Tanpa Pemaparan Visi Misi, Makna Demokrasi Pencapresan Tereduksi

oleh -5 views

Oleh: Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR RI)

Saya ingin menulis tentang Arti Penting Visi Pemimpin bagi NKRI. Sebab itu tanpa Visi Misi Capres maka pemilu presiden 2019 hanya sirkus mahal. 25 trilyun hanya untuk cerdas cermat dengan soal yang sudah dibocorkan. Terlalu!

Kita berangkat dari apa yang tertulis dalam UU Pemilu, UU No. 7 Tahun 2017. Tetapi ada makna filosofis lain yang dilanggar. Ada kedangkalan nalar dalam memahami makna demokrasi dan pemilu sebagai salah satu prosedurnya.

Paling tidak, ada 2 persoalan besar di sini. Pertama, reduksi atas keinginan rakyat untuk mengetahui arah bangsa ini ke depan. Jangan lupa, Visi Misi Capres dan pidatonya adalah dokumen formal pertama yang memperkenalkan kepada publik tentang arah bangsa 5 tahun.

Sebuah bangsa besar tanpa dokumen yang dipaparkan secara terbuka oleh calon pemimpin tentang ke mana arah kita sungguh konyol. Hak rakyat untuk mengetahui kita mau kemana adalah mutlak dalam demokrasi. Ini adalah tawar menawar menjelang transaksi.

Dokumen Visi Misi Capres dan Pidatonya adalah mutlak harus ada. Dan kemampuan-nya untuk menjelaskan secara verbal kepada publik adalah awal dari persoalan kedua yaitu kapasitas. Tapi kita berhenti dulu pada dokumen sebab itu adalah rencana yang harus ada dan bisa dijelaskan.

Apa yang dirancang oleh KPU dengan meniadakan momen pemaparan Visi Misi Capres adalah peniadaan suatu tahapan penting dalam pemilihan calon presiden. Kita seperti mengarah kepada penyederhanaan yang hanya disepakati di antara mereka. Rakyat jadi tidak penting.

Saya sudah baca kedua Visi Misi Capres dan sedikit saya beri komentar. Sebagai dokumen, saya termasuk yang mengenal dokumen visi misi yang baik. Saya pernah mengajar mata kuliah strategi yang di dalamnya ada cara membuat dan sistematika dokumen visi misi.

Visi dan misi sebagai elaborasinya adalah sebuah pernyataan yang kuat tentang situasi kita setelah membaca faktor-faktor lingkungan yang kompleks yang melingkupinya: internal, eksternal, dan masa depan yang dinamis. Ini menentukan strategi dan kebijakan ke depan.

Seorang calon presiden tanpa kemampuan untuk memaparkan secara verbal dokumen Visi Misi Capres terus ngapain berani jadi presiden? Kenapa KPU melakukan “skip” terhadap tahap terpenting ini? Langsung ke tanya jawab dengan soal dibocorkan? Kenapa rakyat gak boleh tau?

Menggeser tahapan pemaparan Visi Misi Capres adalah skandal serius dalam pelaksanaan Pilpres 2019 yang boleh jadi itu disepakati dengan parpol tapi saya menganggap itu reduksi atas makna demokrasi dan hak rakyat untuk mengetahui arah bangsa ke depan.

Belum terlambat bagi KPU untuk melakukan koreksi. Jangan langsung kirim pertanyaan padahal roadmap dan Visi Misi Capres belum dipaparkan secara khusus. Perpanjang perdebatan tema dokumen agar Capres 2019 bertanggung jawab atas apa yang mereka tulis.

Wajar nantinya kalau memimpin bangsa besar ini kita tetap merasa tidak punya arah sebab arah itu ternyata hanya dokumen buatan konsultan. Akhirnya 5 tahun kita gak tahu hubungan antara dokumen Visi Misi Capres dengan realisasi program di akhir periode.

Soal kedua adalah soal kapasitas, KPU juga mereduksi hak kita untuk mengetahui Kapasitas Capres dalam pengertian yang luas. Capres seharusnya orang yang paling dapat kita andalkan kemampuannya tetapi direduksi karena kita tidak diberi cara memahami kapasitas mereka.

Saya pernah membayangkan bawa KPU akan memfasilitasi hak rakyat Papua untuk mengetahui masa depan pengelolaan propinsi yang jaraknya paling jauh dari Jakarta itu. Saya bayangkan ada debat Capres 2019 soal masa depan Papua di Jayapura atau di Sorong.

Hampir 8 bulan waktu kampanye Pemilu 2019 dengan anggaran yang begitu besar tapi miskin dengan fasilitas pengenalan kapasitas kandidat. Terutama Kapasitas Capres. Padahal, rakyat wajib tahu dan KPU wajib “memaksa” mereka untuk unjuk kebolehan. Mau petahana atau penantang.

Saya pernah membayangkan bawa KPU akan memfasilitasi hak rakyat Papua untuk mengetahui masa depan pengelolaan propinsi yang jaraknya paling jauh dari Jakarta itu. Saya bayangkan ada debat Capres 2019 soal masa depan Papua di Jayapura atau di Sorong.

Ada debat di Aceh soal masa depan otonomi khusus dan koridor poros maritim. Lalu para akademisi akan menjadi panelis yang menguliti Visi Misi Capres secara gamblang sampai rakyat tahu apakah memang ia menyimpan hasrat dan ambisi tentang INDONESIA raya kita yang luas dan kaya.

Saya bayangkan isu wilayah akan dipergulirkan ke seluruh kepulauan sampai kita memiliki dasar hubungan pusat-daerah yang lebih adil di masa depan. Jangan lupa, daerah masih menyimpan rasa. Ada yang tidak baik dalam hubungan kita. Ini harus selesai.

Belum lagi masuk ke isu sektoral dan juga terkait pertanyaan yang lahir dari kalangan akademik kampus. Sementara KPU hanya mencomot nama-nama “pesohor” yang entah tersohor karena apa? Lalu diujung menjelang acara tokoh-tokoh itu dipertanyakan. Ngapain aja KPU selama ini?

Terus terang, reduksi yang dilakukan KPU atas makna demokrasi dan kompetisi di dalamnya membahayakan legitimasi kekuasaan “elected official” yang akan lahir. Baik legislatif dan utamanya eksekutif dalam hal ini presiden dan wakilnya. Ini bahaya besar.

Kita tahu KPU memiliki begitu banyak masalah. Dan masalah itupun belum di selesaikan sebagai sumber ketenangan publik. Masalah DPT, masalah IT, masalah kotak kardus, pemilih gila, dll. Sekarang kita persoalakan masalah baru yang mencemaskan.

Apakah kita harus diam saja yang dianggap sebagai cara mendukung KPU dalam bekerja? Tidak! Ini soal demokrasi kita, soal kelanjutan sejarah, soal bagaimana kita mempertahankan keberadaan kita sebagai bangsa dan negara. Ini bukan soal sederhana.

Visi pemimpin dalam negara demokrasi yang masih muda adalah perjudian. Dalam negara demokrasi yang mapan pun seorang presiden bisa menjungkirbalikkan sistem yang sudah mapan. Karena itu mengenal tuntas pemimpin luar dalam itu wajib.

Rasanya KPU telah abai dengan ini semua dan menganggapnya remeh. Semoga sisa waktu kita ini masih bisa kita gunakan untuk memperbaiki bolong-bolong yang ada. Setidaknya debat dan adu visi Capres 2019 ini jangan basa-basi. Pertunjukan harus membedah siapa mereka. Semoga.