Sistem Zonasi Berkicau Berakhir Galau

Opini434 views

Oleh: Lia Amalia (Anggota Smart With Islam Kolaka)

Kompas.com – Presiden Joko Widodo menyoroti banyaknya keluhan terkait penerapan sistem zonasi sekolah di sejumlah daerah. Jokowi mengatakan, permasalahan dari penerapan sistem zonasi di PPDB pada tahun ajaran kali ini lebih banyak dibanding dengan sebelumnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat ternyata juga merasakan dampak dari sistem zonasi tersebut. Tahun lalu, anak keduanya Camillia Laetitia Azzahra terpaksa bersekolah di SMP swasta lantaran terkena sistem zonasi PPDB.

Beberapa fakta di balik polemik sistem zonasi sekolah, yakni orang tua murid khawatir anaknya tak bisa masuk sekolah negeri, sejumlah orangtua siswa di Kabupaten Lebak, Banten, khawatir anaknya gagal masuk ke SMA negeri. Kekhawatiran tersebut muncul lantaran adanya sistem zonasi di dalam proses seleksi.

Atikah, salah satu orangtua murid yang ditemui Kompas.com di SMAN 1 Rangkasbitung, mengaku waswas lantaran lokasi rumahnya berjarak lima kilometer dari SMA negeri terdekat.

Jarak tersebut, kata dia, belum terlalu aman jika mengikuti sistem zonasi. “Informasi yang saya terima jarak aman zonasi di Rangkasbitung itu sekitar 3 kilometer, sementara rumah saya di Kolelet ke SMA negeri yang terdekat adalah 5 kilometer,” katanya kepada Kompas.com, Senin (17/6/2019).

Salah satu pakar pendidikan, Darmaningtyas, sistem zonasi PPDB ini berpotensi melanggar undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. “Penerimaan murid baru menjadi kewenangan sekolah, dengan kata lain kebijakan zonasi itu melanggar UU Sisdiknas yang seharusnya (aturan itu) dilakukan Kemendikbud,” kata Darmaningtyas kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (19/6/2019) siang. Dia menjelaskan, Pasal 16 Ayat (1) Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang mengatur sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) bertentangan dengan Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Sistem Kapitalisme Akar Masalahnya

Kebijakan pemerintah mengenai sistem zonasi ini menuai banyak pro dan kontra, dan mengakibatkan kegaduhan yang meluas secara nasional. Sistem zonasi ini sendiri bertujuan untuk menghilangkan istilah-istilah sekolah favorit dan sekolah non-favorit, demi mewujudkan keadilan pendidikan maka setiap siswa berhak sekolah di sekolah terdekat dari rumahnya, padahal di sisi lain terjadi ketimpangan kualitas layanan pendidikan, misalkan guru yang lebih berkualitas serta sarana prasarana yang lengkap hanya di sediakan di sekolah-sekolah tertentu, serta dari sisi lokasi, penyebaran sekolah tidak merata. Ada beberapa sekolah negeri yang sejajar di pusat kota, namun pada wilayah pedesaan jumlahnya sedikit.

Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga Negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dalam UUD 1945 secara jelas dinyatakan bahwa tujuan Negara salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Masalah sistem zonasi ini membuktikan bahwa pemerintah kurang bahkan tidak becus dalam menangani masalah pendidikan di Indonesia yang makin bobrok. 

Sistem zonasi dalam PPDB di sekolah-sekolah negeri di anggap telah menimbulkan ketidakadilan bagi sebagian calon calon peserta didik baru. Sebagian besar orangtua mengeluhkan bahwa dengan adanya sistem zonasi dalam PPDB, anak anak calon peserta didik baru yang memiliki standar nilai evaluasi murid (NEM) tidak di terima di sekolah sekolah negeri. Sistem zonasi yang mulai di berlakukan di berbagai daerah sampai hari ini masih mendapatkan penolakan dari kalangan orang tua murid. Pasalnya sistem zonasi telah menutup peluang anak-anak mereka yang seharusnya jika berdasarkan Nem bisa masuk sekolah negeri, tapi hanya gara gara alasan domisili yang tidak memenuhi standar zonasi mereka tidak dapat masuk sekolah negeri.

Semrawutnya sistem pendidikan di negeri ini bukan sekedar permasalahan sistem zonasi saja, melainkan mengenai perhatian dan tanggung jawab negara dalam mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat. Sistem kapitalisme yang di terapkan di negeri ini telah gagal mewujudkan pendidikan bermutu di negeri ini karena minimnya tanggung jawab pemerintah terhadap hak-hak rakyat nya. Sehingga harapan akan terpenuhinya hak pendidikan yang adil dan berkualitas yang notabene merupakan kewajiban negara untuk memenuhi, mustahil bisa terwujud jika sistem pendidikan di negeri ini masih di jalankan dengan sistem kapitalistik.

Sistem Pendidikan Islam Tidak Butuh Zonasi

Kalau kita mau menundukan hati, melihat secara obyektif, ada alternatif solusi yang ditawarkan islam dalam mengatur pendidikan. Pendidikan dalam Islam adalah upaya sadar, terstruktur, terprogram, dan sistematis dalam rangka membentuk manusia yang memiliki Kepribadian Islam, menguasai pemikiran Islam dengan handal, menguasai ilmu-ilmu terapan (pengetahuan, ilmu, dan teknologi/PITEK) dan memiliki ketrampilan yang tepat guna dan berdaya guna. Dalam Islam, negaralah yang berkewajiban untuk mengatur segala aspek yang berkenaan dengan sistem pendidikan yang diterapkan, bukan hanya persoalan yang berkaitan dengan kurikulum, akreditasi sekolah/PT, metode pengajaran, dan bahan-bahan ajarnya, tetapi juga mengupayakan agar pendidikan dapat diperoleh rakyat secara mudah. Rasulullah saw. bersabda: “Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rakyatnya”. (HR al-Bukhari dan Muslim).

Setiap kegiatan pendidikan harus dilengkapi dengan sarana-sarana fisik yang mendorong terlaksananya program dan kegiatan tersebut sesuai dengan kreativitas, daya cipta, dan kebutuhan. Sarana itu dapat berupa buku-buku pelajaran, sekolah/kampus, asrama siswa, perpustakaan, laboratorium, toko-toko buku, ruang seminar-audiotorium tempat dilakukan aktivitas diskusi, majalah, surat kabar, radio, televisi, kaset, komputer, internet, dan lain sebagainya. Dengan demikian, majunya sarana-sarana pendidikan dalam kerangka untuk mencerdaskan umat menjadi kewajiban negara untuk menyediakannya.

Tercatat dalam sejarah, adalah Madrasah Al-Muntashiriah yang didirikan oleh khalifah Al Muntashir Billah di Kota Bagdad. Fasilitas yang tersedia berupa perpustakaan beserta isinya, rumah sakit dan pemandian. Madrasah An-Nuriah di Damaskus yang didirikan pada abad 6 H oleh Khalifah Sultan Nuruddin Muhammad Zanky. Fasilitas yang disediakan seperti asrama siswa, perumahan staf pengajar, tempat peristirahatan, para pelayan, serta ruangan besar untuk ceramah dan diskusi. Negara juga hadir menyiapkan standar kurikulum, yakni kurikulum yang terintegrasi dengan Akidah Islam, menetapkan metode pembelajaran yang baku dalam proses belajar mengajar. Menyediakan pula tenaga pengajar yang berkualitas berikut kompensasi kesejahteraannya yang mencukupi.

Sebagaimana dalam masa kekhalifahan Umar bin Khattab, terdapat kebijakan pemberian gaji kepada para pengajar Al-Qur’an masing-masing sebesar 15 dinar, di mana satu dinar pada saat itu sama dengan 4,25 gram emas. Jika satu gram emas Rp. 500.000,00 dalam satu dinar berarti setara dengan Rp 2.125.000,00. Dengan kata lain, gaji seorang guru mengaji adalah 15 dinar dikali Rp 2.125.000, yaitu sebesar Rp 31.875.000,00.

Negara juga harus mendorong dan memfasilitasi orang tua untuk meningkatkan kemampuannya mendidik anaknya agar tercapai output pendidikan yang diharapkan. Yakni lahirnya individu-individu terbaik yang memiliki Syakhsiyah Islamiyah, Faqih fii ad-Din, terdepan dalam sains dan teknologi serta berjiwa pemimpin. Generasi inilah yang akan menjadi pengendali eksistensi negara, menjadi negara mandiri, kuat, terdepan dan mampu memimpin bangsa-bangsa lainnya.

Walhasil, untuk mendapatkan sistem pendidikan terbaik bukanlah dengan diadakannya kebijakan sistem zonasi ini. Namun untuk mencapai kegemilangan pendidikan seperti yang dirasakan di zaman Rasullullah dan para Khalifah perlu penerapan Islam yang menyeluruh bukan hanya pada sistem pendidikannya tetapi juga sitem ekonomi maupun tatanan Negara lainnya, sebab semuanya mempunyai keterkaitan. Dengan demikian tujuan pendidikan yang dapat mencetak Ilmuwan yang pola pikir dan pola sikapnya sesuai dengan Islam bisa tercapai. Tujuan pendidikan seperti ini hanya bisa diwujudkan dengan sistem Islam kaffah yang tegak di bawah naungan Khilafah Islamiyah. Wallahu ‘alam bisshawab.

Komentar