakni ASN dari Muna. Pasalnya letak geografis yang begitu dekat membuat mereka leluasa untuk mengunjungi sanak saudara yang ada di Mubar.

Yang paling parah juga, kata Aksah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Muna, terang-terangan mendukung pasangan calon tertentu. Aksah mengaku, dalam group media sosial Mubar yakni Mubarwatch, Kepala BKD terlibat mendukung pasangan calon.

Lanjut, Aksah menyampaikan, Ombdusman sejauh ini sudah mendokumentasikan keterlibatan ASN.

“Nanti kami akan menyerahkan, bukti-bukti ke Bawaslu. Kalau bisa diproses secepatnya,”ujarnya.

Aksah mengaku, kesal dengan perlakuan seperti itu, pasalnya UU tentang ASN sudah sangat jelas melarang keterlibatan PNS dalam setiap momen politik. Dikatakanya, UU yang sudah dibuat oleh pemerintah, terkesan diinjak-injak dan tidak ada nilainya.

BKD Muna terang-terangan ada media di muna barat, bukan nama palsu, kami sudah mendokumentasikan untuk diserahkan ke Bawaslu, minimal ada upaya, terkesan UU di injak-injak seakan tidak ada nilainya.

“Ini kan kurang bagus, ada UU ASn tapi tidak dipatuhi. Bahkan terkesan tidak ada nilainya,”tutupnya.

Komentar