Ilustrasi. Foto: Tribunkaltim
Kendari – Organisasi massa (Ormas) dari berbagai elemen meminta pengusulan calon wakil wali (Cawawali) Kota Kendari berlangsung secara demokratis dan terhidar berbagai kepentingan. Hal ini disuarakan oleh Gerakan Masyarakat (GERMAS) Anti Sekularisme Kota Kendari, Central Demokrasi Indonesia (CDI) Sultra, Kibar Indonesia Sultra, Sultra Barometer, Simpul Indonesia Satu (SIASAT) Sultra, dan Forum Keuangan Daerah (FKD) Kota Kendari.
Baca juga: Bentuk Tim Penjaringan, PKS Buka Pendaftaran Calon Wakil Walikota Kendari
1. Gerakan Masyarakan (GERMAS) Anti Sekularisme Kota Kendari
Dalam pernyataan sikap yang diterima redaksi portalsultra.com, Selasa (14/5/2019), Germas Anti Sekularisme Kota Kendari memandang bahwa, Kota Kendari adalah kota yang didiami oleh berbagai macam suku dan agama. Oleh karena itu, kemajemukan dan pluralisme sering menjadi contoh buat daerah lain di Indonesia.
“Kami menilai bahwa kondisi pluralisme yan terjaga mulai terusik atau tercemari dengan gerakan yang berindentitaskan SARA. Hal itu terindikasi dari pergerakan yang dilakukan oleh sebagian orang pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 di Kantor Walikota Kendari terkait penentuan Wakil Walikota Kendari,” terang Ketua Germas Anti Sekularisme Kota Kendari, Cinong Simbiti.
Selanjutnya, Germas Anti Sekularisme Kota Kendari mendesak Walikota Kendari Sulkarnain Kadir untuk memilih wakil walikota bukan berdasarkan SARA (Suku, Agama, dan Ras), tetapi karena kapabilitas dan kualitas personal.
“Kami meminta Bapak Walikota Kendari untuk tidak memilih wakil walikota yang secara jelas memiliki ambisi/keinginan besar untuk menempati jabatan wakil walikota karena tidak sesuai ajaran agama. Hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW, ‘Kami tidak akan memberikan jabatan pemerintahan ini kepada orang yang meminta dan berambisi untuk mendapatkannya.’ (HR. Bukhari-Muslim). Dan dalam ajaran kristen diajarkan dalam (Kol. 3;22) dimana Paulus mengajarkan kepada kita untuk bekerja dengan ‘Tulus hati karena takut akan Tuhan,’” jelasnya.
2. Central Demokrasi Indonesia (CDI) Sultra
CDI Sultra menilai bahwa, proses pengusulan dan penetapan wakil walikota sepenuhnya adalah sebuah proses politik yang harus dihargai. Akan tetapi proses politik tersebut diharapkan terlaksana dalam nuansa demokratis dan terhidar dari benturan kepentingan apalagi kesan balas jasa.
“Lahirnya nama dr. Hj. Siska Karina Imran SKM dari hasil godokan internal partai PAN tidaklah membuat kita seakan tutup mata, sehingga sangat disayangkan sebuah partai yang lahir dalam demokrasi hanya mampu menghasilkan seorang dr. Hj. Siska Karina Imran SKM dalam proses internalnya sungguh sangat menyedihkan,” ujar Direktur CDI Sultra, Abd Jalil Suhardin, dalam pernyataan sikapnya.
“Munculnya nama sebagaimana dimaksud erat kaitannya dengan politik dagang sapi dan politik balas budi, namun yang membuat miris adalah ketika kita justru mendukung politik dagang sapi dan merasa punya hutang budi politik pada kroni yang secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan korupsi,” lanjutnya.
CDI Sultra juga mengatakan bahwa, keadaan ini tidak lebih dari ambisi kekuasaan yang terus terwariskan pada kroni-kroni pelaku koruptor, sehingga dengan tegas CDI Sultra menyatakan menolak hal tersebut.
“Bilamana Bapak Walikota Kendari ikut atau turut serta dalam memuluskan upaya tersebut, maka secara tidak langsung Bapak telah memenuhi ambisi dan kehausan kekuasaan pada kroni-kroni dimaksud dan komitmen Bapak untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa hanya menjadi isapan jempol semata,” pungkasnya.
3. Kibar Indonesia Sultra
DPW Ormas Kibar Indonesia Sultra meminta Walikota Kendari untuk melakukan peninjauan ulang terkait pengusulan Wakil Walikota Kendari.
“Berkaitan pengusulan Wakil Walikota Kendari, dengan ini kami mohon kiranya pengusulan Wakil Walikota Kendari dapat ditinjau ulang, dengan harapan agar semua proses dilakukan secara demokratis dan melalui pertimbangan yang matang terutama dari aspek kemampuan kepemimpinan, kecakapan loyalitas, cerdas, berintegritas, dan memiliki track record kepemimpinan yang memadai,” tandas Ketua DPW Ormas Kibar Indonesia Sultra, Maoliddin.
4. Sultra Barometer
Sultra Barometer meminta Walikota Kendari untuk melakukan penundaan terhadap pengusulan Wakil Walikota Kendari. Hal ini mengingat pelaksanaan pemilu serentak yang sampai saat ini masih belum usai, juga umat islam sedang dalam pelaksaan ibadah puasa.
“Oleh karena adanya desakan dari pihak tertentu yang terkesan memaksakan dr. Hj. Siska Karina Imran SKM untuk diusul, sedangkan dari pengamatan kami yang bersangkutan tidak memiliki pengalaman dibidang kepemimpinan maupun pemerintahan yang memadai, juga merupakan kroni atau istri dari Adriatma Dwi Putra (ADP) yang telah divonis karena terbukti melakukan perbuatan pidana korupsi. Sehingga kiranya usulan nama dimaksud dapat dilakukan peninjuan kembali karena bila dipaksakan dapat menggerus citra pemerintah kota di mata masyarakat Kota Kendari,” beber Ketua Barometer Sultra, Hermawan.
5. Simpul Indonesia Satu (SIASAT) Sultra
Sementara itu, SIASAT Sultra meminta Walikota Kendari untuk mewaspadai gerakan yang bertumpu pada suku, ras, dan golongan karena dapat memicu konflik horisontal ditengah masyarakat, pengusulan wakil walikota harus didasarkan pada mekanisme demokrasi yang beretika dan menjunjung tinggi moralitas di dalam masyarakat.
“Salah satu nama yang saat ini santer dikabarkan untuk menduduki jabatan sebagai wakil walikota menurut kami tidak ideal karena dapat mencoreng dan meronrong kredibilitas pemerintah Kota Kendari. Hal ini karena yang bersangkutan adalah istri dari mantan walikota yang telah terpidana korupsi, yang bersangkutan juga selama ini tidak memiliki rekam jejak kepemimpinan yang dapat dijadikan modal dalam memimpin Kota Kendari,” jelas Ketua SIASAT Sultra, LM Arifin.
“Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar kiranya Bapak tidak mengusulkan nama dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM sebagai Wakil Walikota Kendari,” pungkasnya.
6. Forum Penyelamat Keuangan Daerah (FKD) Kota Kendari
Secara tegas FKD Kota Kendari meminta Walikota Kendari, Sulkarnain, untuk menolak atau tidak mengusulkan wakil walikota yang pernah tersangkut korupsi atau pun kerabat dekat dari narapidana kasus korupsi.
“ Kami dari Forum Penyelamat Keuangan Daerah (FKD) Kota Kendari mendesak/meminta kepada Walikota Kendari untuk secara tegas menolak/tidak mengusulkan wakil walikota yang pernah tersangkut korupsi atau pun kerabat dekat/sanak family/suami/istri dari narapidana kasus korupsi guna terwujudnya pemerintahan yang good dan clean government,” beber Ketua FKD La Ode Gafar Abdullah.
“Demikian surat ini kami buat sebagai bentuk rasa kepedulian kami terhadap keadan dan kondisi Kota Kendari dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih,” tutupnya.
Komentar