Sultra Terendam Banjir, Akibat Penambangan Liar

oleh -159 views

Oleh: Risnawati, STP. (Staf Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kolaka)

Tirto.id – Banjir melanda Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, sejak Sabtu, 1 Juni 2019 hingga hari ini. Praktik pertambangan dituding jadi salah satu biang keladi dari bencana yang membuat sekitar 4.198 jiwa mengungsi.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tenggara Saharudin berkata, sepanjang 2009 sampai 2012 saja sudah terdapat 71 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Konawe Utara, dan 68 di antaranya merupakan izin pertambangan nikel, sisanya izin pertambangan batu kapur, emas, serta kromit.

Beras Merah Tani Butuni

“Sampai sekarang itu untuk dua izin, pertambangan dan kelapa sawit, itu kawasan hutan yang habis itu, yang sudah ditambang dan dibuka itu sudah 38.400 hektare,” kata Udin saat dihubungi reporter Tirto, pada Rabu (12/6/2019).

Kondisi tersebut diperparah karena sebagian besar tambang di Konawe Utara beroperasi secara ilegal alias tidak berizin dan tidak tercatat. Hal ini diakui Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Lukman Abunawas. Ia menyebut kegiatan pertambangan dan kerusakan lingkungan menjadi penyebab banjir bandang yang melumpuhkan Kabupten Konawe Utara.

Lukman mengatakan, sejak menjadi daerah otonomi baru (DOB), banjir yang terjadi kali ini merupakan yang terparah dan meluas hingga 6 kecamatan. “Ini memang karena di sana banyak aktivitas penambangan dan juga karena lingkungan hidup yang sudah tidak tertata dengan baik,” kata Lukman seperti dikutip media lokal Sultra, zonasultra.com, pada 11 Juni 2019.

Pernyataan senada disampailan Direktur Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar. Menurut dia, jumlah izin tambang yang mencapai 70 itu sudah lebih cukup untuk membuat kerusakan lingkungan. Lebih-lebih sebagian pertambangan beroperasi di kawasan hutan dan daerah aliran sungai. Melky menilai krisis lingkungan akibat tambang tidak lepas dari praktik korup dalam proses perizinannya. Sebab, izin usaha pertambangan kerap kali digunakan sebagai “jualan” oleh para pejabat di daerah, termasuk kepala daerah.

“Apalagi menjelang dan sesudah elektoral [Pilkada] dulu. Tak heran tren penerbitan IUP itu naik,” kata Melky saat dihubungi reporter Tirto, pada Rabu (12/6/2019).

Dilansir Juga dari WartaSultraID – Banjir di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) yang terjadi sejak Sabtu 8 Juni 2019 tidak hanya berdampak pada ribuan rumah warga terendam banjir dan beberapa wilayah pedesaan terisolir akibat akses jalan utama terputus.

Di sisi lain yang ditimbulkan akibat bencana ini, berimbas pada 879 hektar padi usia dua hingga tiga bulan terancam gagal panen akibat terendam air. Hal tersebut berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Koltim.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Koltim, Lazky Paemba mengatakan, dari 879 hektar lahan padi yang terendam, terdapat dua kecamatan yang kondisinya sangat parah.

“Kecamatan Ladongi 330 hektar, Loea 370 hektar. Dua kecamatan ini cukup parah dengan jumlah persawahan yang cukup luas. Sedangkan Mowewe 69 hektar, Aere 15 hektar, Lambandia 20 hektar dan Lalolae 75 hektar. Rata-rata usia padi berkisar dua hingga tiga bulan, ini lahan persawahan yang memiliki tanaman padi,” ungkap Lazky Paemba kepada Warta Sultra saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (10/6/2019).

Menelusuri Akar Masalah Banjir

Kita ketahui Indonesia saat ini tidak bisa terlepas dari cengkraman kapitalisme. Sistem Kapitalisme memandang bahwa alam sebagai sumberdaya yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mendatangkan keuntungan materi. Paham kebebasan kepemilikan telah membuat penguasa mempersilakan swasta lokal maupun asing untuk mengeksploitasi kekayaan Sumber Daya Alam (SDA). Tentu, dengan berharap royalti atau pajak dari situ. Makanya, hutan-hutan di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Papua, telah banyak yang dikuasai kapital dan industri.

Memang disinyalir, telah terjadi revisi dan pengurangan ratusan ribu hektar kawasan hutan lindung dan konservasi berubah menjadi kawasan hutan produksi. Juga, deforestasi yang menyebabkan botaknya areal hutan. Kasus Pegunungan Cycloop salah satunya. Sejak 2001 sampai 2014, Global Forest Watch mencatat, Indonesia telah kehilangan 18,91 juta hektar hutan. Dan pada tahun 2014-2015, telah terjadi deforestasi sebesar 901.300 hektar. Angka itu meningkat 3 kali lipat dari periode sebelumnya. Kalimantan adalah penyumbang terbesar atas kehilangan hutan nasional, karena perluasan areal perkebunan kelapa sawit (tirto.id, 13/7/2017).

Mengenai permasalahan banjir yang belum selesai di negeri ini, terlihat pemerintah tidak memperhatikan kepentingan rakyat. Mereka malah sibuk memperkaya diri sendiri, dan menyerahkan pengelolaan SDA kepada asing. Ketika pengelolan diserahkan kepada asing tentu mereka hanya mengambil keuntungannya saja. Tidak peduli lingkungan akan rusak. Sehingga rakyat yang akan merasakan dampaknya. Saat bencana itu terjadi, bantuan kemanusiaan sangat lambat, masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan logistik, pakaian, makanan dan tempat tinggal. Kalau ada pun bantuan, untuk mendapatkannya dipersulit. Ini bentuk abainya pemerintah terhadap rakyatnya.

Akibatnya, ekosistem rusak oleh ulah kaum kapitalis yang membawa semua peralatannya untuk menghancurkan jutaan hektar hutan (deforestasi) setiap tahunnya. Bahkan, sampai menggerus hutan lindung atau hutan konservasi seperti kasus Pegunungan Meratus yang dikuasai perusahaan tambang. Dan itu legal, berizin (banjarmasinpost.co.id, 28/10/2018). Kondisi ini memperlihatkan adanya “hubungan mesra” antara korporasi dengan elit negara. Sebagaimana yang disampaikan komunitas peduli lingkungan. Bahkan, bisa jadi aparat negara pun telah menjadi pelaku dan pendukung perambahan hutan dan menjadikannya sebagai lahan perkebunan atau tambang.

Semua ini menampakkan keserakahan manusia yang akhirnya mendorong mereka memanfaatkan alam secara liar, tanpa peduli aturan. Hanya memikirkan keuntungan materi semata. Akibatnya ekosistem terganggu, bencana atau kerugian pun datang. Seperti banjir dan musibah lainnya, yang tidak hanya merugikan harta tapi juga jiwa manusia sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa ta’ala telah memperingatkan, “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka  sebagian dari perbuatan  mereka, agar mereka kembali.”  (TQS. AR-Ruum: 41).

Maka sudah cukup banjir bandang Sentani menjadikan kita untuk berbenah dan kembali kepada aturan yang berasal dari Tuhan Pencipta manusia dan alam semesta. Dalam Islam, hutan termasuk dalam kepemilikan umum bukan kepemilikan individu. Ketentuan ini didasarkan pada hadits Nabi Salallahu a’aihi wa salam, “Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: dalam air, padang rumput (gembalaan), dan api.” (HR Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah).

Marilah kita membuka mata, hati dan pikiran kita bahwa Islam yang merupakan rahmat untuk seluruh alam mempunyai solusi yang bisa mengatasi banjir dan genangan. Islam dalam naungan negara yaitu Khilafah tentu memiliki kebijakan efektif dan efisien.

Kebijakan tersebut mencakup sebelum, ketika, dan pasca banjir sebagaimana di bawa ini: Pertama, pada kasus banjir yang disebabkan karena keterbatasan daya tampung tanah terhadap curahan air, baik akibat hujan, gletsyer, dan lain sebagainya. Kedua, Negara Islam membuat kebijakan tentang master plan, di mana dalam kebijakan tersebut ditetapkan sebuah kebijakan yaitu pembukaan pemukiman, atau kawasan baru, harus menyertakan variabel-variabel drainase, penyediaan daerah serapan air, penggunaan tanah berdasarkan karakteristik tanah dan topografinya, dengan memperhatikan konsep kepemilikan individu, umum dan swasta. Ketiga, Khilafah akan membentuk badan khusus yang menangani bencana-bencana alam yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan berat, evakuasi, pengobatan, dan alat-alat yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana. Keempat, Khilafah menetapkan daerah-daerah tertentu sebagai daerah cagar alam yang harus dilindungi. Khilafah juga menetapkan kawasan hutan lindung, dan kawasan buffer yang tidak boleh dimanfaatkan kecuali dengan izin. Khilafah menetapkan sanksi berat bagi siapa saja yang merusak lingkungan hidup tanpa pernah pandang bulu. Kelima, Khilafah terus menerus menyosialisasikan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, serta kewajiban memelihara lingkungan dari kerusakan. Keenam, dalam menangani korban-korban bencana alam, Khilafah akan segera bertindak cepat dengan melibatkan seluruh warga yang dekat dengan daerah bencana. Khilafah menyediakan tenda, makanan, pakaian, dan pengobatan yang layak agar korban bencana alam tidak menderita kesakitan akibat penyakit, kekurangan makanan, atau tempat istirahat yang tidak memadai. Ketujuh, Khalifah sebagai kepala negara akan mengerahkan para alim ulama untuk memberikan taushiyyah-taushiyyah bagi korban agar mereka mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa mereka, sekaligus menguatkan keimanan mereka agar tetap tabah, sabar, dan tawakal sepenuhnya kepada Allah SWT. Itulah kebijakan Khilafah islamiyah dalam megatasi masalah banjir. Kita haruS paham selain banjir merupakan qodho (ketetapan dari Allah SWT) tetapi kita harus mengambil pelajaran yang berharga dari bencana yang terjadi.

Selain itu, Khilafah dalam upaya mengatasi banjir adalah membangun bendungan-bendungan untuk menampung curahan air hujan, curahan air sungai dll. Memetakan daerah rawan banjir dan melarang penduduk membangun pemukiman di dekat daerah tersebut. Pembangunan sungai buatan, kanal, saluran drainase dsb yaitu untuk mengurangi penumpukan  volume air dan mengalihkan aliran air, membangun sumur-sumur resapan di daerah tertentu. Selain beberapa solusi di atas khilafah juga menekankan beberapa hal penting lainnya pembentukkan badan khusus untuk penanganan bencana alam, persiapan daerah-daerah tertentu untuk cagar alam. Sosialisasi tentang pentingnya kebersihan lingkungan dan kewajiban memelihara lingkungan, kebijakan atau persyaratan tentang izin prmbangunan bangunan. Pembangunan yang menyangkut tentang pembukaan pemukiman baru. Penyediaan daerah serapan air,penggunaan tanah dsb. Itulah berbagai solusi dari masalah banjir yang sering dihadapi masyarakat. Selain beberapa point-point diatas, rupanya khilafah juga menyertakan solusi penanganan korban banjir seperti penyediaan tenda, makanan, pengobatan, dan pakaian serta keterlibatan warga (masyarakat) sekitar yang berada di dekat kawasan yang terkena bencana alam banjir. Begitulah solusi Islam atasi banjir dan kebijakan khilafah islamiyah ini  tidak hanya didasarkan pada pertimbangan rasional tetapi juga nash-nash syara.

Alhasil, kemampuan peradaban Islam bertahan berabad-abad, bahkan terhadap berbagai bencana alam termasuk kekeringan dan banjir adalah buah sinergi dari keimanan, ketaatan kepada Syaikh, dan ketekunan mereka mempelajari sunnatullah sehingga mampu menggunakan teknologi yang tepat dalam mengelola air dan menghadapi banjir. Maka sudah saatnya kita mencampakkan sistem kapitalis yang menjadi akar masalah carut marutnya  pengelolaan dan pemanfaatan hutan milik umat. Mari  kita kembali kepada pengaturan syariat Islam yang diterapkan secara kaffah. Dengan Pengelolaan Islam, kekayaaan hayati seperti hutan akan menjadi berkah bukan justru mendatangkan musibah. Wallahu A’lam bi Showab.