KENDARI, PORTALSULTRA.COM – Dalam rangka mencegah penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan good governance dan clean goverment di lingkungan BKKBN, Perwakilan BKKBN Sultra menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra melaksanakan sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Aula Diklat BKKBN, Senin (27/3/2017).
Kepala Perwakilan BKKBN Sultra Ali Ismail menuturkan, SPIP ini dilakukan demi mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis BKKBN serta alat untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKP, RPJMD dan diharapkan dapat mewujudkan good governance dan pengelolaan keuangan yang akuntabel.
“Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan sistem pengendalian intern sebagai upaya minimalisir penyimpangan yang terjadi dalam satu unit kerja. Karena itu, SPIP merupakan sistem pengendalian intern agar pelaksanaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana dapat berhasil sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan,” ungkapnya.
Sementara itu, Perwakilan BPKP Sultra Maman Suherman menerangkan bahwa SPIP merupakan implementasi dari amanat undang undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Dikatakannya, sistem pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan baru dapat dicapai jika seluruh pimpinan termasuk pegawai instansi menyelenggarakan kegiatan pengendalian dengan alat yang disebut SPIP.
“Sosialisasi ini juga sesuai dengan Inpres nomor 4 tahun 2011 tentang percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara, yang mana presiden mengintruksikan kepada seluruh pimpinan kementrian/lembaga dan kepala daerah agar meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan negara melalui pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta mempercepat penyelenggaraan SPIP,” terangnya.
Penulis : Ajmain Yusdin
Komentar