Oleh: Rima Septiani (Mahasiswi UHO)
Kejadian “Wamena berdarah “ pada 6 Oktober tahun 2000, kembali terulang. Komandan Kodim 1702/Jayawijaya, Letkol Candra Dianto mengatakan, masyarakat pendatang dan penduduk asli Papua perlu waktu dalam mengatasi trauma menyusul kerusuhan yang terjadi Senin lalu, di tengah gelombang eksodus berjumlah sekitar 400 orang dan pengungsi lebih dari 5.000 orang. Trauma dan dendam konflik horisontal yang terjadi tahun 2000 menyebabkan masih ada yang mengingat kejadian itu, kata Chandra. (kompas.com/ 27/9/2019).
Diketahui setidaknya 32 orang tewas dalam kerusuhan di Wamena, Senin 23 September lalu. Sementara sejak terjadi kerusuhan hingga Rabu (2/10) tercatat 11.646 orang telah meninggalkan Wamena.
Pemerintah Abai Terhadap Wamena
Pasca kerusuhan yang terjadi di asrama Papua di kota Malang dan Surabaya beberapa waktu lalu, kini kembali menyusul berita kerusuhan yang terjadi di kota Wamena. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Papua akhir-akhir ini semakin bergejolak. Apa yang terjadi di Wamena dan kota lainnya, mestinya menjadi perhatian penting bagi negara. Jika pemerintah abai dalam mengatasi masalah masyarakat Wamena, maka pemerintah sejatinya telah menampakkan potret kegagalannya dalam mengurusi polemik di tanah cendrawasih tersebut.
Kita tahu, bahwa Indonesia sudah berulang kali mengalami pergantian rezim. Kepemimpinan yang terjadi dari orde lama hingga reformasi, justru tak memberi harapan bagi keberlangsungan aspek ekonomi, kesehatan, dan sosial di Papua. Sistem yang dijalankan selama ini tak mampu menyelesaikan masalah Papua hingga akar-akarnya.
Seperti yang dijelaskan di dalam buku Papua Road Map yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 2009, menjelaskan beberapa poin permasalahan Papua yang tidak pernah terselesaikan, di antaranya tidak optimalnya pembangunan infrastruktur sosial di Papua, khususnya pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan rendahnya keterlibatan pelaku ekonomi asli Papua. Dilanjutkan dengan pelanggaran HAM yang belum dapat diselesaikan sampai sekarang, khususnya kasus Wasior, Wamena, dan Paniai. Serta isu peminggiran, diskriminasi, termasuk minimnya pengakuan atas kontribusi dan jasa Papua bagi Indonesia.
Bukan hanya itu, para kapitalis yang memiliki kepentingan politik dan ekonomi di tanah Papua masih saja eksis mengeruk sumber daya alam melimpah di Papua. Pemerintah tak mampu mengusir cengkraman asing. Buktinya perusahaan tambang berlabel Freeport-McMoran milik Amerika Serikat masih saja berada di tanah Papua.
Mestinya ini menjadi tugas penting bagi negara untuk memberantasnya. Kita tahu, bahwa di tanah Papua eksplorasi sumber daya alam besar-besaran terus dilakukan, namun pemerintah tak bisa bergerak, Presiden hanya diam membisu melihat kekayaan alam terus diperebutkan oleh kafir penjajah.
Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa penanganan masalah Papua harus diselesaikan dengan serius. Duka yang dialami Wamena tak lepas dari peran penguasa untuk menjaga rakyatnya. Karena itu, pemerintah mesti siap dan tanggap menghadapi peluang kerusuhan yang berulang. Negara wajib untuk menjamin dan mengendalikan situasi keamanan di Papua agar kehidupan masyarakat tetap berjalan dengan baik.
Ketua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD juga menuturkan bahwa konflik di Papua dan Papua Barat tak terlepas dari benih-benih separatis yang ditanam Belanda pada era kolonialisme dulu.
Mahfud menyarankan pemerintah untuk lebih berhati-hati menangani Papua. Sebab akan banyak negara yang siap menunggangi gerakan separatis untuk memisahkan Papua dari Indonesia.
Maka isu referendum Papua yang terjadi beberapa waktu lalu, secara tidak langsung menjelaskan bahwa ide nasionalisme yang diagungkan di negeri ini tak mampu menjaga persatuan bangsa dan negara. Bisa dibilang, glorifikasi nasionalisme “NKRI harga mati” telah kehilangan makna.
Praktik pembantaian dan penindasan di Wamena yang memakan korban jiwa penduduk asli dan penduduk pendatang, juga menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia tak lagi menjadi perhatian penting. Jaminan keamanan harta dan nyawa yang mestinya difungsikan oleh negara, kini terabaikan karena sibuk masalah kursi kekuasaan.
Melihat cara pembantain masyarakat Wamena dengan cara dibakar dan dibunuh secara tragis, menunjukkan rasa kemanusiaan tidak lagi tercipta. Tercatat bahwa, kerusuhan yang terjadi di Wamena pada Senin (23/9) menyebabkan 32 orang meninggal, 67 orang luka-luka dan ratusan rumah, ruko, serta kantor pemerintahan dibakar dan dirusak massa, termasuk kendaraan roda empat dan roda dua. Banyak penduduk dari daerah lain terpaksa meninggalkan Wamena karena merasa terancam.(cnn.indonesia/04/10/2019)
Kejadian berdarah ini, sungguh menguras air mata. Negara yang harusnya menjadi garda terdepan melindungi rakyat, malah berpesta dengan para dewan rakyat yang katanya mewakili rakyat.
Sekelumit masalah yang terjadi di Papua, merupakan satu contoh bukti kegagalan sistem demokrasi dalam menjaga keamanan rakyat. Penderitaan kaum Muslimin, tidak akan pernah berakhir selama sistem sekularisme-kapitalisme masih diadopsi oleh negeri-negeri Muslim. Harapan kita untuk keluar dari kubangan masalah ini, sungguh jelas sulit dipenuhi, jika masih mengharapkan solusi pada sistem kapitalisme sekuler.
Selesaikan dengan Islam
Solusinya adalah negara wajib kembali kepada Islam. Islam sebagai sistem kehidupan akan mendatangkan kembali perisai umat yang akan menghilangkan hegemoni kaum kafir atas negeri ini. Islam akan melindungi harta, jiwa, darah, dan kehormatan manusia secara keseluruhan.
Fungsi negara dalam Islam yaitu negara wajib menjamin keamanan bagi negara. Hal ini adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh negara untuk melindungi dan menjaga rakyatnya, karena negara sebagai ri’ayatun naas.
Penguasa wajib memenuhi kebutuhan masyarakatnya dalam segala aspek. Termasuk melindungi umat dari paham separatisme dan nasionalisme, yang jelas jelas selama ini telah ditunggangi oleh pihak-pihak asing untuk memisahkan Papua dari wilayah Indonesia. Maka jelas sekali, Tanpa adanya perisai umat, penderitaan yang melanda negeri kaum Muslimin tidak kunjung usai.
Kesuksesan sistem Islam dalam membanguan masyarakat maju dan terdepan, wajib dijadikan cerminan bagi Indonesia saat ini. Pemerintah indonesia perlu belajar bagaimana menjalankan kepemimpinan ala Islam.
Sistem Islam mampu menyatukan 2/3 dunia dibawah satu bentuk negara dan satu bendera. Semuanya terbukti dalam sejarah, Islam pernah menjadi mercusuar dunia, dan menjadi peradaban yang gemilang. Semua itu dapat terwujud, karena sistem Islam yang ditegakkan merupakan wadah bagi penerapan hukum-hukum Allah di dunia, wajar saja Allah meridhoi kehidupan bernegara seperti ini, baik itu kepemimpinannya maupun pemimpinnya. Wallahu ‘alam bi ash shawwab.
Komentar