Foto: Istimewa.
Kendari – Kawasan Sulawesi Tenggara yang memiliki potensi pariwisata besar beserta elemen pendukung memadai, dianggap belum optimal memberi dampak pada kesejahteraan masyarakat. Bahkan pembangunan pariwisata Sultra saat ini berjalan parsial antar stakeholder, termasuk antar pemerintah daerah kabupaten kota.
Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Provinsi Sultra melihat belum adanya sinkronisasi arah pembangunan pariwisata pada semua aspek. Sehingga perlu ada penyelarasan langkah baik pemerintah daerah maupun industri yang bergerak di sektor jasa pariwisata ini. Termasuk pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota yang akan menjadi operator penggerak potensi wisata.
Pada Senin (28/10/2019), GIPI Sultra bersama Dinas Pariwisata Provinsi dan Dispar Kota Kendari melakuan pertemuan terarah untuk mendiskusikan pengembangan sektor ini, di salah satu rumah makan di Kendari.
Ketua GIPI Sultra yang juga anggota DPR RI, Hugua, mengatakan, akan berbahaya ketika tidak ada sinergitas antar Pemda, terutama Pemprov dengan Pemkot Kendari. Bila antar pemangku kepentingan (stakeholder) terkoneksi, maka efeknya multiplayer.
Pelaku industri memerlukan sinergitas antara kabupaten kota, dalam menjalankan strategi pembangunan sektor ini. Sebab kawasan Sultra yang telah memenuhi persyaratan kelas dunia dengan masing-masing daerah punya karakteristik dan keunggulan berbeda, harus tampil di kancah nasional dan internasional, dengan pelibatan pelaku industri jasa pariwisata.
“Kota Kendari sebagai ibu kota, merupakan barometer perkembangan pariwisata Sultra. Karena itu mesti sejalan dengan rencana gubernur menjadikan Toronipa sebagai inti pengembangan pariwisata. Karena daerah sekitar sebagai plasma. Kota Kendari ini akan menjadi operator kalau kawasan terintegrasi Toronipa itu jadi,” ujar Hugua.
Mantan Bupati Wakatobi dua periode ini mengapresiasi langkah Pemkot Kendari yang telah melahirkan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Kendari, yang mengarah menjadi kota MICE (meeting, insentif, conventions, exhibition).
“Daerah lain harus mencontoh Kota Kendari ini, karena melahirkan dalam bentuk Perda,” katanya.
Karena itu, dia menyarankan agar Pemkot masuk ke link organisasi internasional seperti PBB untuk melakukan lobi-lobi agenda mendatangkan orang dan event di Kendari.
“Lobi wali kota jangan lokal lagi, tapi harus ke luar,” kata Hugua.
Oktrisman Balagi, yang mewakili Dispar Provinsi hadir dalam pertemuan tersebut mengungkapkan rencana Pemprov Sultra ke depan. Menurutnya, dalam upaya pembangunan pariwisata memang perlu gotong royong semua pihak. Adanya Hugua sebagai wakil Sultra di DPR RI, diharapkan menjadi perpanjangan tangan di pusat nantinya.
Sementara yang mewakili Dispar Kendari, Darmawan, selain mengungkapkan lahirnya Perda tentang RIPPDA Kota Kendari 2018-2028 yang mengarah pada branding kota MICE salah satunya, juga memaparkan persiapan perayaan Hari Pangan Sedunia di Sultra awal November 2019. Dispar Kendari mengakui peranannya sebagai parameter industri pariwisata di Sultra. Karena itu, pihaknya berupaya menjaga kualitas dan kuantitas produk maupun jasa pariwisata di kota ini. Sayangnya, di beberapa sektor, Pemkot tidak dapat melakukan intervensi, salah satunya mengenai harga.
Ketua PWI Sultra, Sarjono, mengatakan, dukungan Pers dalam upaya pengembangan pariwisata Sultra sejauh ini cukup berpengaruh. Bahkan, rencananya pada 2021 Sultra akan menjadi tuan rumah perayaan Hari Pers, yang mana membutuhkan industri pariwisata karena menghadirkan sekitar 10 ribu orang.
Dalam pertemuan diputuskan untuk menyelenggarakan sarasehan penyatuan visi pariwisata Sultra, untuk memperkokoh sinergitas antar stakeholder. Nantinya, akan mempertemukan Gubernur Sultra, Wali Kota Kendari, bersama pelaku industri pariwisata yang tergabung di GIPI.
rls/bni
Komentar