Zonasi Sekolah, Solusi atau Delusi?

Opini689 views

Oleh: Nining Julianti, S.Kom

Kisruh PPDB Sistem Zonasi

Sejak puluhan tahun lalu, Indonesia mengenal sekolah favorit dan bukan favorit. Pemerintah berupaya menghapus pemeringkatan itu dengan sistem zonasi. Dalam keterangan resminya, Kementerian Pendidikan Nasional menyatakan sistem zonasi ditetapkan pemerintah sebagai upaya pemerataan akses pendidikan dan menghilangkan status sekolah favorit atau bukan. Setiap sekolah diharuskan menerima minimal 90 persen siswa dari area sekitarnya dengan radius 1,6 km dan hanya 5 persen kuota untuk calon siswa dari luar zona. Siswa diarahkan memilih sekolah negeri yang dekat dengan rumah. Sekolah bagus juga “dipaksa” menerima siswa dengan prestasi rendah, yang tinggal di dekat lokasinya untuk mengurangi beban biaya transportasi dan menciptakan keadilan akses pendidikan.

Dalam prakteknya, sistem zonasi mengalami banyak permasalahan diantaranya kasus perpindahan tempat tinggal siswa yang tiba-tiba, dengan menumpang nama di Kartu Keluarga kerabat dalam hal ini sistem zonasi dapat dikelabui. Kasus lain, ada beberapa sekolah negeri yang sepi peminat karena ada sekolah yang lokasinya jauh dari konsentrasi pemukiman warga. Begitupun sebaliknya, ketika di satu sisi ada sekolah yang kekurangan siswa, di sisi lain ada sekolah yang kelebihan peminat karena ada berada di zona padat.

Kekisruhan saat PPDB juga pun sulit terelakkkan. Kritikan dan keluhan orang tua siswa terkait PPDB yang menerapkan sistem zonasi ini menjadi kecaman dengan diminta dihapuskannya aplikasi sistem zonasi bahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhajir Effendy diminta turun dari jabatannya. Seperti yang terjadi di Surabaya, sejumlah ratusan wali murid mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Padahal waktu telah menunjukan, Rabu (19/6) malam. Para wali murid ini menuntut sistem PPDB melalui zonasi tingkat SMP dihapuskan. 

Salah satu perwakilan massa, Sunawan, membeberkan sejumlah poin tuntutannya. Diantaranya yakni penonaktifkan server PPDB, penambahan rombongan belajar, sampai me-reset ulang pendaftaran zonasi umum yang sudah berjalan sejak Senin (18/6) lalu.

Dikonfirmasi usai menemui massa, Ikhsan mengaku zonasi memang dinilai tidak mempertimbangkan jerih payah anak-anak yang sudah sejak jauh hari mengikuti bimbingan belajar. Sehingga anak dengan nilai ujian nasional (UN) tinggi tidak terfasilitasi dalam PPDB zonasi (news.detik.com).

Sistem Zonasi Meratakan Keadilan Pendidikan?

Niat baik pemerintah untuk menjadikan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Salah satunya dengan menghilangkan kastanisasi di dunia pendidikan melalui sistem zonasi. Tujuannya agar terwujud keadilan di dunia pendidikan. Dimana siswa pintar tidak terkonsentrasi hanya di sekolah tertentu atau favorit saja. Dalam hal ini artinya, semua siswa berhak sekolah dimanapun, tanpa menjadikan faktor akademis sebagai faktor utama untuk masuk disekolah yang berkualitas baik. Menghemat waktu dan biaya juga menjadi pertimbangan pemerintah melalui sistem zonasi ini. Sehingga siswa yang bersekolah dapat menghasilkan kualitas pendidikan yang baik.

Jika kita merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945, dalam pasal 28C ayat 1 tertulis dengan jelas bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Maka, seharusnya seluruh peserta didik berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa melihat dari segi akademis, prestasi, jarak rumah atau yang lainnya.

Pangkal utama dari permasalahan ketidakadilan pendidikan di Indonesia selama bertahun-tahun bukanlah dari segi jauh dekatnya sekolah atau dominannya siswa/siswi pintar atau guru berkualitas di sekolah favorit. Tapi adanya ketimpangan layanan pendidikan sehingga muncul istilah sekolah favorit yang menjadi incaran banyak siswa. Bagi yang memiliki banyak uang, biasanya muncullah praktek nepotisme dan pungli di sekolah. Dari sisi lokasi, penyebaran sekolah tidak merata. Ada beberapa sekolah negeri yang berjajar dipusat kota. Tapi dipinggiran jumlahnya sedikit. Bahkan ada daerah yang terkategori “Blank Spot” kareba tak masuk zonasi manapun. Sehingga menjamurlah sekolah-sekolah swasta yang berkualitas namun orang tua siswa mesti merogoh kocek dalam-dalam untuk bisa bersekolah disekolah tersebut.

Jadi, sistem zonasi sebenarnya tidak masalah jika diterapkan, hanya saja pemerintah harus memfokuskan terlebih dahulu di segi kualitas pendidikan. Sehingga setiap siswa akan mendapatkan layanan yang sama, dimana pun dia sekolah. Sehingga sistem zonasi, belum tepat diterapkan dan bukan menjadi solusi, bahkan hanyalah menjadi delusi tidak ada ujung pangkalnya.

Islam dan Pendidikan

Sebagai aturan kehidupan islam memiliki konsep pendidikan yang berbasis aqidah islam, sehingga menuntut ilmu bukan cuma urusan dunia tapi juga urusan akhirat. Kurikulumnya berkualitas tinggi karena bersumber dari wahyu ilahi. Negara memposisikan dirinya sebagai pelayan dan pengurus masyarakat, sehingga pendidikan bisa diakses semua orang dengan mudah. Karena pendidikan adalah hak rakyat maka disediakan secara gratis. Dana pendidikan berasal dari pengelolaan kekayaan alam semisal tambang, laut, hutan, dan sebagainya. Mengenai zonasi, murid dalam sistem islam berhak sekolah dimana saja yang dia inginkan karena semua sekolah berkualitas bagus. Namun, bisa jadi murid ingin memperoleh ilmu dari guru tertentu yang disukainya.

Bukti keberhasilan islam dalam menyediakan pendidikan berkualitas adalah pernyataan Jacques C. Reister, cendekiawan barat, tentang khilafah, yakni selama lima ratus tahun islam menguasai dunia dengan kekuatannya, ilmu pengetahuan, dan peradabannya yang tinggi. Serta banyak ilmuwan muslim yang menjadi rujukan para ilmuwan di masa sekarang.

Maka kita tak perlu terjebak pada solusi sistem zonasi yang hanya akan menghabiskan dana dan energi yang tidak sedikit. Karena masalah zonasi bukanlah masalah utama. Melainkan masalah cabang, yang merupakan buah dari sistem sekuler kapitalisme yang hanya melihat masalah secara parsial (sebagian). Tapi, mari kita menyelesaikan persoalan pendidikan Indonesia secara tuntas dengan Sistem Islam yakni Khilafah. Kesahihannya telah terjamin, keberhasilannya telah teruji. Wallahu ‘alam.

Komentar