BKKBN RI Anjurkan Penerapan Data Keluarga Berbasis SIK

Sultra Raya370 views
Kepala BKKBN RI, Surya Chandra Surapaty
Kepala BKKBN RI, Surya Chandra Surapaty memukul gong yang menandakan kegiatan sosialisasi dan konsultasi pelaksanaan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sub bidang keluarga berencana tahun 2017 telah dibuka.

KENDARI, PORTALSULTRA.COM – Dalam membangun keluarga, terdapat tiga hal penting untuk menjadi perhatian yakni mobilitas, kuantitas dan kualitas. Ketiga hal tersebut disinyalir tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada persediaan data kependudukan yang akurat menurut nama dan alamat.

Karena itu, petugas BKKBN harus mengembangkan Sistem Informasi Keluarga (SIK), dimana data kependudukan dikumpulkan secara registrasi vital berbasis keluarga. SIK juga dapat digunakan untuk melengkapi data kependudukan yang telah dikumpulkan BPS melalui sensus yang dilakukan 10 tahun sekali dan survei 5 tahun sekali. Hal ini disampaikan Kepala BKKBN RI, Surya Chandra Surapaty pada Senin malam (6/3/2017).

Dalam kesempatan tersebut, Surya mengungkapkan, jika selama ini di BKKBN selalu terjadi benturan data kependudukan. Olehnya itu, dibutuhkan data yang akurat sehingga dapat diketahui mana penduduk miskin yang harus dibantu. “Mudah mudahan dari 2009-2019 tercipta sistem informasi keluarga yang merupakan dasar bagi tenaga di pusat, provinsi dan kabupaten/kota sehingga betul-betul pembangunan berwawasan kependudukan dan pembangunan manusia dapat terlaksana,” ujarnya.

Perubahan badan kordinasi menjadi badan kependudukan di BKKBN dilakukan sejak 2009 lalu. Perubahan ini dilakukan karena tantangan masalah kependudukan sangat berat. BKKBN pada tahun 1970, hanya memiliki tujuan untuk menurunkan angka kelahiran total, rata-rata anak usia subur sebanyak 5,6 orang anak menjadi 2,1 anak anak perusia subur. Kalau tidak dikendalikan maka pembangunan ekonomi tidak akan mesejahterakan rakyat.

“Sampai di tahun 2000-an BKKBN berhasil diturunkan tetapi belum mencapai target. Target yang diharapkan 2,1 yang dihasilkan hanya 2,6. Pada saat itu dengan reformasi justru KB ditinggalkan, program KB dilupakan sehingga menetaplah angka 2,6 sampai saat ini,” ungkap Surya.

Sementara itu, Gubernur Sultra Nur Alam juga membenarkan hal tersebut. Menurut dia, berdasarkan hasil SDKI tahun 2002, 2007 dan 2012 menunjukkan bahwa secara kuantitatif pelaksanaan program KB nasional dalam kurun waktu 10 tahun terakhir tidak mencapai hasil sebagaimana diharapkan. “Kondisi Rata-Rata Total Kelahiran (TFR) di Indonesia mengalami kemandekan pada angka 2,6 bahkan di Sultra masih bertengger pada angka 3,0,” kata Nur Alam.

[irp posts=”3278″ name=”Asrun Apresiasi Program BKKBN, Peluncuran Perahu KIE Bagi Masyarakat Nelayan”]

Berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rangka percepatan pencapaian sasaran RPJMN 2014-2019 termasuk pengentasan kemiskinan dan mendukung program KB sebagai prioritas pembangunan nasional, pemerintah melakukan berbagai upaya yang dapat mengungkit peningkatan kesertaan ber-KB, salah satu diantaranya melalui program dan kegiatan yang dibiayai dari dana alokasi khusus.

Penulis      : Ajmain Yusdin.

Komentar