Oleh: Hamsia (Pemerhati Umat)
Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai nation state, sejarah sebuah negara yang salah memandang dan mengurus kemiskinan. Kita selalu dibuat tertegun, prihatin dan mengelus dada saat membaca atau mendengar berita di berbagai media massa tentang kemiskinan di Indonesia khususnya di Sultra. Bagaimana tidak, setiap tahunnya angka kemiskinan selalu menjadi kenyataan pahit dan menyedihkan.
Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tenggara mendata selama periode Maret 2016 sampai Maret 2019, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 24,29 ribu orang, yaitu 326,87 ribu orang pada Maret 2016 menjadi 302,58 ribu orang pada Maret 2019.
Kepala BPS Sultra, Mohammad Edy Mahmud melaporkan, selama periode Maret 2018 sampai September 2018 penduduk miskin di daerah pedesaan berkurang 8,89 ribu orang sedangkan di perkotaan bertambah 3,64 ribu orang.
“Walaupun jumlah penduduk miskin di pedesaan berkurang, angka kemiskinan di Sultra masih didominasi oleh penduduk pedesaan sebanyak 230,76 ribu orang atau 75,26 persen dari total penduduk miskin per Maret 2019,” jelas Edy.
Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas, sebagai Dewan Pembina MES Sultra mengharapkan pengurus MES dapat bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah yang di hadapi para pengusaha di Sultra.
“Harapan saya mereka bisa bekerja sama dengan Pemda dengan memberantas kemiskinan di Sultra dengan memgembangkan UMKM syariah,” kata Lukman, Sabtu (31/8/2019).
Anwar Abbas, juga mengatakan “Peran anggota MES sangat besar, target utama yang di sasar untuk meningkatkan ekonomi syariah yaitu pada generasi muda, sebab merekalah yang akan membangun kemajuan ekonomi daerah,” ujar Anwar.
Ketua PW MES Sultra, Akhmad Aljufri setelah di lantik program awal yang akan di lakukan yakni sosialisasi kepada umat muslim menjelaskan bahwa ekonomi syariah itu perintah Alquran, perintah Agama. “Inklusi yang sudah jauh lebih besar tapi realisasi sangat kurang,” ungkap Akhmad.
Saat ini kemiskinan yang menimpa umat lebih merupakan kemiskinan sistematik, yakni kemiskinan yang diciptakan oleh sistem yang diberlakukan oleh negara. Itulah sistem kapitalis liberal. Sistem inilah yang telah membuat kekayaan milik rakyat dikuasai dan dinikmati oleh segelintir orang.
Kemiskinan ini sangat berdampak buruk karena kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi halal, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, sehingga kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga. Lebih parah lagi, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan.
Di sisi lain rakyat seolah dibiarkan untuk hidup mandiri. Negara lebih banyak berlepas tangan ketimbang menjamin kehidupan rakyatnya. Di bidang kesehatan, misalnya, rakyat diwajibkan membayar iuran BPJS setiap bulan, iuran tersebut pun terus naik hingga membuat rakyat tercekik. Artinya, warga sendiri yang menjamin biaya kesehatan mereka, bukan negara.
Dalam konteks global, di semua negara yang menganut kapitalis telah tercipta kemiskinan dan kesenjangan sosial. Hari ini ada 61 orang terkaya telah menguasai 82 persen kekayaan dunia. Di sisi lain sebanyak 3,5 miliar orang miskin di dunia hanya memiliki aset kurang dari US$ 10 ribu. Karena itu mustahil kemiskinan bisa diberantas bila negeri ini masih menerapkan sistem yang rusak ini. Bahkan Oxfam International yang meriset data ini menyebut fenomena ini sebagai “gejala sistem ekonomi yang gagal.” (Tirto.id, 22/01/2018).
Sejatinya, Indonesia dikenal sebagai zamrud khatulistiwa dan disebut sebagai “sebidang tanah yang diturunkan dari surga” karena kesuburan tanahnya. Hampir setiap tanaman dapat tumbuh subur di negeri ini. Indonesia memiliki hutan tropis yang sangat luas dengan berbagai flora-fauna endemik.
Tidak hanya itu, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sekitar 17,484 buah dari garis pantai sepanjang 81.000km. Negara kita dikenal dengan kekayaan SDA laut yang melimpah, dengan melimpahnya kekayaan negeri ini harusnya mampu membuat rakyatnya sejahtera, tapi nyatanya jutaan orang masih juga berada di bawah garis kemiskinan.
Sejatinya, syariah Islam akan dirasakan kemaslahatannya ketika diterapkan secara sempurna. Jika diterapkan hanya di bidang ekonomi saja, kesejahteraan umat tidak akan dirasakan secara utuh. Seperti persoalan kemiskinan yang berkepanjangan. Mengingat penyebab kemiskinan bukan hanya pada aspek pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan papan saja, melainkan seluruhnya dari mulai aspek pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Karena semua aspek tersebut bersinergi dalam membangun masyarakat yang sejahtera. Bagaimana mungkin rakyat mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya hanya karena memiliki usaha, sedangkan kebutuhan pokok mahal, biaya pendidikan mahal, biaya kesehatan melijit, pajak mencekik dan lain sebagainya.
Karena itu Islam harus diambil dari seluruh aspek kehidupan. Sehingga kesejahteraan rakyat akan terwujud, dan kemiskinan akan mampu diatasi. Saatnya kita kembali pada syariah Islam yang berasal dari Allah SWT. Hanya syariah-Nya yang bisa menjamin keberkahan hidup manusia. Syariah akan menjadi rahmat bagi mereka, sebagaimana firman Allah “Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”
Wallahu a’lam bi ash-shawab.
Komentar