Wacana Impor Guru, Nestapa Guru Indonesia

oleh -155 views

Oleh: Rima Septiani (Mahasiswi PGSD UHO)

Guru dikenal dengan istilah  pahlawan tanpa tanda jasa. Profesinya yang mulia, mengharuskan adanya perhatian khusus terhadap peran guru. Beberapa waktu kemarin, isu impor guru justru membuat ratusan guru naik darah.

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mewacanakan akan mengundang guru dari luar negeri untuk menjadi tenaga pengajar di Indonesia. Menurut Puan, saat ini Indonesia sudah bekerja sama dengan beberapa negara untuk mengundang para pengajar, salah satunya dari Jerman. Ia meminta pihak berkepentingan seperti sekolah untuk menyampaikan pengajar seperti apa yang dibutuhkan dan berapa jumlahnya, nanti akan dikoordinasikan untuk didatangkan. (www.tirto.id/12/5/2019).

Duka Pendidikan Indonesia

Tentu saja, pernyataan impor guru tersebut menimbukan kontroversial dikalangan masyarakat, terkhusus guru honorer. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Puan Maharani cukup menyita perhatian para pendidik dari jenjang terbawah sampai perguruan tinggi.

Di saat dunia pendidikan Indonesia harus menyelesaikan masalah guru honorer, muncul wacana untuk mengimpor atau mendatangkan guru dari luar negeri, sementara pemerintah Indonesia belum ada solusi terhadap guru dalam negeri, pemerintah  masih harus menyelesaikan masalah dalam mengurus status guru honorer yang sampai saat ini nasibnya masih terkatung-katung. Kejelasan akan nasibnya masih menjadi perbincangan pro-kontra.

Pendidikan memegang peranan penting dalam proses peningkatan sumber daya manusia. Menyadari pentingnya hal tersebut, pemerintah harus berusaha mewujudkan sistem pendidikan yang diharapkan. Tetapi kenyatannya pemerintah belum cukup mewujudkan semua itu. Hingga saat ini, belum ada capaian perbaikan yang signifikan untuk keberhasilan pendidikan.

Bukti capaian pendidikan di Indonesia masih belum berhasil, bisa dilihat dari peringkat Programme for Internasional Student Assessment (PISA) yang menguji performa akademis anak-anak sekolah yang berusia 15 tahun, dengan menguji kemampuan literasi saintifik siswa dalam tiga kompetensi sains yaitu mengidentifikasi isu-isu ilmiah, menjelaskan fenomena secara ilmiah dan menggunakan bukti ilmiah.

Hasilnya, Indonesia harus puas hanya mendapatkan peringkat 64 dari 72 negara. Artinya, Indonesia harus puas hanya mendapatkan peringkat 64 dari 72 negara. Indonesia masih masuk jajaran negara dengan kualitas sains terendah, yakni hanya menempati posisi ke-9 terendah dengan skor 403.

Tidak hanya itu, kualitas guru juga berpengaruh pada terbentuknya pendidikan yang berkualitas. Dalam laporan Global Education Monitoring (GEM) Report 2016, komponen guru Indonesia menempati urutan ke 14 dari 14 negara berkembang di dunia. Hingga di sini, kita bisa berkesimpulan bahwa ada masalah dengan kompetensi guru di Indonesia.

Masalah lain, tidak hanya datang dari kualitas dan kompetensi  guru. Masalah serupa juga terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia, misalnya pemerataan pendidikan belum juga terealisasi. Faktanya, masih banyak generasi muda yang tinggal di pedalaman, belum merasakan pendidikan karena tersangkut biaya yang mahal. Penyediaan sarana dan prasarana sekolah belum juga memadai. Kurikulum pun masih menjadi permasalahan, ini ditandai dengan perubahan kurikulum setiap pergantian rezim.  

Program-program yang dibuat pemerintah seringkali hanya program tambal sulam dan tidak berkelanjutan. Program pendidikan karakter yang dicanangkan, tidak mampu menghasilkan karakter budi pekerti  dan moral yang baik pada setiap siswa.

Sejatinya, keberhasilan pendidikan bukan hanya ditentukan oleh pihak sekolah dan guru, ada tugas negara  dalam mewujudkan hal tersebut. Kebijakan pemerintah akan mempengaruhi jalannya sistem pendidikan. Pemerintah bisa menentukan arah pendidikan mau dibawa kemana, baik dalam urusan kualifikasi guru maupun pembuatan kurikulum sekolah.

Peran negara dalam meningkatkan mutu pendidikan sangat dibutuhkan. Apa jadinya jika negara berlepas tangan dari semua itu? Apa akibatnya jika negara mandul dalam mengurus pendidikan?.

Carut marut dunia pendidikan di Indonesia, disebabkan oleh diterapkannya sistem demokrasi sekuler. Pendidikan yang tidak berkualitas, output yang tidak berkepribadian Islam, hingga masalah impor guru yang tidak memberikan solusi. Semua ini disebabkan karena sistem pendidikan saat ini berkiblat pada ideologi yang memisahkan agama dari kehidupan ( ideologi kapitalisme-sekularisme) yang telah mengakar lama di Indonesia.

Sistem pendidikan saat ini harus dibenahi, dengan cara mengganti sistem pendidikan yang berjalan saat ini. Bagaimana pun, banyak guru dalam negeri yang merasa terluka perasaanya ketika mereka diabaikan oleh pemerintah hingga saat ini.

Kembali Pada Sistem Islam

Islam memberikan tempat dan derajat yang tinggi bagi para guru, sebagaimana hukum menuntut ilmu, guru memiliki tugas untuk mencerdaskan umat sekaligus menyebarluaskan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan dunia akhirat, sehingga ilmu tersebut menjadi penerang bagi sesorang dalam menapaki kehidupan.

Islam memandang guru memiliki nilai yaang penting bahkan ketika dibandingkan dengan mereka yang harus pergi berjihad ke medan perang. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut.

dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang ) mengapa sebagian dari setiap golongan diantara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama  mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. “(Q.S At-Taubah : 122)

Apa jadinya, jika fungsi guru diselewengkan? Seperti yang terjadi saat ini, di sistem sekuler. Guru hanya dianggap sebuah profesi yang dijalankan dalam rangka meraih materi dan upah yang semata. Tentunya hal ini menjadi  kesalapahaman terhadap fungsi guru.

Fungsi Negara Islam berkewajiban mengatur segala aspek yang berhubungan dalam sistem pendidikan, bukan hanya persolan kurikulum, kualitas pengajar, tapi juga mengupayakan agar pendidikan dapat diperoleh umat secara gratis tanpa ada biaya yang memberatkan.

Rasulullah SAW, pernah menetapkan agar para tawanan perang Badar dapat bebas jika mereka mengajarkan baca tulis kepada sepuluh orang penduduk Madinah. Hal ini merupakan tebusan. Bukti inilah  yang ditunjukkan Rasulullah SAW dalam menggratiskan segala bentuk pengajaran terhadap umat.

Khalifah Umar bin Khattab memberikan gaji pada guru yang mengajar anak-anak di kota Madinah. Khalifah memberikan gaji pada mereka masing masing sebesar 15 dinar (1 dinar=4,25 gram emas) atau (sekitar 29 juta rupiah dengan kurs sekarang). Inilah bentuk perhatian  Khalifah dalam mengurus pendidikan, sehingga kesejahteraan pun tercapai oleh para pengajar.

Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Ahkaam menjelaskan bahwa seorang kepala negara (Khalifah) berkewajiban untuk memenuhi sarana-sarana pendidikan, sistemnya, dan orang orang yang digaji untuk mendidik masyarakat.

Dalam Tarikh Daulah Khalifah Islam (lihat Al Baghdadi, 1996), negara memberikan jaminan pendidikan secara gratis dan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga negara untuk melanjutkan pendidikan ke tahapan yang lebih tiinggi dengan fasilitas yang disedikan oleh negara.

Kesejahteraan dan gaji para pendidik sangat diperhatikan dan merupakan beban negara yang diambil dari kas Baitul Maal(kas negara), diberikan oleh para pendidik dengan jumlah tertentu. Kehidupan keseharian mereka dijamin sepenuhnya oleh negara, seperti perpustakaan, rumah sakit, dan pemandian.

Hendaknya kita bersegera mengganti sistem pendidikan sekuler yang saat ini sedang berjalan. Menggantinya dengan sistem Islam. Kembali pada Islam yang mengatur pendidikan dengan aturan yang berasal dari Allah SWT yang akan mengantarkan pada peradaban gemilang.

Wallahu ‘alam bi ash shawwab.