Terbukti Secara Sah Lakukan Praktik Monopoli, Angkasa Pura Logistik Kena Denda Rp 6,5 Miliar Lebih

Nasional396 views
Ilustrasi/Foto: InternetIlustrasi/Foto: Internet

JAKARTA, PORTALSULTRA.COM – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akhirnya memberikan sanksi atas praktik monopoli yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura Logistik di Terminal Kargo Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin.

“KPPU melalui Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Sukarmi, S.H dan M.H sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M.,Ph.D., dan Kamser Lumbanradja, M.B.A., masing-masing sebagai Anggota Majelis, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Perkara Nomor 08/KPPU-L/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999),” terang Ketua Majelis Komisi Sukarmi dalam keterangan tertulisnya kepada portalsultracom, Rabu (14/6) dan ditulis, Jumat (16/6/2017).

Adapun sanksi yang diberikan ialah sebagai berikut:

1. PT Angkasa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU Nomor 5 Tahun 1999
2. Menghukum PT Angkasa Pura Logistik selaku Terlapor I, membayar denda sebesar Rp 6.551.558.600 (Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha)
3. Memerintahkan Terlapor I untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU

Tidak hanya sekedar menjatuhkan sanksi, KPPU juga merekomendasikan Kemenhub RI,

Pertama, melakukan evaluasi terhadap Permen Nomor 153 Tahun 2015 yang tidak sesuai UU Nomor 1 Tahun 2009 terkait dengan prosen penentuan tarif.

Kedua, memberi sanksi kepada PT Angkasa Pura I yang secara sengaja melimpahkan kewenangan penegelola Bandar Udara Sultan Hasanudin Makassar kepada PT Angkasa Pura Logistik, karena telah melanggar Pasal 233 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2009.

Ketiga, Kemenhub dan Kementerian BUMN, bersama dengan Otoritas Bandar Udara untuk membuat aturan atau regulasi yang jelas serta pengawasan yang lebih efektif mengenai penyelenggaraan Regulated Agent di Bandar Udara seluruh Indonesia, untuk lebih menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Sebelumnya, perkara ini berawal dari penelitian dan ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan mengenai dugaan pelanggaran Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukanoleh PT Angkasa Pura Logistik sebagai Terlapor I.

Dimana yang menjadi objek perkara aquo adalah praktik monopoli yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura Logistik di Terminal Kargo Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dengan pokok keberatan adalah pengenaan tarif ganda (double charge) kepada pengguna jasa yaitu pihak Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) atau perusahaan forwarding setelah adanya pemberlakuan kebijakan Regulated Agent.

Dengan adanya praktek monopoli tersebut, konsumen di daerah Kota Makassar dan kabupaten/kota sekitarnya tidak mempunyai pilihan lain untuk mengirimkan kargo melalui pesawat udara, karena tidak terdapat bandara komersial lainnya yang memungkinkan selain melalui terminal kargo di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.

Penulis: Benny Syaputra Laponangi

Komentar