Sampai Kapan Buruh Harus Teriak Soal TKA?

Opini317 views

Oleh: Dewi Tisnawati, S.Sos.I (Pemerhati Sosial)

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyatakan, aksi mogok dan unjuk rasa ribuan pekerja di Morowali, Sulawesi Tengah, bukan karena menolak tenaga kerja asing dari Tiongkok. Para pekerja berunjuk rasa, menuntut kenaikan upah.

Saat ini viral di media sosial, video ribuan pekerja PT Indonesia Morowali Industrial Park, berunjuk rasa. Beredar isu jika unjuk rasa itu, adalah bentuk penolakan kehadiran tenaga kerja asing asal Tiongkok. Namun menurut Menaker Hanif Dhakiri, para pekerja dalam video itu, berunjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum

Jakarta, CNN Indonesia – Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri membantah aksi mogok yang dilakukan ribuan buruh di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dilakukan oleh pekerja asing asal China.

Aksi mogok kerja pada Kamis (23/1) itu, kata Hanif, juga tidak berkaitan dengan penolakan tenaga kerja asing (TKA) yang berasal dari negeri ‘Tirai Bambu’. Melainkan, terkait dengan Upah Minimum Sektoral (UMSK) di Kabupaten Morowali.

“Selamat pagi. Demo buruh di Morowali bukan demo TKA China. Juga bukan demo menolak TKA China. Demo buruh di Morowali terkait Upah Minimum Sektoral (UMSK) Kabupaten setempat, yang saat ini sedang ditangani otoritas terkait di sana. Jangan termakan hoaks. Jangan ikut sebarkan hoaks. Waspadai adu domba,” ujar Hanif melalui akun Twitter pribadinya @hanifdhakiri, Jumat (25/1).

Menurut Hanif, persoalan UMSK itu juga sudah ditangani pemerintah Kabupaten Morowali. Terkait dengan beredarnya video di media sosial soal aksi mogok kerja yang didominasi pekerja asing asal China, Hanif mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mempercayai berita palsu itu.

Respon pemerintah soal latar belakang demo buruh di Morowali dan sikap yang meremehkan isu soal TKA menunjukkan sikap abai penguasa terhadap problem dasar yang melingkupi kehidupan para buruh secara khusus dan masyarakat secara umum.

Yakni bahwa negara sudah berlaku dzalim dan tidak adil terhadap rakyatnya sendiri hingga kehidupan begitu sulit dan kesejahteraan makin jauh panggang dari api. Padahal, tugas pemerintah adalah untuk memberikan kenyamanan dalam bekerja dengan upah yang sesuai dan mensejahterakan seluruh rakyatnya.

Dengan demikian, umat harus memahami bahwa sikap abai negara memang menjadi ciri khas sistem kepemimpinan dalam sistem kapitalis neoliberal, sehingga sistem ini harus segera dicampakkan. Seruan ganti pemimpin saja tidak cukup, harus dibarengi dengan upaya mengganti sistem, yakni sistem Islam.

Sistem Islam memberikan jaminan kesejahteraan terhadap seluruh rakyatnya. Jaminan kesejahteraan ini, terwujud bukan karena kebetulan, namun karena Islam memiliki seperangkat aturan atau kebijakan yang bersumber dari Allah dan sebagai representasi dari penerapan Islam secara menyeluruh dan utuh.

Aturan-aturan ini mencakup ranah individu, keluarga, masyarakat dan negara, sehingga secara sederhana semua keagungan dalam negara Islam terwujud karena Islam diterapkan secara penuh. Beberapa bentuk aturan atau kebijakan dalam negara Islam sehingga ada keterjaminan kesejahteraan bagi rakyat antara lain:

Pertama, Islam menetapkan bahwa setiap muslim laki-laki, khususnya kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab untuk bekerja guna memberikan nafkah baginya dan bagi keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.

Kedua, Islam mengatur ketika masih ada kekurangan atau kemiskinan yang menimpa seseorang, maka tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab sosial. Maksudnya keluarga dan tetangga turut dalam membantu mereka yang masih dalam kekurangan dengan berbagai macam aturan Islam seperti zakat, sedekah dan lainnya.

Ketiga, Negara Islam melalui pemimpin tertingginya yaitu seorang khalifah adalah pihak yang mendapatkan mandat untuk mengayomi dan menjamin kesejehteraan rakyat. Dia yang akan menerapkan syariah Islam, utamanya dalam urusan pengaturan masyarakat seperti sistem ekonomi dan lainnya.

Dalam sistem ekonomi, negara Islam memiliki kebijakan dalam mengatur kepemilikan kekayaan negara sesuai Islam. Ada kepemilikan individu, umum, dan negara yang semua diatur sedemikian rupa untuk kemakmuran rakyat. Pengaturan tersebut kemudian akan masuk dalam Baitul Mal yang menjadi pusat kekayaan negara Islam.

Arahnya adalah untuk menjamin kehidupan per-individu rakyat agar benar-benar mendapatkan sandang, pangan dan papan. Serta untuk mewujudkan jaminan bagi rakyat dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, pertanian, industri, infrastruktur, dan lainnya.

Demikianlah, sistem Islam dalam menjamin kesejahteraan terhadap seluruh rakyatnya, karena Islam ini tegak di atas aturan Allah SWT yang Agung. Sehingga sistem ini menjadi satu-satunya harapan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Wallahu a’lam bish-shawab.

Komentar