Politik identitas belakangan kian menguat di kalangan masyarakat. Hal itu seperti terlihat dalam kontestasi politik nasional menjelang pemilihan Pilpres. Terlebih berbagai kampanye yang telah dilaksanakan diberbagai daerah. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat mengingatkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk mengedepankan kebhinekaan dan inklusivitas dalam kampanye akbar di gelora Bung Karno Minggu (7/4/2019).
Pesan itu terungkap dalam surat yang disampaikan SBY kepada tiga petinggi Demokrat, yaitu Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsudin, Waketum Partai Demokrat Syarief Hassan dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan. Dalam suratnya, SBY mengatakan melalui sejumlah unsur pimpinan Partai Demokrat ia meminta konfirmasi apakah berita yang ia dengar itu benar atau tidak. Malam harinya, SBY mendapat kepastian bahwa informasi yang didapat dari lingkaran Prabowo, bahwa berita yang ia dengar itu mengandung kebenaran. SBY menekankan proses kampanye harus memosisikan kandidat sebagai pemimpin untuk semua pihak. SBY mengingatkan, bahwa pemimpin yang mengedepankan permainan identitas akan menjadi pemimpin rapuh.
SBY tak ingin masyarakat menjadi terbelah dan saling bermusuhan. Menurutnya, banyak contoh negara menjadi hancur karena akibat konflik di masyarakatnya. Oleh karena itu, SBY berpesan kepada Prabowo dan Jokowi untuk mengedepankan kampanye visi, misi, program kerja. Ia juga tak ingin Prabowo dikesankan sebagai sosok pembela Khilafah, sementara Jokowi dikaitkan dengan kelompok komunis. SBY menegaskan narasi itu menyesatkan.
Keberadaan surat SBY ini dibenarkan Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean. Ia membenarkan SBY sempat mendapat kabar bahwa kampanye akbar Prabowo-Sandiaga di GBK hanya untuk kelompok identitas tertentu saja. Oleh karena itu, SBY menginstruksikan kepada tiga elite Demokrat untuk meneruskan pesan bahwa kampanye akbar Prabowo-Sandiaga harus mengedepankan kebhinnekaan dan inklusivitas. Ferdinand bersyukur kampanye akbar tadi sesuai harapan SBY. Menurut dia, proses kampanye tadi sudah menunjukkan kebhinnekaan. Sehingga, kata Ferdinand, kabar yang diterima SBY sebelumnya terbantahkan (Kompas.com 7/4/2019).
Identitas Politik Islam
Politik identitas belakangan kian menguat di kalangan masyarakat. Hal itu seperti terlihat dalam kontestasi politik nasional menjelang pemilihan pada setiap pilpres atau pemilihan wakil rakyat. Ketakutan akan bangkitnya kesadaran politik kaum muslimin mulai terlihat dimana beberapa tokoh politik mengingatkan keterlibatan kampanye tak perlu melibatkan politik islam yang akan berujung pada pemimpin rapuh. Bangkitnya kesadaran politik umat yang diawali oleh para ulama sebagai penggagas Aksi Bela Islam seharusnya patut diapresiasi, bukan ditakuti. Islam telah membangkitkan harapan mereka serta meringankan permasalahan dan kecemasan mereka. Islam telah berhasil membangunkan kemuliaan dan kehormatan jika penerapan politik islam diterapkan.
Ketakutan dan kewaspadaan terhadap politik identitas Islam oleh sebagian ummat islam itu sendiri, berawal dari kurang menyeluruhnya pemahaman mengenai konsep politik islam yang sebenarnya dan penerapan sistem politik yang tidak menggambarkan politik islam sehingga menimbulkan ketakutan akan islam yang akan bangkit seperti yang kebanyakan di prediksi oleh para tokoh dan lembaga internasional bahwa kehidupan islam akan kembali tegak yakni tegaknya Khilafah’ala minhajjin nubuwwah. Upaya massif untuk menjauhkan umat dari aktivitas politik hakiki terus digencarkan seperti monsterisasi ajaran islam, kriminalisasi pengemban dakwah, hingga pembatasan agama dalam urusan tatanan kehidupan yang terus muncul persoalan baru bukan malah penyelesaian solusi tuntas dan lain sebagainya.
Politik di dalam Islam dikenal dengan istilah siyasah. Menurut terminologi bahasa siyasah bermakna mengatur, memperbaiki, dan mendidik. Sedangkan secara etimologi, siyasah (politik) memiliki makna yang berkaitan dengan negara dan kekuasaan. Menurut An-Nabhani, politik (siyasah) adalah pengaturan urusan umat di dalam dan luar negeri. politik dilaksanakan oleh negara dan umat, karena negaralah yang secara langsung melakukan pengaturan ini secara praktis , sedangkan umat mengawasi negara dalam pengaturan tersebut (An Nabhani, 2005). Politik islam berarti pengaturan urusan umat di dalam dan luar negeri dengan hukum islam.
Dari beberapa hadist yang menunjukkan aktifitas penguasa, dalam mengurusi ummat yakni, Rasulullah SAW bersabda: “Seseorang yang di tetapkan Allah (dalam kedudukan)mengurus kepentingan umat, dan dia tidak memberikan nasihat kepada mereka (umat), dia tidak akan mencium bau surga.” (HR.Bukhari). Islam dan politik adalah dua hal yang integral dan tidak dapat dipisahkan. Maka kebangkitan politik identitas Islam dalam diri dan kaum muslimin menjadi hal yang patut disyukuri, bukan untuk di takuti apalagi di redam. Serta hal ini menjadi kesadaran politik umat semakin perlu dideraskan dengan pemahaman yang benar, bukan pragmatis belaka. Sebab politik islam adalah bentuk kepedulian kaumMuslim terhadap segala urusan rakyat yang menyangkut kepentingan dan kemaslahatan, mengetahui apa yang diberlakukan penguasa terhadap rakyat, serta menjadi pencegah kezaliman yang dilakukan penguasa.
Sehingga tidak perlu mengkhawatirkan kebangkitan politik identitas islam di tengah umat, fakta saat ini kebangkitan kesadaran politik umat islam adalah sebuah konsekuensi yang tidak mampu diredam lagi. Oleh karena itu, politik islam haruslah didasarkan pada urusan umat yang mampu diatasi secara tuntas yang bukan hanya bagaimana cara agar sampai pada kekuasaan. Menjadi sinyal yang baik akan adanya perubahan menuju politik yang hakiki, yakni politik islam dimana Al-Quran dan As-sunnah menjadi sumber pelaksananya. Wallahu’alam bi bash-shawab.
Komentar