Sistem Zonasi, Solusikah bagi Masalah Pendidikan?

oleh -95 views

Oleh: Imroatus Sholeha (Pemerhati Umat)

Dewan Pendidikan Kota Kediri mencurigai banyaknya kartu keluarga (KK) titipan pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMA/SMK di Kota Kediri. Akibatnya, anak warga asli Kota Kediri gagal masuk zona sekolah dekat rumah mereka.

“Kuat dugaan warga yang punya anak masih SMP, setahun atau dua tahun sebelum masuk SMA/SMK titip KK pada keluarga kerabat yang domisilinya dekat dengan sekolah,” ungkap Heri Nurdianto, Ketua Dewan Pendidikan Kota Kediri (Kompas.com/21/6/2019)

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menuai kontroversi, pasalnya penerapan sistem zonasi di berbagai daerah menimbulkan beragam masalah mulai dari KK titipan, ketidakmampuan Sekolah Negeri menampung siswa-siswi, sistem zonasi juga membuat siswa depresi karena tidak diterima di sekolah idaman. 

Sistem zonasi adalah penerimaan peserta didik baru berdasarkan wilayah Sekolah Negeri, akibatnya siswa yang tidak berada dalam wilayah sekolah tidak bisa masuk di sekolah negeri, meskipun nilai ujian tinggi, ataupun dengan prestasi akademik dan non akademik lainnya. Bahkan ada siswa SD yang nekat membakar berbagai piagam dan penghargaan lainnya karena tidak diterima di sekolah negeri favoritnya, sebab sistem zonasi. 

Sistem Zonasi Mungkinkah Solusi?

Sebenarnya sistem zonasi bukanlah suatu masalah, jika pemerintah menyentuh akar permasalahan pendidikan di Indonesia baik dari segi fasilitas, sarana, prasarana, dan tentunya tenaga pendidik yang faktanya pada saat ini tidak merata. Karena masalah zonasi adalah untuk menghilangkan kastanisasi dalam dunia pendidikan. Keinginan siswa berikut orangtuanya untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik bagi putra-putri mereka tak didapatkan di semua sekolah,  karena tidak semua kualitas sekolah sama, akibatnya orang ingin memasukkan anak mereka ke sekolah favorit atau sekolah negeri demi pendidikan yang terbaik. Belum lagi kuantitas sekolah yang tidak memadai, serta tidak mampu menampung jumlah siswa-siswi di daerah tersebut, sementara mereka tidak bisa bersekolah di luar zonasi. Sehingga sistem zonasi ini justru akan menimbulkan masalah baru. Banyak siswa yang tidak dapat bersekolah, hal yang sama terjadi bagi mereka yang tinggal di pedalaman yang ada sekolah di daerah mereka juga menurunkan minat belajar karena sekolah mereka nantinya sudah ditetapkan bahkan sebelum lulus.

Perlu Pemerataan Pendidikan

Ide pemerintah mencanangkan sistem zonasi sebenarnya bertujuan baik yakni penghapusan kastanisasi sekolah favorit, menghemat biaya karena lebih dekat, serta pemerataan antara sekolah negeri maupun swasta. Namun semua ini nihil terwujud jika tidak dibarengi dengan pemerataan pendidikan di berbagai penjuru Indonesia, agar tidak terjadi ketimpangan infrastruktur dan suprastruktur sekolah. Belum lagi ketidakmampuan siswa bersekolah di sekolah swasta di wilayahnya. Jadi semua itu perlu ditopang dengan berbagai aspek diantaranya aspek ekonomi untuk pembangunan fasilitas berupa sarana dan prasarana, serta harus didukung dengan sistem yang  memperhatikan kepentingan rakyat yang saat ini sulit terwujud, bahkan mustahil di sistem kapitalis. Dimana dalam sistem kapitalis kepentingan pengusaha lebih dominan, ketimbang kepentingan rakyatnya. Sehingga sistem zonasi bisa dijadikan ladang bisnis bagi mereka yang berduit untuk memperoleh pendidikan yang terbaik bagi anak mereka. Oleh sebab itu, pemerataan sarana dan prasarana, serta guru berkualitas perlu ditinjau kembali guna menghilangkan kastanisasi dalam dunia pendidikan.

Harus dengan Islam Kaffah

Pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi setiap insan, sebab ini adalah bagian dari menuntut ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda:  ”Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan”. (HR. Ibnu Abdil Barr)

Sesungguhnya rakyat berhak mendapat pendidikan yang terbaik dan negara berkewajiban memberikan fasilitas yang mendukung dan perhatian yang baik di bidang pendidikan. Dalam Islam pendidikan akan mendapat perhatian khusus karena ini bagian dari ibadah. Tidak ada kepentingan orang-orang atau siapapun yang mengambil keuntungan di dalamnya karena ini kesadaran akan perintah Allah Swt dan juga tanggung jawab negara untuk memudahkan setiap urusan rakyat dalam menerima pendidikan yang terbaik.

Selain itu negara juga memberikan edukasi, bahwa pendidikan tidak sebatas di bangku sekolah tapi keluarga dan masyarakat merupakan sarana pendidikan. Sebagaimana keluarga adalah madrasah pertama, juga mengkondisikan lingkungan agar sesuai untuk itu. Dengan begitu akan terwujud pendidikan yang baik, juga merata dan tentunya sesuai dengan perintah Allah Swt. Pendidikan yang baik tentunya didukung dengan fasilitas dan tenaga pendidik yang baik pula dan hal itu semua tentu harus ditopang dengan sistem ekonomi yang baik. Di dalam Islam pendidikan sangat diperhatikan, pendidikan dibangun dari ekonomi yang bersumber dari dalam negeri. Hasil bumi seperti hutan, laut, tambang dan sebagainya, dikelola negara demi kepentingan rakyat, termaksud biaya pendidikan. Sehingga dalam Islam pendidikan merupakan hal pokok yang dijamin oleh negara secara mudah, bahkan gratis. 

Sudah Selayaknya kita kembali pada hukum buatan Allah sang pencipta dan pengatur alam semesta yang sudah terbukti tidak hanya menyelesaikan masalah pendidikan tapi seluruh problematika manusia. Wallahu A’alam Bisshawab.