Pemimpin Ingkar Janji Buah Kapitalisme

Opini559 views

Oleh: Sartinah (Pemerhati Muslimah dan Umat)

Seorang pemimpin sejatinya adalah mereka yang akan bertanggung jawab terhadap semua urusan rakyatnya. Demikian pula ketika dia mengucapkan janji, baik sebagai individu atau sebagai seorang pemimpin, maka sudah seharusnya janji itu adalah amanah yang mesti ditunaikan, terlebih ketika janjinya adalah membuat rakyat sejahtera.

Namun ironi, janji-janji manis pemimpin untuk menjamin kesejahteraan rakyat ternyata hanya pepesan kosong yang sulit dibuktikan dalam implementasinya. Buktinya, meski rezim terus berganti namun  janji-janji kesejahteraan pun urung ditepati. Obral janji hanya dijadikan sebagai alat untuk menarik simpatik rakyat, demi mendulang suara terbanyak.

Seperti dilansir republika.co.id, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan fasilitas keuangan untuk perumahan agar generasi milenial juga dapat memiliki rumah sendiri. Menurut Presiden, pemerintah menyediakan fasilitas uang muka dan fasilitas bunga yang berbeda untuk perumahan.

“Pembangunan perumahan kurang lebih 13 juta rumah, terutama untuk anak-anak muda milenial, banyak yang belum memiliki rumah makanya 2015 kita bangun 700 ribu rumah, lalu 2016 sebanyak 700 ribu  rumah, 2017 sebanyak 800 ribu rumah, 2018 sejumlah 1 juta rumah yang sudah kita selesaikan,” kata Presiden Joko Widodo dalam salah satu acara yang disiarkan oleh stasiun TV swasta nasional pada Ahad (13/1).

Dalam sebuah acara bertajuk “Visi Presiden”  pada ahad 13/1, Presiden Joko Widodo  pun menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Sebab, dia mengatakan, pembangunan jalan tol yang terintegrasi dengan pelabuhan, kawasan industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan kawasan wisata juga akan berdampak positif pada daerah-daerah sekitarnya. (Republika.co.id)

Jika Presiden Jokowi mengklaim bahwa janji-janjinya telah terealisasi, pernyataan berbeda justru diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang menyebut pemerintahan Jokowi-JK terlalu banyak gagal merealisasikan janji-janji dalam empat tahun kepemimpinannya. Menurut hitung-hitungan versinya, nyaris 100 janji Jokowi dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan hukum, yang belum maupun tidak dipenuhi.

“Saya sempet buat buku, detailnya itu hampir 100 janjinya. Juga ada dua versi 65 atau 66 janji, termasuk janji di bidang ekonomi, politik, hukum. Banyak yang tidak maupun belum terpenuhi,” kata Fadli Zon saat menghadiri deklarasi Notaris dan PPAT di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (24/9/2018).tribunjambi.com.

Infrastruktur yang digadang-gadang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ternyata tak berjalan sesuai  harapan. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi pada tahun ini justru lebih rendah dari yang ditargetkan pada APBN 2018 sebesar 5,4 %. Menurut data BPS, kuartal I 2018 angka pertumbuhan hanya 5,06 %, kuartal II 5,27%, dan kuartal III 5,17% sementara kuartal IV belum dirilis. Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal IV  akan sama dengan kuartal III, yaitu 5,17% (Tribunnews.com, 22/11/2018).

Konstelasi politik yang kian memanas  menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden tak ayal menyita banyak perhatian publik. Terlebih, rakyat telah terlanjur berharap terhadap janji-janji manis penguasa untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dalam lima tahun ke depan.

Janji-janji di tahun politik memang menjadi andalan para capres dan cawapres untuk memikat hati rakyat. Dan demi tercapainya tujuan tertinggi yakni menjadi pemangku tahta di negeri ini,  obral janji lima tahunan pun seolah menjadi tradisi beruntun yang tak pernah ditinggalkan dalam pertarungan visi dan misi capres.

Namun ironis, janji-janji manis kampanye ternyata tak semanis faktanya ketika telah berkuasa. Banyak fakta menunjukkan bahwa rezim penguasa hanya mengobral janji namun kerap diingkari. Terlebih ketika kursi kekuasaan telah diduduki, janji yang sudah terlanjur terucap tak mesti harus ditepati.

Beberapa janji Jokowi-JK yang diucapkannya pada saat kampanye Pilpres 2014, antara lain : 1. Janji Jokowi-JK Besarkan Pertamina Kalahkan Petronas dalam 5 Tahun (finance.detik.com), 2. Jokowi Janjikan Bangun 50.000 Puskesmas (tribunnews.com), 3. Swasembada Pangan (Kemandirian Pangan alias tidak impor pangan) (merdeka.com), 4. Membuat Bank Tani untuk Mengurangi Impor Pangan (merdeka.com), dan masih banyak janji-janji lainnya yang minim bukti.

Sebut saja salah satu janji penguasa yang konon tidak akan melakukan impor pangan. Faktanya kran impor justru dibuka lebar-lebar selama masa pemerintahannya. Bahkan di awal tahun 2019 pemerintah kembali mengimpor si manis (Gula) sebesar 2,8 juta ton dengan dalih kualitas gula lokal masih rendah.

Demikian juga dengan pembangunan infrastruktur yang dijadikan sebagai standar kemajuan ekonomi, ternyata infrastruktur tak serta merta  menguntungkan  rakyat menengah ke bawah. Justru yang paling mendapat keuntungan adalah segelintir orang yang memiliki modal korporasi.

Hal ini berdasarkan penjelasan Ekonom dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manan yang membenarkan bila orang-orang kaya di Indonesia merupakan kelompok utama yang menikmati pertumbuhan ekonomi di tanah air.

Kemudian diketahui juga dari distribusi kekayaan dan pengeluaran. Berdasarkan lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse, kata Manan, 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 46 persen kekayaan di tingkat nasional. Menurut dia, hal ini menjadi pertanda adanya ketimpangan distribusi kekayaan (Tirto.id, 13/12/2018).

Sistem demokrasi kapitalis sekuler tegak di atas pemisahan agama dari kehidupan, yang di dalamnya mengagungkan asas kebebasan. Sistem bobrok ini menghilangkan peran Allah SWT dalam mengatur kehidupan dan menjadikan manusia memiliki hak penuh dalam membuat aturan.

Jika akal manusia diberikan hak untuk membuat aturan, maka dapat dipastikan akan lahir kebijakan-kebijakan tak merakyat yang jauh dari syariat. Dan akan lahir pula para penguasa-penguasa berkarakter neolib yang lebih mementingkan dan mengelus kapitalis daripada mengurus rakyatnya sendiri.

Alhasil, janji-janji kampanye jauh panggang dari api. Penguasa dalam sistem ini tak mungkin bisa berfungsi sebagai raa’in (Penanggung jawab urusan rakyatnya), sebab demokrasi kapitalis memang tidak dirancang untuk menciptakan kesejahteraan hakiki, namun lebih tepatnya menyejahterakan para kapitalis.

Sebab itu, berharap penguasa yang amanah dan tak ingkar janji sangat musykil dalam sistem hari ini. Selama sistem ini masih bercokol di negeri ini, selama itu pula akan lahir penguasa-penguasa yang memiliki habit ingkar janji meski rezim terus berganti.

Keadaan ini jelas berbeda dengan kepemimpinan dalam Islam, dimana seorang pemimpin benar-benar berfungsi sebagai raa’in (Penanggung jawab urusan rakyatnya) serta sebagai junnah (perisai). Islam adalah sebaik-baik agama yang diturunkan Allah SWT yang mengatur urusan dunia dan akhirat dengan sangat sempurna.

Demikian pula kepemimpinan dalam Islam yang memiliki karakter sangat khas, karena tegak di atas kesadaran ruhiyah, yang menyadari betul hubungan dirinya dengan sang pencipta. Seorang pemimpin pun akan terlihat kemuliaannya dari ucapan dan janji-janjinya yang senantiasa ditepati. Sebab janji adalah amanah yang akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah SWT.

Sistem Islam akan menghasilkan karakter pemimpin yang amanah. Dimana seorang pemimpin tak akan mudah mengucapkan janji yang tak bisa ditepatinya. Namun senantiasa menepati semua janji yang telah diucapkannya, sebab ia yakin setiap ucapannya pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. 

Seorang pemimpin juga memiliki kesadaran ruhiyah yang akan menjadikannya selalu berhati-hati dalam setiap tindak-tanduknya. Saatnya kembali pada Islam dan syariatnya sebagai landasan hidup yang mengatur seluruh aktivitas manusia dan yang pasti akan melahirkan penguasa amanah dan tak mudah ingkar janji. Wallahu A’lam Bisshawab.

Komentar